Bupati Morowali Hadiri Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021

  Wednesday 25 August 2021   Octaviana Latong     2310

Morowalikab.go.id-Bungku- Bupati Morowali Drs. Taslim menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2021. Rakornas dihadiri secara virtual dari Ruang Kantor kerja Bupati Morowali, Rabu (25/08/2021). Kegiatan ini mengusung Tema “Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan”.

WhatsApp Image 2021-08-25 at 18-32-01

Rapat dibuka secara resmi oleh Presiden RI H. Joko Widodo dari Istana Negara. Dalam Sambutannya, Presiden Joko Widodo(Jokowi) menekankan kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah(TPID) untuk terjun ke lapangan. Hal untuk mengetahui hambatan yang terjadi di masyarakat.

"Jika ada hambatan selesaikan hambatan-hambatan itu di lapangan, ini perlu kita lebih banyak kerja di lapangan. Baik itu kendala diproduksi, maupun distribusi," kata Jokowi saat memberikan arahan Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021 melalui zoom meeting

Ia mengatakan, pada kuartal II-2021 perekonomian Indonesia mampu tumbuh 7,07% (year-on-year/YoY) dengan tingkat inflasi nasional yang terkendali di angka 1,52% (YoY).

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa angka inflasi tersebut jauh di bawah target inflasi 2021, yaitu sebesar 3%.

“Tetapi kita juga tahu bahwa inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan, karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga menekankan kepada jajaran pemerintahan terkait untuk tetap waspada dan hati-hati dalam mengatur keseimbangan antara upaya penganganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kuartal III-2021 ini.

“Tetap harus waspada, tetap harus hati-hati mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, mengatur rem dan gas. Penyebaran Covid-19 harus bisa kita kendalikan dan masyarakat yang rentan harus bisa kita lindungi,” tegasnya.

Ikut mendampingi Bupati Morowali pada acara Rakornas Inflasi, Kepala OPD Pemkab Morowali.

Berita Terkait

pemeriksaan-lkpd-ta-2021-pemkab-morowali-entry-meeting-dengan-bpk-ri-perwakilan-sulteng

Pemeriksaan LKPD TA 2021, Pemkab Morowali Entry Meeting dengan BPK RI Perwakilan Sulteng

Morowalikab.go.id - Bungku - Dalam rangka memulai pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2021, Entry Meeting pemeriksaan pendahuluan LKPD Kabupaten Morowali bersama tim Badan Pemeriksa K

dprd-morowali-gelar-rapat-paripurna-setujui-rapbd-ta-2023

DPRD Morowali Gelar Rapat Paripurna, Setujui RAPBD TA 2023

Morowalikab.go.id - Bungku - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna ke - 12 dan ke - 13 Masa Persidangan I, tahun sidang 2022-2023 di Gedung Serbaguna Achmad Hadie, Kelurahan Matano, Selasa (08/11/2022).

wakil-bupati-buka-sosialisasi-konsultasi-publik-terkait-ranperda-pengelolaan-barang-milik-daerah

Sosialisasi Konsultasi Publik terkait Ranperda pengelolaan Barang Milik Daerah Dilaksanakan

Morowalikab.go.id-Bungku-Melalui inisiatif pemerintah daerah Kabupaten Morowali, Lembaga Studi dan Informasi Pendidikan Daerah Kota Palu gelar konsultasi publik bersama seluruh OPD Lingkungan Pemkab Morowali  Senin, (10/8/2020).  Bertempat

pemda-morowali-resmi-menerima-dan-mengantar-mahasiswa-iain-palopo-ke-lokasi-kkn

Pemda Morowali Resmi Menerima dan Mengantar Mahasiswa IAIN Palopo ke Lokasi KKN

Morowalikab.go.id - Bungku - Bupati Morowali, Drs. Taslim bersama Wakil Bupati Morowali, Dr. H. Najamudin, S.Ag., M.Pd., dan pejabat teras Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali resmi menerima Mahasiswa KKN Institut Agama Islam Negeri Palopo Angkata

bagian-hukum-setkab-morowali-gelar-konsultasi-publik-bahas-4-buah-ranperda

Bagian Hukum Setkab Morowali Gelar Konsultasi Publik Bahas 4 Buah Ranperda

Morowalikab.go.id-Bungku- Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Kajian Hukum dan Perundang-undangan Sulawesi Tengah (Sulteng) menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Peratur