TINJAU PENGELOLAAN LINGKUNGAN

  Monday 23 July 2018   helman kaimu     2717

KOMISI VII DPR RI SAMBANGI KAWASAN INDUSTRI MOROWALI

Morowalikab.go.id: Didampingi Pjs. Bupati Morowali DR. Ir. Bartholomeus Tandigala, SH.,CES, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bidang Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup, meninjau Kawasan Industri Morowali di areal lingkar tambang, Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP) DI Kecamatan Bahodopi, Jumat (20/7/18).

Dalam kunjungannya rombongan komisi VII DPR RI meninjau sejumlah titik diantaranya lokasi tambang yang berjarak 25 KM dari areal smelter, dan memantau aktivitas karyawan di sejumlah pabrik dilanjutkan rapat bersama antara Anggota DPR RI dan pihak Manajemen PT. IMIP serta unsur Forkopimda Kabupaten Morowali.

Dilokasi areal pertambangan, Ketua Tim Kunker DR. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si, mengungkapkan bahwa tujuan  kunker ini merupakan bagian tugas dan fungsi kami di Komisi VII, yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan  lingkungkungan kawasan industry pasca tambang.

‘’Untuk setiap stoil pertambangan yang ada dipermukaan harus disterilkan sehingga ketika pasca tambang selesai harus ditumpuk kembali dilahan yang sudah diambil mineralnya. Untuk itu aturan harus lebih rinci supaya yang diatur didalam undang-undang kehutanan yakni UU NO.41 tahun 1999 dengan UU NO. 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara serta UU yang mengatur terhadap pencegahan dan perlindungan terhadap kerusakan hutan harus sinkron untuk dijadikan alat pemantauan baik kementerian Kehutanan maupun Kementerian ESDM, sehingga sumber daya diambil memiliki nilai manfaat’’ ujar anggota fraksi Partai Demokrat tersebut.

Melihat aktivitas pertambangan secara dekat dengan mendengarkan pemaparan oleh pihak perusahaan, menurut Herman semuanya masih berjalan normal, namun perlu diketahui setelah pasca tambang semua lingkungan yang sudah diambil mineralnya harus dipulihkan kembali dengan melakukan reboisasi untuk menahan air sehingga dapat menimbulkan media tumbuh kembali. Kominfo/HK

Berita Terkait

pemkab-morowali-perketat-verifikasi-penerima-beasiswa-mahasiswa-cegah-penyalahgunaan-dana

Pemkab Morowali Perketat Verifikasi Penerima Beasiswa Mahasiswa, Cegah Penyalahgunaan Dana

Morowalikab.go.id – Bungku - Pemerintah Kabupaten Morowali kini memperketat proses verifikasi penerima beasiswa mahasiswa sebagai upaya memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesr

pemkab-luwu-kunker-di-morowali-bupati-taslim-ungkapkan-hal-ini

Pemkab Luwu Kunker di Morowali, Bupati Taslim Ungkapkan Hal Ini

Morowalikab.go.id, Bungku, Bupati Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Taslim, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda Morowali menerima kunjungan kerja (Kunker) Bupati Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. H. Basmin M

raih-15-poin-kasubag-kesos-isnawati-badwi-sebut-morowali-raih-juara-umum-5-stqh-xxvi-tkt-prov-sulteng

Raih 15 Poin, Kasubag Kesos, Isnawati Badwi Sebut Morowali Raih Juara Umum 5, STQH XXVI Tkt Prov Sulteng

Isnawati Badwi, S.Pd.I Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, Bagian Kesra Setkab Morowali   Morowalikab.go.id, Bungku, Pelaksanaan Lomba STQH XXVI Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah resmi berakhir. Panitia pelaksana mengumumkan hasil lomba

bupati-morowali-pimpin-rapat-mediasi-permasalahan-jalan-antara-perusahaan-transon-dan-pam-ini-hasil-kesepakatannya

Bupati Morowali Pimpin Rapat Mediasi Permasalahan Jalan Antara Perusahaan Transon dan PAM, Ini Hasil Kesepakatannya

Morowalikab.go.id, Bungku - Bupati Morowali, Drs. Taslim memimpin rapat mediasi, dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait akses jalan, antara pihak PT Transon Bumindo Resources dan PT PAM Mineral, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati, Desa B

percepat-pencegahan-dan-penurunan-pemkab-morowali-gelar-rembuk-stunting

Percepat Pencegahan dan Penurunan, Pemkab Morowali Gelar Rembuk Stunting

Bungku – morowalikab.go.id - Untuk mempercepat penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Morowali, Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DKPP dan KB) bersama OPD