Sempurnakan Penyusunannya, DPRD Morowali Konsultasi Publik 4 Buah Ranperda

  Tuesday 22 March 2022   Citra Sari     2235

1837c494-a742-4abd-843f-2f7b2a2e9dceMorowalikab.go.id -Bungku- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar kegiatan Konsultasi Publik atau Public Hearing terhadap 4 buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD. 

Kegiatan yang dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dimaksudkan untuk penyempurnaan penyusunan naskah akademik Ranperda inisiatif DPRD Tahun 2022.

Berlangsung di Ruang Aspirasi, lantai 1 DPRD Morowali, acara tersebut dibuka Sekretaris Dewan (Sekwan), Ruhban, S.Pd., M.Pd, pada Selasa (22/03/22).

1becf3bd-a392-4f71-ae43-3edebf314701

Kegiatan yang merupakan hasil kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali dengan Research And Empowerment Institute (RESYS) menghadirkan Narasumber Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Syaharudin, SE., dan Staf Ahli DPRD,  Rafiudin Tengko, S.H., Hadir pula dalam kesempatan tersebut beberapa anggota DPRD, perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali, serta Insan Media PERS.

Sekretaris DPRD, Ruhban, S.Pd., M.Pd, dalam sambutannya mengatakan tujuan dilaksanakannya konsultasi publik terhadap 4 buah Ranperda inisiatif DPRD untuk memberikan masukan dan saran dari OPD terkait dan seluruh peserta yang hadir demi kesempurnaan penyusunan Ranperda.

"Ranperda telah melalui berbagai tahap, hingga melalui tahapan public Hearing yang selanjutnya akan digodok dan dibahas dalam paripurna yang memuat tanggapan pemerintah daerah sehingga ditetapkan menjadi Peraturan daerah (Perda), sehingga bisa dijadikan pedoman penyelenggaraan pemerintah  daerah, untuk itu saya mengharapkan masukan, koreksi dan tambahan dari Instansi serta stakholder terkait agar bersama-sama dapat menyempurnakan Ranperda ini,".ujar Ruhban.

a601958c-7b3a-41b7-b664-8a71edea3cf5_content

Adapun 4 Buah Ranperda yang dikonsultasi publik yakni:

  1.           Ranperda Analisis Dampak Lalu Lintas
  2. Ranperda Penyelenggaraan Perindustrian dan Perdagangan
  3. Ranperda Penyelenggaraan Pangan
  4. Ranperda Penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Persandian

Berita Terkait

hoax-kembali-beredar-video-tka-cina-aniaya-warga-morowali

Hoax: Kembali Beredar Video TKA Cina Aniaya Warga Morowali

Morowalikab.go.id – Bungku – Kembali beredar informasi di beberapa platform media sosial, konten dengan narasi yang menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina melakukan penganiayaan terhadap warga lokal di Morowali. Namun, se

tim-tanggap-insiden-siber-morowali-csirt-resmi-di-kukuhkan-oleh-bssn

Tim Tanggap Insiden Siber "MOROWALI-CSIRT" Resmi Di Kukuhkan Oleh BSSN

Morowalikab.go.id – Jakarta - Dalam upaya memperkuat ketahanan dan penanganan insiden keamanan siber di sektor pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Morowali secara resmi membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (MOROWALI-CSIRT) dan diku

bupati-morowali-lantik-7-pejabat-eselon-iv-lingkup-pemerintah-kabupaten-morowali

Lantik Tujuh Pejabat Eselon IV, Bupati Tegaskan Pelayanan Maksimal bagi Masyarakat

morowalikab.go.id - Bungku - Bupati Morowali, Drs. Taslim melantik dan mengambil sumpah pejabat Eselon IV jabatan Pengawas, Jumat, (13/08). Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Bungku Tengah, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kab. Morowal

pemkab-sambut-hangat-kepala-bkn-ri-kunker-di-kabupaten-morowali

Pemkab Sambut Hangat Kepala BKN RI Kunker di Kabupaten Morowali

morowalikab.go.id - Bungku - Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI), Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS., dan Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Drs. Harun Arsyad, SH., MH., bersama rombongan melakukan kunjungan kerja di Ka

pemkab-morowali-gelar-review-kinerja-tahunan-aksi-intervensi-stunting-2021

Pemkab Morowali Gelar Review Kinerja Tahunan Aksi Intervensi Stunting 2021

Morowalikab.go.id-Bungku- Sebagai upaya dalam pelaksanaan konvergensi pencegahan dan penanggulangan Stunting sebagai daerah lokus Stunting Tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Melalui Dinas Kesehatan PP & KB, menggelar Review Kinerja