TINJAU PENGELOLAAN LINGKUNGAN

  Monday 23 July 2018   helman kaimu     2346

KOMISI VII DPR RI SAMBANGI KAWASAN INDUSTRI MOROWALI

Morowalikab.go.id: Didampingi Pjs. Bupati Morowali DR. Ir. Bartholomeus Tandigala, SH.,CES, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bidang Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup, meninjau Kawasan Industri Morowali di areal lingkar tambang, Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP) DI Kecamatan Bahodopi, Jumat (20/7/18).

Dalam kunjungannya rombongan komisi VII DPR RI meninjau sejumlah titik diantaranya lokasi tambang yang berjarak 25 KM dari areal smelter, dan memantau aktivitas karyawan di sejumlah pabrik dilanjutkan rapat bersama antara Anggota DPR RI dan pihak Manajemen PT. IMIP serta unsur Forkopimda Kabupaten Morowali.

Dilokasi areal pertambangan, Ketua Tim Kunker DR. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si, mengungkapkan bahwa tujuan  kunker ini merupakan bagian tugas dan fungsi kami di Komisi VII, yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan  lingkungkungan kawasan industry pasca tambang.

‘’Untuk setiap stoil pertambangan yang ada dipermukaan harus disterilkan sehingga ketika pasca tambang selesai harus ditumpuk kembali dilahan yang sudah diambil mineralnya. Untuk itu aturan harus lebih rinci supaya yang diatur didalam undang-undang kehutanan yakni UU NO.41 tahun 1999 dengan UU NO. 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara serta UU yang mengatur terhadap pencegahan dan perlindungan terhadap kerusakan hutan harus sinkron untuk dijadikan alat pemantauan baik kementerian Kehutanan maupun Kementerian ESDM, sehingga sumber daya diambil memiliki nilai manfaat’’ ujar anggota fraksi Partai Demokrat tersebut.

Melihat aktivitas pertambangan secara dekat dengan mendengarkan pemaparan oleh pihak perusahaan, menurut Herman semuanya masih berjalan normal, namun perlu diketahui setelah pasca tambang semua lingkungan yang sudah diambil mineralnya harus dipulihkan kembali dengan melakukan reboisasi untuk menahan air sehingga dapat menimbulkan media tumbuh kembali. Kominfo/HK

Berita Terkait

pemda-dan-dprd-morowali-setujui-lima-buah-ranperda-menjadi-perda

Pemda dan DPRD Morowali Setujui Lima Buah Ranperda Menjadi Perda

Morowalikab.go.id, Bungku, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Morowali bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui 5 buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Dari jumlah tersebut, 3 merupakan Ranperda usul DPRD dan 2 usul Pemda. H

pemkab-morowali-lounching-website-resmi-jdih

PEMKAB MOROWALI LOUNCHING WEBSITE RESMI JDIH

Bungku: - morowalikab.go.id - Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan informasi hukum di Kabupaten Morowali, Bagian Hukum dan Perundang-undang Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Lounching Website resmi JDIH. K

pemkab-morowali-matangkan-persiapan-pencanangan-kampung-pancasila-melalui-rakor-bersama-stakeholder

Pemkab Morowali, Matangkan Persiapan Pencanangan Kampung Pancasila Melalui Rakor Bersama Stakeholder.

  Morowalikab.go.id-Bungku-  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali, Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (BakesbangPol), menggelar rapat koordinasi bersama berbagai stakeholder dalam rangka mematangkan persiapan pencanangan

sekda-morowali-yusman-mahbub-wakili-pj-bupati-rachmansyah-ismail-hadiri-pembukaan-sinkronisasi-program-kegiatan-kelautan-dan-perikanan-provinsi-sulawesi-tengah-tahun-2024

Sekda Morowali Yusman Mahbub Wakili Pj. Bupati, Rachmansyah Ismail Hadiri Pembukaan Sinkronisasi Program Kegiatan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Morowalikab.go.id – Bungku - Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Drs. Yusman Mahbub, M.Si  mewakili Penjabat (Pj) Bupati Morowali, Ir. H. A. Rachmansyah Ismail, M.Agr., M.P menghadiri pembukaan acara Sinkronisasi Program Kegiatan

pemkab-morowali-perketat-verifikasi-penerima-beasiswa-mahasiswa-cegah-penyalahgunaan-dana

Pemkab Morowali Perketat Verifikasi Penerima Beasiswa Mahasiswa, Cegah Penyalahgunaan Dana

Morowalikab.go.id – Bungku - Pemerintah Kabupaten Morowali kini memperketat proses verifikasi penerima beasiswa mahasiswa sebagai upaya memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesr