Pemeriksaan LKPD Morowali TA 2025 Dimulai, BPK Fokus pada SPI dan Tindak Lanjut Opini WDP

Morowalikab.go.id – Bungku — Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan mandat dan kewenangan konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun terhadap seluruh entitas pemerintahan di Indonesia. Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui dua tahapan, yakni pemeriksaan pendahuluan (interim) dan pemeriksaan terinci.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Yosi Pratama, pada kegiatan Entry Meeting bersama Pemerintah Kabupaten Morowali yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Morowali, Jumat (6/2/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan awal pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025.

Entry meeting dipimpin oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali, Afridin, dan dihadiri Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sulawesi Tengah Yosi Pratama, Inspektur Inspektorat Kabupaten Morowali Ashar Ma’aruf, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Alamsyah, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.

Dalam pemaparannya, Yosi Pratama menjelaskan bahwa pemeriksaan interim bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas entitas pemeriksaan, khususnya dalam menilai efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Penilaian tersebut menjadi dasar dalam penentuan kedalaman pengujian serta pemilihan sampel pemeriksaan.

“Semakin memadai sistem pengendalian internal suatu entitas, maka semakin terbatas sampel pemeriksaan yang diambil. Sebaliknya, kelemahan SPI akan berimplikasi pada perluasan pengujian dan berpotensi memengaruhi opini yang diberikan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa fokus utama pemeriksaan LKPD tidak semata-mata pada besaran nilai temuan, melainkan pada kewajaran penyajian laporan keuangan yang ditopang oleh sistem pengendalian internal yang dirancang dan dilaksanakan secara efektif. Perbedaan kualitas SPI antar daerah, lanjutnya, dapat menyebabkan perbedaan opini pemeriksaan meskipun nilai temuan secara nominal relatif sama.

Lebih lanjut disampaikan, pemeriksaan interim juga diarahkan untuk memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, khususnya bagi entitas yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), termasuk Kabupaten Morowali. BPK akan menelaah sejauh mana rekomendasi serta akun-akun yang dikecualikan pada pemeriksaan sebelumnya telah ditindaklanjuti dan disajikan secara wajar pada tahun berjalan.

Selain itu, pemeriksaan mencakup penilaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk aspek pengadaan barang dan jasa, serta pengujian substantif terbatas terhadap akun-akun signifikan yang datanya telah diminta sebelumnya.

Ketua Tim BPK juga menyampaikan bahwa pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung sejak 5 Februari hingga 11 Maret 2026. Adapun permintaan dokumen awal telah disampaikan kepada entitas pemeriksaan dengan cakupan yang luas guna menghimpun bukti pemeriksaan yang memadai sebagai dasar pemberian opini atas LKPD.

Terkait penyerahan LKPD unaudited, BPK menetapkan batas waktu paling lambat 31 Maret 2026. Draf LKPD diharapkan telah diterima oleh tim pemeriksa paling lambat 25 Maret 2026 untuk dilakukan penelaahan keterkaitan dan kewajaran antar akun. Apabila laporan keuangan dinilai belum balance atau tidak memiliki hubungan logis antar pos, BPK berwenang menunda penerimaan LKPD.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Morowali Ashar Ma’aruf menegaskan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara BPK, Inspektorat, dan seluruh OPD. Ia mengimbau agar seluruh permintaan data dan dokumen dari BPK dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu melalui mekanisme koordinasi yang telah disepakati guna menghindari terjadinya diskomunikasi selama proses pemeriksaan berlangsung.

Pada kesempatan tersebut, Asisten III Setdakab Morowali Afridin secara resmi membuka kegiatan Entry Meeting dan menyampaikan harapannya agar forum ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, demi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali ke depan.