Pantau Perkembangan Situasi Politik di Bumi Raya, Kesbangpol Morowali Gelar Rakor Lintas Sektor

Morowalikab.go.id, Bumi Raya - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Morowali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Kecamatan Bumi Raya, Jumat (24/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Forkopimcam Kecamatan Bumi Raya, para Kepala Desa Se-Kecamatan Bumi Raya, Ketua BPD, Bhabinkamtibmas setempat, dan Kasie Kantor Kecamatan Bumi Raya.

Membuka acara tersebut, Kaban Kesbangpol Morowali, Ir. Moh Rizal Badudin menyampaikan bahwa, rapat koordinasi lintas sektor merupakan agenda yang penting dalam memantau dan memastikan perkembangan politik, keamanan dan isu sosial di tengah masyarakat.

Sehingga agenda rapat koordinasi yang digelar ini meliputi pembahasan soal pemantauan perkembangan politik, situasi Kamtibmas, stabilitas sosial ekonomi masyarakat, serta inventarisasi isu strategis di Kecamatan Bumi Raya.

“Melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk, menyampaikan situasi politik pada masing-masing sektor di Bumi Raya, dan apabila ada hal yang dianggap dapat mengganggu stabilitas keamanan daerah mari bersama-sama mencari solusi terbaik,” harapnya.

Dalam sesi diskusi, Camat Bumi Raya menjelaskan, situasi politik dan Kamtibmas di Kecamatan Bumi Raya secara umum masih aman dan terkendali, harga bahan pokok relatif stabil, namun terdapat kenaikan harga gas elpiji (5 kg dan 12 kg) dari Rp 235.000 menjadi Rp 265.000.

Sementara itu, perwakilan dari Kapolsek Bumi Raya mengatakan, pihaknya telah menyiagakan personel dalam pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada pembongkaran jembatan di Desa Lasampi yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan akan dibangun jembatan darurat.

Selain itu, beberapa peserta juga menyampaikan beberapa masukan dan rekomendasi pada pertemuan itu, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa, secara umum situasi politik dan keamanan di Bumi Raya masih kondusif.

Namun, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu perhatian pemerintah daerah, antara lain inflasi/harga bahan pokok, distribusi Gas Elpiji, Narkoba, ketahanan pangan, infrastruktur, serta tata kelola aset dan perizinan.