Taslim, Jangan Bekerja Sekedar Menggugurkan Kewajiban

  Wednesday 31 July 2019   Winda Bestari     2874

PPID - morowalikab.go.id - Bungku. Selasa, (30/07/19), Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, Taslim dan H. Najamudin, memimpin langsung rapat evaluasi terhadap kinerja ASN Kab. Morowali. Rapat evaluasi dilakukan untuk penegakan disiplin ASN yang merupakan bagian dari misi pertama Pemda Morowali menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Bersama dengan Asisten Adminsitrasi Pemerintahan dan Kesra, Bambang S. Soerojo dan Asisten Administrasi Umum, Siti Samria Sia dan seluruh pimpinan OPD, Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian menghadiri rapat tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi, selama 10 bulan kepemimpinan, Taslim menyatakan bahwa kedisiplinan pegawai di lingkup pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya maksimal diterapkan. Olehnya, kedisiplinan harus terus ditingkatkan agar kinerja pegawai semakin maksimal.

"Dari hasil evaluasi, disiplin ASN maupun PHL terjadi perubahan yang signifikan menuju perubahan yang positif, walaupun belum sepenuhnya maksimal dan menyeluruh di semua OPD", jelas Taslim.

Taslim menegaskan jika ketidakdisiplinan ASN yang belum disiplin, berakibat pada rusaknya tatanan birokrasi, dan rendahnya kepuasan terhadap pelayanan publik, sehingga hal ini tidak boleh dibiarkan, sebab kerja birokrasi adalah kerja bersama dalam mewujudkan visi dan misi birokrasi.

"Selain merusak produktifitas juga dapat mempengaruhi tatanan dan pola kerja sistem, sehingga perlu dilakukan penegakan disiplin bagi yang tidak menaati aturan yang berlaku. Olehnya, janganlah bekerja sekedar hanya untuk menggugurkan kewajiban", tegas Taslim.

Di tempat yang sama, H. Najamudin menyampaikan bahwa profesionalisme dan kapabilitas ASN maupun honorer (PHL) merupakan tujuan utama dalam upaya penegakan disiplin. Bagi ASN maupun PHL yang tidak mampu melaksanakan disiplin kerja, agar segera diberikan sanksi sesuai jenjang yang ada.

"Pemberian sanksi sesuai dengan aturan kepegawaian harus diterapkan agar ada unsur pembelajaran bagi mereka yang tidak ikut aturan", lanjut Najamudin. "Perilaku yang tidak disiplin tentunya akan mencederai citra ASN itu sendiri, sehingga apabila tidak disiplin, tugas pelayanan publik akan sulit tercapai", pungkasnya. (IKP/k4r7&Winda Bestari), Foto: Iksan.

  •    Dibuat oleh Winda Bestari
  •   Dipublish oleh kary marunduh

Berita Terkait

dinkes-morowali-gelar-koordinasi-peningkatan-dukungan-pelaksanaan-posyandu-bersama-lintas-sektor

Dinkes Morowali Gelar Koordinasi Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Posyandu Bersama Lintas Sektor.

Morowalikab.go.id, Bungku, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPP dan KB) menggelar koordinasi peningkatan dukungan pelaksanaan Posyandu bersama lintas sektor di Hotel Anun

tingkatkan-kualitas-layanan-pemkab-morowali-gelar-sosialisasi-dan-bimbingan-teknis-akreditasi-untuk-jenjang-sd-smp-dan-sma

Tingkatkan Kualitas Layanan, Pemkab Morowali Gelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Akreditasi untuk Jenjang SD, SMP, dan SMA

Morowalikab.go.id- Bungku- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah menggelar kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis akreditasi untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (S

lemhanas-ri-lxii-gelar-forum-group-discussion-studi-kasus-isu-strategis-nasional-di-kabupaten-morowali

Lemhanas RI Gelar Forum Group Discussion Studi Kasus Isu Strategis Nasional Di Kabupaten Morowali

Morowalikab.go.id-Bungku- Bertempat di di Ruang Pola Kantor Bupati Morowali, Kamis (24/06/21), Tim Lemhanas Republik Indonesia (RI) Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, menggelar Focus Group Discussion (FGD) Studi Lapangan Isu Strategis nasi

tinjau-pengelolaan-lingkungan

TINJAU PENGELOLAAN LINGKUNGAN

KOMISI VII DPR RI SAMBANGI KAWASAN INDUSTRI MOROWALI Morowalikab.go.id: Didampingi Pjs. Bupati Morowali DR. Ir. Bartholomeus Tandigala, SH.,CES, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bidang Energi Sumber Daya Mineral

dprd-morowali-setujui-perubahan-propemperda-tahun-2019-dan-pengesahan-ranperda-usul-pemda-dan-inisiatif-dprd

DPRD Morowali Setujui Perubahan Propemperda Tahun 2019 dan Pengesahan Ranperda Usul Pemda dan Inisiatif DPRD.

  Morowali, IKP Kominfo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna ke 6 masa persidangan III, di Ruang sidang DPRD, Senin (15/06/20). Rapat dengan agenda persetujuan perubahan Program Pembentukan Per