Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Pemkab Morowali Ikuti Upacara Via Virtual

  Thursday 01 October 2020   helman kaimu     1551

4

Morowalikab.go.id, Bungku, Untuk memperingati Hari Kesaktian  Pancasila, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali mengikuti Upacara di Ruang Pola Kantor Bupati Morowali, Kamis (01/10/20) pagi

Upacara yang dipimpin Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berlangsung di Monumen Pancasila Sakti, Kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur dan disiarkan langsung Via Virtual.

Hadir dalam pelaksanaan upacara diantaranya, Ketua MPR-RI, Zulkifli Hasan, Ketua DPR-RI, Puan Maharani dan Pejabat Lainnya.

8

Upacara berlangsung dengan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, juga diikuti seluruh Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Morowali Provinsi Sulaweisi Tengah.

2

Seperti Daerah lainnya, Pemkab Morowali juga ikuti Upacara yang sama diantaranya, Bupati Morowali, Drs. Taslim, Wakil Bupati Morowali, Dr. H. Najamudin, S.Ag., S.Pd., M.Pd, Kapolres Morowali, AKBP. Bayu Indra Wiguno, S.I.K., M.I.K, Dandim 1311/Mrw diwakili Pasi Pers, Kapten Inf. Alderman Mbatono, Anggota DPRD Morowali, Moh. Asra, SH, Kepala BNNK, AKBP. Mulyadi, Ketua Pengadilan Agama Morowali, Jafar M. Naser, SH.I, Kajari Morowali diwakili Kasubag Pembinaan, Rastam K. Kadili, Kaban Kesbangpol Morowali, Drs. Abd. Wahid Hasan dan Kadis Pendidikan Daerah, Amir Amirudin, S.Pd., M.M.

5

Diketahui bahwa, peringatan Hari Kesaktian Pancasila merupakan hari nasional di Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Hal tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1965. Ini terjadi setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September yang lebih dikenal sebagai G30S/PKI

Usai mengikuti jalannya upacara, Bupati Morowali menandatangani Keputusan Bersama dengan Ketua DPRD Morowali, Dandim 1311/Mrw, Kapolres Morowali, dan Kajari Morowali tentang pengaturan pembatasan kegiatan sosial di masa pandemi Covid-19.

 

 

Berita Terkait

penuhi-kriteria-penilaian-morowali-dapat-predikat-daerah-peduli-ham

Penuhi Kriteria Penilaian Kemenkumham Sulteng, Morowali Dapat Predikat Daerah Peduli HAM

Morowalikab.go.id, Bungku, Penuhi kriteria penilaian Kabupaten/Kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM), Kabupaten Morowali mendapat predikat peduli HAM dari 13 Kabupaten Kota se- Provinsi Sulawesi Tengah (se-Sulteng) Tahun 2020. Penilaian yang dilakuk

bupati-morowali-narkoba-musuh-yang-nyata

Bupati Morowali: Narkoba Musuh Yang Nyata

PPID – morowalikab.go.id – Bungku – Ratusan masyarakat pecinta olahraga jalan sehat dan sepeda santai turut ambil bagian dalam memeriahkan pelaksanaan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kabupaten Morowali, Minggu (30/6/19). Peserta ya

pj-bupati-morowali-rachmansyah-ismail-bersama-pt-imip-gelar-acara-serah-terima-gedung-rumah-sakit-umum-pratama-bahodopi

Pj. Bupati Morowali, Rachmansyah Ismail Bersama PT. IMIP Gelar Acara Serah Terima Gedung Rumah Sakit Umum Pratama Bahodopi

Morowalikab.go.id - Bahodopi - Pemerintah Kabupaten Morowali menerima hasil pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Pratama Bahodopi tipe D yang dibangun oleh PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada Senin (29/01/24). Prosesi serah ter

awal-ramadhan-1445-h2024-m-pj-bupati-morowali-rahmansyah-ismail-laksanakan-safari-ramadhan-di-masjid-islamic-center

Awal Ramadhan 1445 H/2024 M, Pj Bupati Morowali, Rahmansyah Ismail laksanakan Safari Ramadhan di Masjid Islamic Center

Morowalikab.go.id-Bungku- Dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan 1445 H serta dirangkaikan dengan kegiatan Safari Ramadhan, penjabat (Pj) Bupati Morowali Ir. H. A Rahmansyah Ismail.,M.Agr.,MP didampingi Sekda Kabupaten Morowali Drs. Yusman Mah

pj-sekda-morowali-abdul-wahid-hasan-pimpin-rakor-forkopimda-terkait-evaluasi-perkembangan-politik-di-daerah-bahas-ancaman-pilkada-2024-dan-isu-aktual

Pj Sekda Morowali Abdul Wahid Hasan, Pimpin Rakor Forkopimda Terkait Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Bahas Ancaman, Pilkada 2024, dan Isu Aktual.

Morowalikab.go.id-Bungku- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluas