Pemkab Morowali dengan BKKBN Sulteng Gelar Konsolidasi dan Rekonsiliasi Percepatan Penurunan Stunting

Morowalikab.go.id - Bungku - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) menggelar Temu Kerja Konsolidasi dan Rekonsiliasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten Morowali di Aula Grand Qafia Hotel, Selasa (02/08/2022). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan peran Pemerintah Daerah serta mitra kerja dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Morowali.

Acara tersebut dibuka oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Drs. Yusman Mahbub, M.Si. Turut hadir di antaranya Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng, Aprianto Parubak, Kepala DKP2KB, Ashar Ma'ruf, S.E., M.Si., Kepala Dinas Sosial, Arifin Lakane, S.Pd., M.Pd., para Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Morowali, para Camat dan Kepala Desa.

Kepala DKP2KB, Ashar Ma'ruf, S.E., M.Si., menyebut peran Pemda Morowali dalam percepatan penurunan angka stunting telah melaksanakan pelbagai upaya sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Ia berujar, konsolidasi dan rekonsiliasi bersama BKKBN Sulteng yang digelar hari ini akan lebih berfokus pada keluarga berisiko stunting sebagai sasaran utama percepatan penurunan stunting di Kabupaten Morowali.

"Hari ini kami (red: DKP2KB) menyelenggarakan kegiatan dari BKKBN Sulteng. Fokus kegiatan kita tidak berbeda dengan rembuk stunting dari Bappeda akan tetapi sasarannya yang berbeda, ini sasarannya lebih fokus kepada keluarga berisiko stunting", ungkapnya.

Lebih jauh Ashar dalam sambutannya mengungkapkan, berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting tingkat desa/kelurahan yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan se-Kabupaten Morowali, dari total 23.635 keluarga, yang berisiko stunting adalah sebanyak 14.071 keluarga. Olehnya Kadis mengajak agar seluruh pihak untuk serius melakukan intervensi bagi keluarga yang berisiko stunting.

"Inilah yang akan kita bahas bersama  bagaimana intervensi yang kita lakukan terkait keluarga yang berisiko stunting. Semua pihak telah memegang tanggungjawabnya masing-masing dalam menanggulangi stunting. Kami dari Dinas Kesehatan telah diberi tanggungjawab mengintervensi baik itu dari intervensi gizi sensitif maupun spesifik", tandas Ashar.

Sekda Morowali sekaligus bertindak sebagai Ketua TPPS Morowali, Yusman Mahbub mengatakan stunting adalah program strategis nasional, sehingga semua elemen harus terlibat langsung dalam intervensi penurunan stunting. Dalam kesempatan itu, Sekda mengapresiasi segala upaya yang telah dikerahkan oleh Pemkab Morowali khususnya DKP2KB dalam menekan dan menurunkan angka stunting di Morowali.

"Stunting adalah program nasional pemerintah, semua harus terlibat bicara stunting. Kenapa ini menjadi program yang sangat strategis? Karena dengan upaya inilah kita mampu melahirkan generasi terbaik Indonesia di masa mendatang", tutur Yusman.

"Di Kabupaten Morowali, intervensi Pemda sudah sangat luarbiasa. Di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, dari 13 kab/kota, Morowali mendapat predikat inspiratif dalam penurunan stunting. Pemda melalui Dinas Kesehatan sudah bekerja dengan baik dalam rangka menurunkan angka stunting", ucap dia.

Ia menambahkan, saat ini Morowali tumbuh sebagai wilayah baru penyangga ekonomi nasional. Menurut Yusman, hal tersebut seyogyanya membuat Morowali mendapat perhatian khusus dalam upaya penurunan stunting dan angka kemiskinan. Ia juga menekankan agar kegiatan hari ini tidak berhenti sebatas forum diskusi namun ada upaya nyata yang dapat dilakukan secara bersama demi mencapai 14 persen angka stunting di Morowali. 

"Dengan segala prestasi investasi yang diraih dan memberi kontribusi besar bagi negara, maka permasalahan stunting di Morowali adalah tanggungjawab nasional dan Gubernur. Ini adalah tanggungjawab kita semua. Stunting harus serius penanganannya dan jelas intervensinya. Semua stakeholders bersinergi. Forum konsolidasi ini mari kita manfaatkan, dan kita tidak hanya berdiskusi tapi betul-betul berbuat dan bekerja", urai Sekda.

"Saya sebagai Ketua TPPS, sangat berharap kerjasama kita semua. Perwakilan BKKBN mohon jangan bosan memerhatikan Morowali ini. Melalui forum ini mari berbuat dan desain perencanan yang baik agar Morowali bisa mencapai angka stunting 14 persen", tandasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng, dalam hal ini diwakili oleh Aprianto Parubak, menyampaikan bahwa secara nasional, Provinsi Sulawesi Tengah pada urutan ke-5 tercepat telah rampung 100 persen terbentuk kelembagaan TPPS mulai tingkat provinsi, kab/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan. 

"Kami ucapkan terimakasih dan apresiasi untuk Bupati beserta jajaran Pemerintah Kab. Morowali yang telah rampung terbentuk TPPSnya 100 persen. Semoga ini menjadi pertanda dan awal yang baik tahun ini dalam upaya kita untuk percepatan penurunan stunting di Morowali yang kita cintai", ujarnya.

Untuk diketahui, saat ini BKKBN bersama lintas kementerian/lembaga telah merampungkan dan menyosialisasikan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan  Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI). Dalam RAN-PASTI tersebut, diatur tentang Rencana Aksi Nasional dan tata kerja kelembagaan TPPS.

Acara itu kemudian diisi dengan panel diskusi yang dimoderatori oleh Sekretaris DKP2KB, Sitti Magfirah, S.KM., M.Kes. Adapun materi yang disampaikan dalam giat konsolidasi dan rekonsiliasi tersebut yakni Peran Komunikasi dan Perubahan Prilaku dan Pendampingan Keluarga dalam Pencapaian Penurunan Stunting oleh Kepala DKP2KB, Peran Koordinasi dan Aksi Konvergensi dalam Percepatan Penurunan Stunting oleh perwakilan Bappeda dan Bantuan Sosial bagi Keluarga Berisiko Stunting oleh Kadis Sosial.