TINJAU PENGELOLAAN LINGKUNGAN

  Monday 23 July 2018   helman kaimu     2228

KOMISI VII DPR RI SAMBANGI KAWASAN INDUSTRI MOROWALI

Morowalikab.go.id: Didampingi Pjs. Bupati Morowali DR. Ir. Bartholomeus Tandigala, SH.,CES, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bidang Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup, meninjau Kawasan Industri Morowali di areal lingkar tambang, Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP) DI Kecamatan Bahodopi, Jumat (20/7/18).

Dalam kunjungannya rombongan komisi VII DPR RI meninjau sejumlah titik diantaranya lokasi tambang yang berjarak 25 KM dari areal smelter, dan memantau aktivitas karyawan di sejumlah pabrik dilanjutkan rapat bersama antara Anggota DPR RI dan pihak Manajemen PT. IMIP serta unsur Forkopimda Kabupaten Morowali.

Dilokasi areal pertambangan, Ketua Tim Kunker DR. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si, mengungkapkan bahwa tujuan  kunker ini merupakan bagian tugas dan fungsi kami di Komisi VII, yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan  lingkungkungan kawasan industry pasca tambang.

‘’Untuk setiap stoil pertambangan yang ada dipermukaan harus disterilkan sehingga ketika pasca tambang selesai harus ditumpuk kembali dilahan yang sudah diambil mineralnya. Untuk itu aturan harus lebih rinci supaya yang diatur didalam undang-undang kehutanan yakni UU NO.41 tahun 1999 dengan UU NO. 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara serta UU yang mengatur terhadap pencegahan dan perlindungan terhadap kerusakan hutan harus sinkron untuk dijadikan alat pemantauan baik kementerian Kehutanan maupun Kementerian ESDM, sehingga sumber daya diambil memiliki nilai manfaat’’ ujar anggota fraksi Partai Demokrat tersebut.

Melihat aktivitas pertambangan secara dekat dengan mendengarkan pemaparan oleh pihak perusahaan, menurut Herman semuanya masih berjalan normal, namun perlu diketahui setelah pasca tambang semua lingkungan yang sudah diambil mineralnya harus dipulihkan kembali dengan melakukan reboisasi untuk menahan air sehingga dapat menimbulkan media tumbuh kembali. Kominfo/HK

Berita Terkait

wakili-pj-bupati-morowali-kadis-koperasi-dan-umkm-hadiri-parade-mobil-hias-kriya-dan-budaya-dekranas

Wakili Pj Bupati Morowali, Kadis Koperasi dan UMKM Hadiri Parade Mobil Hias, Kriya, dan Budaya Dekranas

    Morowalikab.go.id-Surakarta— Dalam rangka merayakan kreativitas dan warisan budaya Indonesia, Parade Mobil Hias, Kriya, dan Budaya Dewan Kerajinan  Nasional (Dekranas) digelar dengan meriah di Stadion Sriwedari-Balai Kota

bupati-hadiri-peletakan-batu-pertama-pembangunan-mako-polres-morowali

Bupati Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mako Polres Morowali

Morowalikab.go.id, Bungku, Bupati Morowali, Drs. Taslim menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Markas Komando (Mako) Polres Morowali di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Senin (21/6/21). Dalam kesempata

khutbah-idul-fitri-wabup-morowali-sampaikan-tiga-pesan-ramadhan

Khutbah Idul Fitri 1442 H, Wabup Morowali Sampaikan Tiga Pesan Ramadhan

Morowalikab.go.id-Bungku- Wakil Bupati Morowali Dr.H.Najamudin, S.Ag. S.Pd, M.Pd, Keluarga beserta Unsur Forum Komunikasi Pimpinan (Forkompimda) dan Masyarakat, melaksanakan Salat Idul Fitri di Halaman Lapangan Sangiang Kinambuka Marsaoleh, Bungku Te

soft-opening-mpp-morowali-transformasi-pelayanan-menuju-morowali-yang-lebih-maju

Soft Opening MPP Morowali: Transformasi Pelayanan Menuju Morowali yang Lebih Maju

Morowalikab.go.id-Bungku- Momentum penting dalam transformasi pelayanan publik di Morowali terjadi pada hari ini dengan acara Soft Opening Mal Pelayanan Publik (MPP) menandai langkah nyata dalam menjadikan Kabupaten Morowali sebagai daerah yang le

idul-adha-1442-h-pemda-morowali-putuskan-boleh-salat-berjamaah-di-masjid-dan-lapangan

Idul Adha 1442 H, Pemda Morowali Putuskan Boleh Salat Berjamaah di Masjid dan Lapangan

morowalikab.go.id - Bungku - Jumat, (16/07) bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati, Pemerintah Kabupaten Morowali beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi. Rakor dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti