Tingkatkan Pemahaman Pengurus BUMDes, Bupati Membuka Rakor Badan Usaha Milik Desa se-Kabupaten Morowali

Morowalikab.go.id -Bungku- Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Pengurus BUMDes se Kabupaten Morowali.

Rakor yang berlangsung di Gedung Serba Guna Achmad Hadie, Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah, mengusung Tema “Menuju Kemandirian Ekonomi Desa Guna Mewujudkan Morowali Sejahtera Bersama”

Dibuka Bupati Morowali, Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Provinsi Sulawesi Tengah dan Pengurus BUMDes se Kabupaten Morowali, Senin (24/01/22) pagi.

Dalam sambutannya Bupati Morowali, Drs. Taslim mengatakan bahwa maksud dan tujuan Rakor BUMDes untuk menjalin komunikasi yang baik dan memberikan pemahaman bagi seluruh pengurus BUMDes sehingga peran BUMDes yang sangat besar bagi kemajuan desanya dapat direalisasikan dengan baik.

“Selain memperlancar komunikasi yang baik, Rakor ini juga untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan BUMDes, sehingga pengurus BUMDes dapat merealisasikannya dengan baik demi kemajuan desanya masing-masing. Meskipun belum maksimal, bimbingan seperti ini akan terus berkelanjutan guna mencapai tujuan program yakni menjaga integritas pengurus BUMDes dengan tidak menyalahgunakan wewenang,” tutur Taslim 

Tidak hanya itu, Taslim juga menguraikan peruntukan Program unggulan 200 Juta Rupian/Desa yang sudah diluncurkan oleh Pemerintah Daerah.

''Dalam meningkatkan Pelayanan BUMDes, bantuan modal usaha 200 Juta/Desa yang merupakan Program Unggulan pemkab Morowali bukanlah hal baru tetapi Program ini dibentuk secara matang sehingga Visi sejahtera Bersama dapat tercapai salah satunya melalui BUMDes.

Pengurus BUMDes bertanggung jawab atas pengelolaan bantuan permodalan 200 Juta/Desa untuk dibagikan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan modal usaha guna meningkatkan ekonomi masyarakat desa serta menghidupkan usaha masyarakat yang mandiri. Untuk itu, dalam memberikan bantuan permodalan, pengurus BUMDes harus memprioritaskan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan tambahan modal usaha,'' tegas Taslim.

Sementara itu, ditempat yang sama, Kepala DPMDP3A, Drs. H. Abdul Wahid Hasan, M.Pd., dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan Rapat kordinasi ini untuk  menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman tentang pengelolaan dana BUMDes.

“BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa bertanggung jawab penuh terhadap dana modal usaha 200 Juta/Desa yang sudah dikucurkan Pemkab Morowali. Olehnya untuk mengelola dana bantuan tersebut dibutuhkan pemahaman dan penyamaan persepsi dalam pengelolaan Dana Modal 200 Juta/Desa melalui Rapat Kordinasi ini, sehingga terwujud pemahaman dan pengelolaan dana yang lebih bermanfaat untuk kemakmuran Masyarakat Kabupaten Morowali menuju Kemandirian Ekonomi Desa serta tercapainya Visi Misi Pemerintah Daerah yaitu mencapai Morowali Sejahtera Bersama,'' pungkasnya