Thursday 27 May 2021
Octaviana Latong
2616
Morowalikab.go.id-Bungku- Sehubungan dengan penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Morowali menggelar sosialisasi Penggunanaan Sistem Informasi SSH (Standar Satuan Harga), sosialisasi berlangsung di Aula Bappeda, Kamis, (27/05).
Sosialisasi dipimpin oleh Kaban BPKAD Alamsyah, S.STP., M.Ec., Dev. Turut hadir Para Sekretaris OPD Lingkup Morowali, Kasubag Program, Operator dan Tim Teknis SSH dari masing-masing OPD Terkait.
Kaban BPKAD Alamsyah dalam sambutan mengatakan, pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan langkah awal dalam mengaplikasikan E-Budgeting. Keseriusan BPKP untuk membantu peningkatan tata kelola pemerintahan tersebut tiada berarti jika tidak diikuti dengan komitmen yang kuat dari jajaran Pemerintah Morowali, sehingga diharapkan Pemda memanfaatkan output kegiatan ini untuk tahap penyusunan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan daerah.
”Kedepan kita akan menerapkan E-Budgeting secara bertahap. Dan materi yang di dapat saat ini, diharapkan akan mampu membangun komitmen yang kuat dalam penerapannya nanti”ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa pendekatan SSH dapat memberi beberapa manfaat seperti mempermudah perhitungan penetapan plafon anggaran pada saat penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan meminimalisir pengeluaran yang kurang jelas. Selain itu Manfaat lainnya penentuan pagu anggaran akan berdasar pada tolak ukur yang jelas serta penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif serta penyusunan anggaran lebih efektif, efisien dan tepat waktu.
Akhir sambutannya, ia mengungkapkan rasa syukur atas predikat Opini WTP yang kembali diraih oleh Pemda Morowali untuk ketiga kalinya.
“Alhamdulillah di Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, kembali mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ketiga kalinya. Hal tersebut merupakan pencapaian kita Bersama. Melalui kesempatan ini, saya berterimakasih kepada seluruh OPD yang sudah bekerjasama menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah, yang mana hal tersebut merupakan kompilasi laporan keuangan dari semua OPD.” Ungakpnya.