Berikut Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Anggota Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD TA 2022 serta Pendapat Akhir Bupati Atas 2 (Dua) Buah Ranperda.

Morowalikab.go.id-Bungku- DPRD Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna Ke 11 masa Persidangan 1 Tahun 2021-2022, agenda jawaban bupati atas pandangan umum anggota fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan APBD TA 2022 serta pendapat akhir bupati atas 2 buah Ranperda. Paripurna berlangsung di ruang Sidang DPRD Kabupaten Morowali, Kamis (21/10/21).

Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kuswandi, didampingi Wakil Ketua 1 Syarifudin Hafid, Wakil Ketua II Asgar Ali serta Anggota DPRD. Turut hadir Bupati Morowali Drs. Taslim beserta Forkompimda Kabupaten Morowali.

Bupati Taslim menyampaikan apresiasi atas persetujuan seluruh fraksi DPRD terhadap 2 buah Ranpera usul Pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan kebudayaan daerah. “Muatan materi dalam Ranperda akan disempurnakan dan dilakukan pembahasan lebih lanjtu sehingga dengan sesuai dengan asas pembentukan berdasarkan aturan yag berlaku dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.”

Melalui penyampaian jawaban Bupati, berikut tanggapan dan penjelasan pandangan umum anggota fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan APBD TA 2022 serta pendapat akhir bupati atas 2 (Dua)  buah Ranperda.

A. Fraksi Partai NasDem yang dibacakan oleh Gafar Hilal

1. Penilaian badan pemerika keuangan atas laporan keuangan pemerintah daera, dalam 3 tahun terakhir, dengan capaian wajar tanpa pengecualian (WTP), adalah buah dari kerja kita semua, subtansi dalam laporan keuangan daerah yang dinilai oleh bapak adalah terkait kepatuhan dan sistem pengendaliain internal. Dari komitmen tersebut peran seluruh perangkat daerah termasuk DPRD dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan da pelaporan sangat memegang andil penting,

2. Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas komitmen fraksi Nasdem untuk mengawal, dengan maksiimal pelaksanaan program dan kegiatan khususnya terkait visi misi, pemerintah daerah yang juga merupakan harapan dan kebutuhan masyarakat.

3. APBD tahun anggaran 2022 merupakan penyelenggaraan pemerintahan tahun keempat, sehingga pada tahun 2022 nanti, Nasdem akan lebih fokus dan berkomitmen untuk mendahulukan, kebutuhan dasar masyarakat, dari pada kebutuhan perorangan dan kelompok.

B. Fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh Rusyaid Hasan

1. Dalam masa pemerintahan “ Tahajud” sampai memasuki tahun keempat pada tahun 2022. Kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat petani, nelayan, peternak dan UMKM, karena visi sejahatera Bersama melihat titik utama masalahnya adalah pada kemiskinan dan pemerataan layanan.

2. Program pengembangan padai organik sebagai salah satu program unggulan pemerintahan, mulai dikembangkan tahun 2019. Program tersebut saat ini telah berjalan dengan baik dan terus mendapat pendampingan serta bimbingan baik kepada petani padi maupun untuk peningkatan layanan. Upaya penjaminan mutu berupa “sertifikasi produk” mulai dilakukan tahun 2022 ini. Hal-hal tersebut diharapkan akan memberikan jaminan mutu terhadap produksi pertanian organik.

3. Tingkat keuntungan dari usaha pertanian yang secara rill diukur dengan “ nilai tukar petani atau NTP” merupakan rasio antara besaran satu satuan input, untuk mendapatkan satu satuan output. Input yang dimaskud dalam pertanian terdiri dari sarana produksi dan tenaga kerja yang dibandingkan dengan besaran hasil panen dalam satuan luasan tertentu. Terhadap permasalahn NTP ini, pemerintah daerah sudah memiliki langkah-langkah strategis berupa dukungan pengolahan tanah dan penanganan panen gratis terhadap lahan pertanian [adi sawah. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan mulai tahun 2022 nanti.

4. Untuk pandangan frkasi demokrta tentang program penuntasan kemiskinan harus berbasis data, justru Demokrat menegaskan bahwa seluruh program pemerintah daerah yang besandar pada visi sejahtera Bersama, seluruhnya berbasis pada data kemiskinan yang dikeluarkan TNP2K. kita semua sangat mengetahui bahwa dua kecamatan daerah kepulauan memiliki banyak permasalahan dan seluruhnya, merupakan kendala terhadap pengentasan kemiskinan. Olehnya pembangunan akses berupa jalan lingkar pulau menui dan jalan lingkar pulau paku, adalah upaya pemerintah daerah untuk membuka akses, sehingga kendala geografis dan infrastruktur dapat teratasi.

5. Pembangunan sector pariwisata merupakan salah satu sector yang juga menjadi fokus dalam RPJMD tahun 2018-2023, hal tersebut ditunjang oleh beberapa objek wisata potensial yang kita miliki. Namundalam 2 tahun terakhir ini, kita semua mengetahuo bahwa perkembangan sector pariwisata kurang baik. Kami berharap tahun mendatang pemerintah darh akan mengembangkan pariwisata, baik pada penyediaan infrastruktur maupun suprastruktur termasuk promosi dan kegiatann even kepariwisataan.

