Pemkab Morowali Gelar FGD, Ulas Penyusunan RPKP KPPN Salabangka Kabupaten Morowali tahun 2020 - 2024 dan Pengukuran Data I-PKP

morowalikab.go.id - Bungku - Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati, Pemerintah Kabupaten Morowali menggelar Focus Group Discussion (FGD) review penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Salabangka Kabupaten Morowali tahun 2020 - 2024 serta pengukuran data Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan (I-PKP) Jumat, (18/12/20). FGD digelar dalam rangka menindaklanjuti arahan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang penyampaian review Dokumen RPKP yang mengamanatkan bagi daerah untuk menyusun dokumen yang dimaksud dalam rangka mempercepat kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan dengan menyandingkan pengukuran data I-PKP dengan kebutuhan rencana kegiatan pada matriks RPKP. 

FGD yang digelar secara virtual dan tatap muka tersebut dibuka langsung oleh Bupati Morowali, Drs. Taslim. Pertemuan tatap muka diikuti oleh Kasubdit Perencanaan PKP Wilayah IV, Siti Rahmawati Diyah Nur'aini, S.T., M.Si., Kabid Insfrastrukur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Morowali, Ahmad Hadie, ST., MM., Kadis Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali (DPMDP3A), Alam Syah, S.STP., M.Ec., Dev., Camat Bungku Selatan, Camat Bungku Pesisir, Kades Bakala, Kades Pado-Pado, Kades Padabale, Kades Koburu dan Kades Tandaoleo. Sedangkan secara virtual, hadir pula Ketua Komisi II DPRD Morowali, Iryane Ilyas, SE., Ketua Komisi III DPRD Morowali, Herdiyanto, Kadis Koperasi dan UMKM,  Hj. Siti Asmaul Husna Syah, SE.,M.Si., MM dan lainnya. 

Kabid Insfrastrukur dan Pengembangan Wilayah Bappeda, Ahmad Hadie mengungkap, tim koordinasi bekerja penuh atas dokumen RPKP dan telah dirampungkan dalam kurun waktu 3 bulan sesuai Permendes nomor 5 tahun 2016. Ahmad Hadie juga menyebut, adapun tujuan diadakannya FGD agar Pemda dapat menemukan solusi atas segala permasalahan yang terjadi di daerah khususnya Bungku Selatan dan Bungku Pesisir.

"Kami menyambut baik dilaksanakannya FGD. Melalui FGD ini juga agar dapat mencari langkah-langkah solutif bagi Kabupaten Morowali, seperti di Bungku Selatan dan Bungku Pesisir agar kita dapat mempercepat pelayanan bagi masyarakat serta menjadikan daerah pesisir sebagai kawasan pedesaan administratif", ucapnya. 

Kasubdit Perencanaan PKP Wilayah IV, Siti Rahmawati Diyah Nur'aini, menguraikan, pengukuran indeks perkembangan kawasan perdesaan rata-rata memperoleh indeks  dengan nilai nol. Hal ini terjadi akibat segala proses penilaian tidak didudukkan dalam forum diskusi.

"Olehnya, dari Bappeda sendiri selaku tim koordinasi telah menyampaikan daftar kuesioner bagi para hadirin sekalian sebagai satu alat yang memudahkan proses pengukuran indeks", sebut dia. 

Ia juga menerangkan, tujuan pengukuran I-PKP adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kawasan perdesaan secara umum, menetapkan status perkembangan kawasan perdesaan, membandingkan kinerja pembangunan kawasan perdesaan antarwilayah, melihat perkembangan kinerja pembangunan kawasan perdesaan antarwaktu, memberikan kemudahan bagi K/L/D/M dalam merumuskan program dan anggaran serta merumuskan strategi alternatif bagi K/L/D/M dalam rangka evaluasi kinerja pembangunan. 

Sementara itu, Bupati Morowali, Taslim bertutur bahwa I-PKP dan FGD menjadi indikator penilaian  terkait apa yang akan dikerjakan dan apa yang telah dikerjakan. Ia juga menambahkan, hal ini dapat menjadi alat yang tepat untuk menilai program yang berkaitan dengan visi misi pemerintahan sehingga mudah mengetahui segala program yang tepat guna dan tepat sasaran. 

"Perlu diketahui, sebagian program sudah dijalankan. Maka penting untuk didiskusikan bersama dengan berbagai pihak terkait agar segala potensi yang kita miliki bisa fokus dan mencapai sasaran",  pungkas Taslim.   

Lanjutnya, "jika kita duduk bersama berdiskusi, kita akan mudah mengetahui siapa dan apa yang akan kita sasar. Agar semua program menjadi tepat sasaran dan tidak sia-sia. Contoh kecil, seperti Dinas Pekerjaan Umum dalam program pembangunan jalan, tentunya butuh masukan dari Pemerintah Desa, agar diketahui ruas mana yang akan dibenahi. sehingga benar dapat memberi akses bagi masyarakat. Lagi-lagi saya tekankan jangan sampai mubazir" tegas Taslim. 

Taslim juga mengimbau, agar dilakukannya inovasi-inovasi untuk menjawab berbagai tantangan. Olehnya, kehadiran setiap OPD sangat diperlukan agar setiap masukan dalam mendorong potensi yang ada mampu memperbaiki celah permasalahan sebagai langkah solutif. 

"penting kehadiran bagi OPD untuk memberikan masukan. Keterlibatannya sangat penting agar semua bersatu padu meramu segala potensi yang ada. Saya optimis dan yakin, target peningkatan status Indeks PKP 16 KPPN Kabupaten Morowali,  mencapai mandiri. Hal ini tentu akan tercapai jika semua program dapat berjalan baik dan tepat sasaran", tandasnya.