Asisten III Uraikan Capaian Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali di Berbagai Sektor

Morowalikab.go.id – Bungku – Bertempat di Ruang kerja Asisten III Administrasi Umum pada Jumat, (03/09/21) dalam rangka menanggapi berbagai komentar dan masukan terhadap pemerintah tentang alokasi anggaran di sektor pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diwakili Asisten III Administasi Umum, Husban Laonu, SP., M.Si., dalam petikan wawancara khusus memberikan beberapa penjelasan sebagai berikut;

Alokasi Anggaran  di Sektor Pendidikan

Alokasi anggaran di sektor pendidikan Kabupaten Morowali, telah sesuai dengan ketentuan mandatory spending yaitu sebesar 20 persen dari total belanja, yakni lebih dari 282,7 Milyar atau mencapai 20,56 persen porsi anggaran ditetapkan. Hal tersebut menandakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali sangat berkomitmen dalam  meningkatkan kualitas pendidikan di Kab. Morowali. Melalui hasil evaluasi Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, di Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali menjadi salah satu daerah yang alokasi anggaran pendidikannya memenuhi angka 20 persen.

Alokasi anggaran pendidikan yang 20 persen itu, dialokasikan sebesar 146 Milyar, atau 51,67 persen untuk memenuhi belanja pegawai termasuk Guru Kontrak sebesar 24,1 Milyar. Selebihnya dialokasikan untuk belanja pembangunan infrastuktur pendidikan, peningkatan mutu, akses dan program lainnya. Termasuk alokasi anggaran Hibah bagi pesantren sebesar 5 Milyar, bantuan santri kurang mampu 4,8 Milyar serta bantuan mahasiswa kurang mampu atau berprestasi sebesar 8 Milyar. Permasalahan terkait sektor pendidikan memang masih sangatlah kompleks, namun Pemerintah Daerah akan terus  berupaya memberikan pelayanan terbaik.

Jadi, masukan dan kritik melalui media sosial yang menyoroti pembangunan asrama mahasiswa bukan tidak dipikirkan, tetapi pemerintah lebih berfokus pada prioritas, seperti pemberian bantuan bagi masyarakat Morowali yang sedang menempuh pendidikan baik mahasiswa atau santri tahfiz. Apalagi dalam suasana pandemi ini, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan pendidikan.

Efek Pembangunan Taman Terhadap Perekonomian Masyarakat

Jika saat ini pemerintah membangun gerai UMKM di area taman kota, itu dimaksudkan untuk menggerakan perekonomian masyarakat. Sebab, salah satu usaha yang terdampak sangat besar dari pandemi Covid-19 adalah usaha kuliner dan pedagang kecil. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali yang mencapai 28,9 persen di saat daerah lain bahkan Sulawesi Tengah dan nasional mengalami kontraksi, Morowali mampu tumbuh sangat tinggi.

Untuk mengimbangi pertumbuhan yang sebagian besar dipengaruhi sektor industri, galian, telekomunikasi dan sebagainya, maka pemerintah memprioritaskan sektor jasa dan sektor lainnya sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang dapat menyebabkan gini rasio kita menjadi tinggi. Saat ini, gini rasio sebagai ukuran ketimpangan ekonomi Morowali masuk kategori rendah atau di bawah 0,3. Jadi, poinnya bukan membangun taman kota atau Pantai Matano, tetapi membangun dan menciptakan ruang bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang juga menjadi sektor yang digeluti masyarakat Morowali.

Peran Pemda Morowali dalam Alokasi Anggaran Kesehatan, Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

Dalam suasana pandemi Covid-19, sesuai arahan Pemerintah Pusat bahwa alokasi anggaran kesehatan khususnya penanganan dan pengendalian Covid menjadi prioritas utama. Sehingga, seluruh daerah diwajibkan mengalokasikan anggarannya untuk penanganan Covid-19. Pemerintah Kabupaten Morowali, mengalokasikan anggaran sebesar 36,8 milyar. Alokasi tersebut dilakukan karena pemerintah menyadari betapa pentingnya menjamin keselamatan masyarakat dari pada mengejar popularitas termasuk mengesampingkan beberapa target dalam visi misi yang dipandang dapat ditunda. Karena penanganan yang serius, ditunjang ketersediaan anggaran, alhamdulillah Pemerintah Daerah dapat mengendalikan Covid-19 di Morowali.

Upaya Pemda dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Khususnya di Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan

Sebagai sektor yang dominan menjadi usaha masyarakat Morowali, pemerintah terus melanjutkan dan mendorong pembangunan sektor pertanian dan sektor perikanan. Dalam tiga tahun terakhir ini, pemerintah sangat fokus pada dua sektor tersebut, pemerintah telah menggelontorkan dana yang besar dalam penyediaan alat tangkap nelayan, perahu fiber dan lainnya. Bahkan pemerintah juga sudah menyediakan asuransi jaminan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan. Ini dimaksudkan jika terjadi hal-hal di luar keinginan nelayan kita, ada perlindungan bagi masyarakat. Pemerintah sangat memahami bahwa nelayan adalah salah satu sektor usaha atau profesi yang memiliki risiko kerja cukup besar.

Demikian pula di sektor pertanian, bantuan alat-alat pertanian dan bantuan ternak telah puluhan Milyar disediakan. Sesuai arahan Bupati, di tahun-tahun mendatang, pemerintah akan memberikan bantuan pengolahan dan panen usaha tani padi sawah. Karena pemerintah sangat memahami bahwa komiditi tersebut merupakan komoditi strategis. Dengan menurunkan biaya produksi komoditi ini, maka harga dapat terjangkau, sehingga inflasi dapat ditekan. Ini adalah salah satu program strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai Morowali Sejahtera Bersama.

Mengukur Pertumbuhan Morowali dalam Angka

Mengukur keberhasilan pembangunan itu tidak hanya melalui persepsi atau opini, tetapi ada indikator yang digunakan, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Human Development Index (HDI) atau beberapa indikator lain seperti Pertumbuhan Ekonomi, Gini Rasio, Index Wiliamson, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Nilai Tukar Petani dan masih banyak lagi. Dengan indikator-indikator ini, dapat dilihat bagaimana keberhasilan pembangunan di Kabupaten Morowali. Seperti diketahui, dalam 3 tahun terakhir, IPM Morowali, mencapai angka di atas 82 atau tertinggi kedua setelah Kota Palu, pertumbuhan ekonomi 28,9 tertinggi secara nasional, Gini rasio 0,33 atau kategori rendah, rata-rata lama sekolah 9,2 tahun dan beberapa indikator lainnya yang dapat dijadikan ukuran. Semua Indikator ini bukan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetapi dilakukan oleh suatu badan independen yang dimandatir oleh negera yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan itu tidak berada di bawah Bupati atau kepala OPD.

Apabila saat ini ada kekurangan yang terlihat dari pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, itu pasti ada, namun mengukurnya harus menggunakan indikator bukan sekadar opini tanpa data.

Pemerintah Kabupaten Morowali di bawah Kepemimpinan Drs. Taslim dan Dr. H. Najamudin, S.Ag., M.Pd (Tahajud) sangat mengapresiasi kritikan dan masukan dari semua pihak. Kita semua berharap Kemajuan Morowali yang sudah dimulai beberapa tahun terakhir ini akan terus kita jaga sehingga apa yang dicita-citakan yakni Morowali Sejahtera Bersama dapat kita raih.