Dari 43 Desa, FKD Morowali Petakan 17 Desa Rawan Konflik Pilkades Serentak 2019

PPID / morowalikab.go.id / Bungku. (Selasa, 24/09), Forum Kewaspadaan Dini (FKD) Kab. Morowali, melalui Sekretaris Forum, H. Abd. Wahid Hasan, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka pendeteksian dini pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kab. Morowali Tahun 2019. Rakor dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

H. Abd. Wahid Hasan yang juga Kaban Kesbangpol mengundang FKD Kab. Morowali yang dihadiri oleh Kadis Sat. Pol.PP, perwakilan masing-masing OPD, Dinsos, Diskominfo, Dispemdes, Kapolsek Bungku Tengah, Kasi Intel Kodim 1311/Morowali, dan beberapa anggota FKD lainnya. Secara rutin, Rakor dilaksanakan paling sedikit 3 bulan sekali, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat.

Rakor kali ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Pilkades serentak Tahun 2019. Menurut Kaban Kesbangpol, besarnya potensi konflik yang dapat terjadi dari pelaksanaan Pilkades serentak harus dapat dipetakan sejak awal, sehingga dapat dicegah.

"Rakor ini ingin memetakan sejak dini potensi konflik yang dapat terjadi, akibat dari pelaksanaan Pilkades, baik pra maupun pasca Pilkades dilaksanakan", ujar Kaban.

Melalui penjelasan awal, Kabid Pemdes, Harry T, menyebutkan bahwa Pilkades serentak Tahun 2019 dilaksanakan untuk 43 desa. Dari 43 desa tersebut, terdapat 17 desa yang dikategorikan rawan konflik, sehingga menjadi perhatian khusus. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaannya, Pilkades dapat berlangsung secara aman dan tertib, sehingga menjadi cikal bakal demokrasi di tingkat desa. Adapun 17 desa tersebut tersebar dalam 7 kecamatan.

"Pikades serentak Tahun 2019 ini mengikutsertakan 43 desa, dan 17 desa di antaranya dikategorikan rawan konflik, yang tersebar dalam 7 kecamatan", jelasnya.

Menurut Kabid Pemdes, dapat dikategorikan sebagai rawan konflik karena berhubungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di desa dan berhubungan dengan adanya bakal calon (balon) yang gugur dalam proses penjaringan awal. Kedua proses ini berpotensi menghadirkan konflik dalam masyarakat.

"Hasil pemetaan awal, Dispemdes menyimpulkan jika konflik dalam Pilkades serentak ini dapat terjadi jika berhubungan dengan DPT di desa dan balon yang gugur pada saat penjaringan awal", tegasnya.

Berhubungan dengan DPT desa, Dispemdes telah mengantisipasi dengan perbup yang mengatur tata cara pemilihan dan siapa saja yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam pilkades. Hak pilih hanya bagi mereka yang terdaftar dalam DPT desa yang dapat menggunakan dan telah diverifikasi oleh panitia pemilihan. Berhubungan dengan hal tersebut, Dispemdes telah mempersiapkan surat suara 10% dari DPT yang diperuntukan kerusakan sebelum dilakukan pencoblosan.

Menurut Kapolsek Bungku Tengah, A. Rapar mengatakan bahwa untuk pengamanan Pilkades, kepolisian menyiapkan 250 personil yang disebar di 43 desa. Dimana satu hari sebelum pelaksanaan personil sudah berada di tempat.

"Kami, Kepolisiam melalui Polres menyiapkan 250 personil yang akan disebar di 43 desa, dan satu hari sebelum hari H pencoblosan sudah berada di tempat", ucap Rapat.

Selain pengamanan terhadap pelaksanaan Pilkades, pengamanan dan pengawalan juga dilakukan terhadap pergeseran kotak suara, mulai dari TPS, Kantor Kecamatan, hingga ke Kabupaten (Dinpemdes). Langkah ini diambil untuk memberikan jaminan terhadap hasil Pilkades, agar memiliki legalitas yang kuat dari masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, sama dengan pendapat Kaban Kesbangpol, Kasi Intel Kodim 1311/Morowali mengingatkan agar baik aparat TNI dan Polri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) agar terus menjunjung tinggi netralitas dalam proses Pilkades. Netralitas menjadi mutlak dilakukan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak memiliki referensi yang buruk berhubungan dengan keterlibatan aparat dan aparatur dalam Pilkades.

"Salah satu sumber konflik biasanya berhubungan dengan netralitas aparat dan aparatur. Olehnya, saya ingatkan kepada seluruh anggota FKD agar terus menyampaikan kepada personil supaya tetap menjunjung tinggi netralitasnya", ungkapnya.

Adapun 43 desa yang melakukan Pilkades, sebagai berikut: Kec. Menui Kepulauan: Desa Samarengga, Ngapaea, Padalaa, Mbokita, Tafagapi, Tanona, Tanjung Tiram, Ulunipa, Morompaitonga, Padei Darat, Turukuno, Matarape, Tanjung Harapan; Kec. Bungku Selatan: Desa Pulau Dua Darat, Lalemo, Pulau Bapa; Kec. Bungku Pesisir: Desa Sambalagi, Tangofa; Kec. Bahodopi: Desa Siumbatu, Dampala, Lalampu, Bete-Bete, Fatufia; Kec. Bungku Timur: Desa Geresa, Nambo, Lahuafu, Ululere, One Pute Jaya, Bahomotefe; Kec. Bungku Tengah: Desa Puungkoilu, Tofuti, Sakita, Bahoruru, Ipi, Bente, Bahomohoni, Bahomante, Bahomoleo; Kec. Bungku Barat: Desa Larobenu, Wosu; Kec. Wita Ponda: Desa Solonsa Jaya dan Emea.

Sedangkan 17 desa yang rawan konflik, sebagai berikut: Desa Padalaa, Ulunipa, Padei Darat, Tanjung Harapan, Sambalagi, Dampala, Lalampu, Fatufia, Geresa, Ululere, One Pute Jaya, Bahomotefe, Sakita, Bente, Larobenu, Wosu, dan Solonsa Jaya.

Pilkades serentak Tahun 2019 merupakan pilkades serentak yang ketiga kalinya di gelar. Di mana Pilkades serentak sebelumnya dilakukan Tahun 2015 dan 2017. (Kominfo/k4r7&Tiya).