Disdikda Morowali Gelar Finalisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

  Saturday 27 March 2021   Octaviana Latong     1790

 

Morowalikab.go.id-Bungku- Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali menggelar Finalisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai Implementasi dari UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, Bertempat di Ruang Aula Kantor Bupati Morowali, Sabtu (27/03/2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Bambang Soerojo, Kepala Dinas Pendidikan Daerah kanupaten Morowali Amir Aminudin S.Pd, M.Pd, Sekretaris Disdikda Kab. Morowali, Ketua Komisi I DPRD Kab. Morowali Subhan Mattorang, Dirjen Kebudayaan Kementerian Kebudayaan pendidikan dan Kebudayaan, Kabid Kebudayaan Prov. Sulteng, Koordinator Program, Evalusasi, dan PPKD Prov. Sulteng Yenny Lasmawati, Kabid Kebudayaan Kab. Morowali Nursia Hafid, S.H, M.H,  ASN Lingkup Pemkab Morowali, Para Tokoh Adat, Para Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Morowali.

Bupati Morowali diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Bambang Soerojo dalam sambutannya menjelaskan pada UU Nomor 5 Tahun 2017 secara tegas disebutkan bahwa salah satu pedoman kemajuan nasional adalah pada pokok Pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota.

“ Hal tersebut dimaksudkan agar setiap pokok pikiran kebudayaan nasional yang dirumuskan dapat mewakili aspirasi budaya tiap-tiap daerah. Dalam upaya merumuskan daerah ini selain dimaksudkan untuk melestarikan budaya lokal daerah, juga harus dihajatkan untuk mengantisipasi dampak dari semakin gencarnya arus globalisasi”. Tegasnya.

Ia berharap agar penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat meningkatkan semangat dan motivasi para pelaku budaya dan seni di Kabupaten Morowali, yang selanjutnya akan berdampak kepada arah dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Morowali yang semakin baik.

Sementara itu, Koordinator Program, Evalusasi, dan PPKD Provinsi Sulteng Yenny Lasmawati, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kebudayaan yang dimaksud dalam undang-undang bertujuan meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia. Proses pemajuan tersebut dilakukan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan nasional Indonesia.

Ia berharap agar stakeholder terkait agar dapat bersinergi dalam membangun pemajuan kebudayaan di Indonesia khusunya Kabupaten Morowali. “ Saya berharap kepada Disporapar dan Kominfo dapat bekerjasama bersama dinas kebudayaan dalam mempromosikan dan menggali kebudayan serta ekonomi kreatif untuk dijadikan sasaran pengembangan pariwista”. Pungkasnya.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kab. Morowali berharap bahwa kegiatan-kegiatan Dinas berikutnya agar dapat melibatkan Komisi I DPRD sebagai mitra kerja untuk menghadirinya, sehingga nantinya jika hasil tersebut berhubungan dengan perencanaan dan penganggaran, maka Komisi I akan berupaya membantu meyakinkan Lembaga DPRD bahwa program dan kegiatan ini penting untuk dilaksanakan.

“ Ada beberapa hal untuk dimasukan dalam rekomendasi dalam finalisasi ini diantaranya, membuat Film dokumenter terkakit 11 obyek pemajun kebudayaan di Kabupaten Morowali, dan demi kelestarian kebudayaan tetap terjaga maka dibutukan adanya pembangunan Museum Kabupaten”. Pungkasnya.

Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali Amir Aminudin, S.Pd, M.Pd dalam laporannya menyampaikan bahwa pokok pikiran kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali menjadi salah satu bahan dasar finaslisasi pokok pikiran kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya secara berjenjang akan menjadi bahan penyusunan strategi kebudayaan.

“ Penyusunan pokok pikiran kebudayaan pikiran ini  merupakan tindaklanjut dari UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan Kebudayaan. Yang mana undang-undang tersebut mengamanahkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota “ Pemkab Morowali saat ini mulai bekerja dalam hal dimulai dengan membentuk tim. Selanjutnya tim ini akan bekerja menghimpun segala potensi untuk menghasilkan pokok pikiran kebudayaan daerah Morowali”. Pungkasnya. 

 

 

Berita Terkait

bupati-morowali-iksan-b-abd-rauf-hadiri-penutupan-tmmd-ke-123-tahun-2025-di-wilayah-kodim-1311mrw

Bupati Morowali Iksan B. Abd Rauf Hadiri Penutupan TMMD Ke-123 Tahun 2025 di Wilayah Kodim 1311/MRW

Morowalikab.go.id - Bungku - Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf, didampingi Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas, menghadiri kegiatan penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-123 Tahun 2025 di Wilayah Kodim 1311/MRW. Acara ini berl

hadiri-kuliah-umum-psdku-untad-morowali-bupati-berikan-motivasi-mahasiswa-baru

Hadiri Kuliah Umum PSDKU Untad Morowali, Bupati Berikan Motivasi Mahasiswa Baru

morowalikab.go.id - Bungku - Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Untad Morowali, Bupati Morowali, Drs. Taslim berkesempatan memberikan Kuliah Umum bagi mah

tindaklanjuti-instruksi-bupati-iksan-disperindag-morowali-gelar-pasar-murah-di-bumi-raya-jelang-ramadhan

Tindaklanjuti Instruksi Bupati Iksan, Disperindag Morowali Gelar Pasar Murah di Bumi Raya Jelang Ramadhan

Morowalikab.go.id, Bumi Raya - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Morowali, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) menggelar pasar murah di Kecamatan Bumi Raya, pada Senin (24/2/2025). Dilaksanakannya pasar murah itu, menindakl

pemkab-morowali-berkolaborasi-dengan-perusahaan-terkait-program-magang-mahasiswa-vokasi-industri-setara-d1

Pemkab Morowali Berkolaborasi dengan Perusahaan Terkait Program Magang Mahasiswa Vokasi Industri Setara D1

Morowalikab.go.id - Bungku - Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menggelar Rapat Koordinasi dengan perusahaan industri di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin (12/12/2022). Kurang lebih 16 perusahaan diundang dalam rapat tersebut. Rakor digelar dalam

tingkatkan-transparansi-dan-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-daerah-tapd-morowali-konsultasikan-penerapan-e-budgeting

Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, TAPD Morowali Konsultasikan Penerapan E-budgeting

PPID - morowalikab.go.id - Palu - Dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran yang partisipatif, transparan, akuntabel dan berkualitas serta dapat dikontrol oleh masyarakat, Badan Pengawasan Keuanga