TINJAU PENGELOLAAN LINGKUNGAN

  Monday 23 July 2018   helman kaimu     2370

KOMISI VII DPR RI SAMBANGI KAWASAN INDUSTRI MOROWALI

Morowalikab.go.id: Didampingi Pjs. Bupati Morowali DR. Ir. Bartholomeus Tandigala, SH.,CES, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bidang Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup, meninjau Kawasan Industri Morowali di areal lingkar tambang, Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP) DI Kecamatan Bahodopi, Jumat (20/7/18).

Dalam kunjungannya rombongan komisi VII DPR RI meninjau sejumlah titik diantaranya lokasi tambang yang berjarak 25 KM dari areal smelter, dan memantau aktivitas karyawan di sejumlah pabrik dilanjutkan rapat bersama antara Anggota DPR RI dan pihak Manajemen PT. IMIP serta unsur Forkopimda Kabupaten Morowali.

Dilokasi areal pertambangan, Ketua Tim Kunker DR. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si, mengungkapkan bahwa tujuan  kunker ini merupakan bagian tugas dan fungsi kami di Komisi VII, yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan  lingkungkungan kawasan industry pasca tambang.

‘’Untuk setiap stoil pertambangan yang ada dipermukaan harus disterilkan sehingga ketika pasca tambang selesai harus ditumpuk kembali dilahan yang sudah diambil mineralnya. Untuk itu aturan harus lebih rinci supaya yang diatur didalam undang-undang kehutanan yakni UU NO.41 tahun 1999 dengan UU NO. 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara serta UU yang mengatur terhadap pencegahan dan perlindungan terhadap kerusakan hutan harus sinkron untuk dijadikan alat pemantauan baik kementerian Kehutanan maupun Kementerian ESDM, sehingga sumber daya diambil memiliki nilai manfaat’’ ujar anggota fraksi Partai Demokrat tersebut.

Melihat aktivitas pertambangan secara dekat dengan mendengarkan pemaparan oleh pihak perusahaan, menurut Herman semuanya masih berjalan normal, namun perlu diketahui setelah pasca tambang semua lingkungan yang sudah diambil mineralnya harus dipulihkan kembali dengan melakukan reboisasi untuk menahan air sehingga dapat menimbulkan media tumbuh kembali. Kominfo/HK

Berita Terkait

lantik-6-pejabat-administrator-1-plt-camat-menui-kepulauan-ini-pesan-bupati-morowali

Lantik 6 Pejabat Administrator dan 1 Plt Camat, Ini Pesan Bupati Morowali

  Morowalikab.go.id-Bungku- Untuk menunjang kinerja dan mempercepat pembangunan, kemajuan daerah, salah satu kebutuhan menunjang kinerja, Bupati Morowali, Drs. Taslim terus melakukan pelaksanaan mutasi dan promosi untuk perlu dilakukan pelantik

cegah-korupsi-dan-gratifikasi-jelang-idul-fitri-bupati-morowali-keluarkan-surat-edaran

Cegah Korupsi dan Gratifikasi Jelang Idul Fitri, Bupati Morowali Keluarkan Surat Edaran

Morowalikab.go.id, Bungku, Sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, maka Bupati Morowali

bupati-morowali-imbau-orang-tua-dukung-vaksinasi-anak-usia-6-11-tahun

Bupati Morowali Imbau Orang Tua Dukung Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun.

Morowalikab.go.id-Bungku- Bupati Morowali Drs.Taslim meminta orang tua mendukung pencanangan vaksinasi Covid-19 anak usia 6-11 Tahun. Percepatan vaksinasi tersebut, dimulai pada hari ini, Senin 24 Januari 2022, secara serentak di 9 Kecamatan Se-Ka

pj-bupati-yusman-mahbub-hadiri-penamatan-d1-vokasi-industri-dorong-penguatan-sdm-lokal

Pj Bupati, Yusman Mahbub Hadiri Penamatan Program Vokasi Industri Setara D1, Dorong Penguatan SDM Lokal

  Morowalikab.go.id – Bungku - Penjabat Bupati Morowali, Drs. Yusman Mahbub, M.Si, menghadiri acara penamatan Program Vokasi Industri setara diploma satu (D1) yang diselenggarakan di Gedung Serba Guna Achmad Hadi, Kelurahan Matano, Keca

melalui-reformasi-birokrasi-daerah-morowali-bkpsdmd-maksimalkan-pelayanan-terhadap-urusan-kepegawaian

Melalui Reformasi Birokrasi Daerah Morowali, BKPSDMD Maksimalkan Pelayanan terhadap Urusan Kepegawaian

Morowalikab.go id-Bungku- Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Badan Kepegawaian Daerah Morowali diketahui telah menerapkan sistem reformasi birokrasi terhadap penyesuaian sistem penerapan kinerja. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Sumberd