Cegah Tindak Pidana Korupsi, Pemkab Morowali Gelar Sosialisasi PPG

  Kamis 22 Juli 2021   helman kaimu     146

Gratifikasi 1

Morowalikab.go.id, Bungku, Untuk mencegah tindak pidana korupsi di Jajaran Pemerintah Kabupaten Morowali, Bupati Morowali, Drs. Taslim bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menggelar Sosialisasi Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (22/07/21).

Kegiatan yang berlangsung secara virtual juga diikuti Pejabat Struktural Eselon III dan IV, Pejabat Fungsional tertentu, PPK, PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengelola Dana BOK Puskesmas, serta Pengelola Dana BOS SD dan SMP lingkup Pemkab Morowali.

Kegiatan Sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) menghadirkan narasumber utama pejabat Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Sugiarto.

Dirjen Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Sugiarto, mengatakan tujuan PPG adalah untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel, melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan, hadiah uang, barang, rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya.

‘’Gratifikasi yang tidak boleh diterima adalah gratifikasi terlarang yakni yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara. Olehnya tindakan yang tepat adalah menolak setiap pemberian yang berkaitan dengan jabatan,’’ ujar Sugiarto

Diketahui bahwa, berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Sementara itu, Sanksi Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini sesuai pasal 1 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 1999.

Adapaun pengecualian sanksi hukum dalam pasal 12 c ayat (1) UU No.20 Tahun 2021 bahwa Sanksi Hukum tidak berlaku, jika lapor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

 

 

 

 

Berita Terkait

buka-musrenbang-kecamatan-bumi-raya-ini-harapan-wabup-morowali

Buka Musrenbang Kecamatan Bumi Raya, Ini Harapan Wabup Morowali

Morowalikab.go.id-Bungku- Rangkaian musrenbang tingkat kecamatan minggu ini terus berlanjut, dengan Mengusung Tema “ pemerataan pelayanan dasar untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat”, Wakil Bupati Morowali Dr. H. Naja

mtq-ke-ix-resmi-dibuka-bupati-harapkan-peserta-pahami-isi-kandungan-al-quran

MTQ ke IX Resmi Dibuka, Bupati Harapkan Peserta Pahami Isi Kandungan Al Qur'an

Morowalikab.go.id – KALEROANG - Sebanyak 394 orang peserta, yang tergabung pada 9 (Sembilan) Kafilah kecamatan se Kabupaten Morowali, mengikuti lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke IX Tingkat Kabupaten Morowali tahun 2019. Jumlah peserta kaf

bupati-morowali-kades-pemimpin-semua-warga-desa

BUPATI MOROWALI: KADES PEMIMPIN SEMUA WARGA DESA

Morowalikab.go.id: Upaya mengatasi kevakuman pemerintahan di Desa, Bupati Morowali Drs. H. Anwar Hafid, M.Si, memberhentikan pejabat Kepala Desa Umbele, Abdul Malik Hafid, S.Hi.,M.Si dan mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Kades, Agus Buba, serta

ramah-tamah-dan-bukber-perkuat-tali-silaturahmi

RAMAH TAMAH DAN BUKBER, PERKUAT TALI SILATURAHMI

morowalikab.go.id: Usai pelantikan Penjabat Bupati Morowali Dr. Ir. Bartolomeus Tandigala, SH.,CES oleh Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Longki Janggola, M.Si, menggantikan Bupati Morowali purna bakti Drs. H. Anwar Hafid, M.Si di Ruang Pogombo Kantor Gu

bupati-morowali-pimpin-rapat-evaluasi-dan-penanganan-covid-19

Bupati Morowali Pimpin Rapat Evaluasi dan Penanganan Covid-19

Morowalikab.go.id, Bungku, Bupati Morowali, Drs. Taslim pimpin rapat evaluasi dan penanganan Covid-19 di Ruang Pola Kantor Bupati, kompleks perkantoran Fonuasingku, Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah, Senin (9/11/20). Didampingi Kaban Kesbangpol