Wakil Bupati Morowali, Pimpin Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Morowalikab.go.id-Bungku- Sebagai tindak lanjut program percepatan penanganan kemiskinan di daerah, Wakil Bupati Morowali Dr. H. Najamudin, M.Pd kembali memimpin Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan agenda pembahasan  Sinkronisasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Kabupaten Morowali.

Rapat Koordinasi dengan Mengusung Tema “ Gerak Cepat Menuju Morowali Sejahtera dan Bersama”, berlangsung di Aula Bappeda juga dilaksanakan secara hybrid learning. Selasa (20/12/2022)

Tujuan rapat koordinasi adalah untuk menciptakan komitmen pemerintah di semua tingkatan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka percepatan penanggulan kemiskinan secara sinergis melalui peran TKPKD, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan harmonisasi dan sinergitas di berbagai program penanggulangan kemiskinan melalui penyelarasan dokumen RKPD ke dalam RPJMD Kabupaten Morowali.

Rapat Koordinasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Morowali sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Morowali. Demikian disampaikan oleh Ketua TKPK Hasym, S.PI

“Kegiatan ini diikuti oleh 72 orang peserta terdiri dari ; Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Para kepala instansi vertikal, para kepala OPD anggota TKPKD Kabupaten Morowali serta unsur Swasta dan Pemangku Kepentingan yang tergabung dalam TKPKD Kabupaten Morowali.” Ungkapnya

Dalam laporannya, Ia menjelaskan bahwa angka kemiskinan Kabupaten Morowali di Tahun 2022 telah mengalami penurunan di angka 12,58% dibandingkan Tahun 2021 yang berkisar 13,75% atau turun 1,17% dan berada di urutan ke-4 di Sulawesi Tengah. Jumlah penduduk miskin ekstrim Kabupaten Morowali menurut Data P3KE yang belum di validasi oleh Dinas sosial berjumlah 3.414 jiwa, dan setelah dilakukan validasi oleh dinas sosial jumlah penduduk miskin ekstrim Kabupaten Morowali berjumlah 1.490 Jiwa.

Berangkat dari data tersebut, diharapkan daerah mampu mewujudkan masyarakat yang berdaya guna dan mandiri serta mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan termasuk masalah stunting dan kemiskinan ekstrim di wilayahnya yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Morowali.

“ Kepada seluruh peserta agar memanfaatkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini secara optimal dan dapat memberikan masukan/saran serta pertanyaan kepada pembicara, sehingga nantinya dapat dijadikan acuan dalam menerapkan strategi dalam penanggulangan kemiskinan secara konsisten dan dinamis serta berkesinambungan.” Harapannya

Sementara itu, Dalam arahan Wakil Bupati Morowali menekankan agar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Morowali dapat bekerja dengan optimal dan proaktif. Penanggulangan kemiskinan bukan pekerjaan yang mudah dan tidak dapat ditangani secara parsial, sehingga perlu komitmen bersama dalam menurunkan angka kemiskinan.

“  Angka kemiskinan Kabupaten Morowali di Tahun 2022 telah mengalami penurunan di angka 12,58% dibandingkan Tahun 2021 yang berkisar 13,75% atau turun 1,17% dan berada di urutan ke-4 di Sulawesi Tengah. Alhamdulillah sesuai data yang ada, Kabupaten Morowali melalui program yang telah direalisasikan benar-benar tepat sasaran.” Ungkapnya

Pihaknya mengatakan bahwa Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota telah tertuang dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020.

Lebih jauh, Terkait penanggulangan kemiskinan ekstrim, Alhamdulillah Kabupaten Morowali belum masuk dalam kategori tersebut. Pihaknya memastikan pemerintah daerah harus berkolaborasi untuk mencegah terjadinya kemiskinan ekstrem ini dengan merealisasikan program dan pemberdayaan yang efektif. Pungkas H. Najamudin

Selain itu, Wabup Najamudin menuturkan bahwa visi misi yang tertuang didalam RPJMD, seluruhnya berkaitan dengan penangunggalan kemiskinan. Maka, Kolaborasi inilah yang kemudian memberikan stimulus dalam mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Morowali.

“ Melalui visi Sejahtera bersama ini, kita jabarkan melalui program-program yang memberikan intervensi kontribusi  terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Morowali. Juga saya tekankan untuk anggaran harus berpihak pada masyarakat miskin.” Ujarnya

Insyaallah di tahun 2023, sebagai tahun terakhir kepemimpinan kami Bupati dan Wakil Bupati Morowali (Taslim-Najamudin) akan menggulirkan berbagai program-program  tepat sasaran bagi masyarakat, yang secara langsung akan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Morowali. Tandas Wabup Najamudin

Akhir arahannya, Wabup Morowali berharap kepada seluruh dinas terkait yang berhubungan langsung dengan penanggulangan kemiskinan, agar memberikan inovasi program yang tepat guna di Tahun 2023 mendatang. 

Setelah pengarahan dari Wakil Bupati Morowali, Rakor dilanjutkan dengan penyampaian paparan oleh beberapa narasumber, yaitu : dari TNP2K Setwapres RI; Bpk Dr. Edi Safrizal, Tim pendamping Asistensi Dokumen RKPD Kabupaten Morowali Bpk. Dr. Alimudin Laopo, SP. MP., Kepala BPS Morowali Bpk. Agus Purwanto, S.ST., M.Si, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Morowali Arifin Lakane, S.Pd., M.Pd.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Unit Advokasi TNP2K Setwapres RI, Kepala Bappeda Provinsi Sulteng, Unsur Forkopimda Kabupaten Morowali, Para Kepala OPD Anggota TKPKD Kabupaten Morowali, Para pimpinan vertikal, Tim Pendamping Asistensi Dokumen RKPD Kabupaten Morowali serta tamu undangan lainnya.