C. Fraksi Partai Gerindra dibacakanoleh Ichwan Tayeb

1. Pada prinsipnya penyusunan RAPBD yang di susun tetap mengcau pada KUA PPAS yang telah di sepakati Bersama sebagaimana yang telah di amanahkan dalam PP nomorr 12 tahun 201 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan pemendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Adapaun kesesuaian atau ketidaksesuaian antara APBD dan KUA PPAS yang dimaksudkan didalam peraturan tersebut, lebih fokus pada penyajian program dan kegiatan diman ahal tersebut pemerintah daerah dalam hal ini meyakini dan memastikan bahwa program dan kegiatan telah sesuai anatra kedua dokumen tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah sampai saat ini masih di nyatakan berlaku meskipun, telah di tetapkannya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Adanya perubahan yang dimaksud oleh fraksi gerindra, sebagai dampak dari undang-undang tentang cipta kerja, hanyalah terjadi pada beberapa pasal tertentu yang dianggap bertentangan dengan undang-undang lainnya, tetapi tidak merubah pasal secara keseluruhan sehingga dinyatakan undang-undang lainnya diganti. Maka pemerintah berkesimpulan bahwa pencantuman undang-undang nomor 23 tahun 2014, sudah sesuai dengan pedoman penyusunan yang berlaku.

3. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 bahwa penyampaian KUA PPAS yang telah mengacu pada RKPD paling lambat minggu kedua bulan juni, dengan demikian dapat diketahui bahwa penetapan  target PAD pada tahun berikutnya, masih mengacu pada penteapan tahun sebelumnya, karena dari aspek waktu saat dilakukan perhitungan target belum dilakukan penyusunan perubahan KUA PPAS, yang dapat menghitung potensi kenaikan PAD.

Secara teknis, kenaikan PAD pada perubahan APBD tahun 2021, terjadi pada komponen pajak restoran karyawan PT. IMIP dan PPT PT. IMIP karena adanya penambahan kapasitas listrik pada perusahaan tersebut yang belum diperhitungkan pada saat penetapan PAD, pada thaun 2022. Selain itu penetapan PAD tahun 2022 sepenuhnya tidak bisa mengikuti target pada perubahan APBD tahun 2021, dikarenakan menjaga akibat dari dampak penetapan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang berpotensi tidak dapat dipungut beberapa komponen pada kesempatan asli daerah.

4. Penurunan belanja operasi dan belanja modal tahun 2022, sebagai akibat dari penurunan pendapatan dana transfer pusta yang telah di tetapkan di dalam APD tahun2022, hal ini juga telah disampaikan pada pidato penyampaian nota keuangan RAPBD tahun 2022 dan juga telah dijelaskan pad apoin nomor 1.

5. Target pendapatan yang sah berdasarkan RAPBN yang telah ditetapkan yaitu yang merupakan output, dari sistem pemerintahan (SIPD). Adapun angka pendapatan yang terdapat pada pasal3 merupakan penjelasan sebelum di tetapkannya RAPBN. Pasal tersebut menjelaskan pendapatan yang terdapat pada KUA PPAS, kemudian terjadi penurunan pendapatan transfer pemerintah pusat yang dimuat dalam lampiran I.

6. Program pembangunan air bersih di wilayah kepulauan meru[akan program yang sudah termuat di dalam RPJMD sebagai bentuk komitmen bupati dan wakil bu[ati dalam merealisasikan visi misi kepala daerah. Hal ini sejalan dengan evaluasi permasalahan infrastruktur pelayanan dasar bahwa wilayah kepulauan menjadi prioritas khususnya infrastruktuur air bersih, hal ini bukan berarti pemerintah terkesan merupakan wilayah daratan, karena didalam penyelesaian permasalahan pembangunan perlu adanya prioritas dalam melakukan perencanaan pembangunan.

7. Perkiraan adanya daesa-desa yang akan terkena abrasi maka pemerintah akan melakukan kajian mendalam sehingga dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak terkesan tergesa-gesa atau tidak menimbulkan pertanyaan yang terkesan dengan kepentingan pribasi maupun kelompok.

8. Kebutuhan penerangan atau kebutuhan listrik diwilayah kepulauan telah menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan yang terintegrasi dengan daratan maupun penyediaan listrik tenaga surya terintegrasi.

9. Selain bantuan perikanan tangkap yang telah di berikan kepada masyarakat, pemerintah telah memberikan bantuan budidaya perikanan. Hal ini dapat dilihat dari pengalokasian anggaran pada dinas perikanan untuk program budidaya perikanan. Meskipun demikian, pemerintah terus akan melakukan evaluasi program tersebut untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

10. Pemerintah daerah akan melakukan kajian serta evaluasi terhadap kondisi infrastruktur perhubungan, khususnya pembangunan tambatan perahu dan sarana angkutan umum penyebrangan sehingga, membantu memudahkan aktivitas ekonomi masyarkat kepulauan.

D. Fraksi Partai Golkar

1. Atas apresiasi fraksi golkar terhadap langkah strategis pemerintah dalam melakukan perencanaan belanja daerah, dengan berpedoman pad aprinsip-prinsip penganggaran pelaksanaan, tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah sehingga dalam orientasinya berpijak pada data tema pembangunan tahun 2022. Pemerintah daerag melalui kesempatan ini mengucapkan terimakasih dan sebagai mitra kerja Bersama DPRD dapat mengawal pelaksanaan belanja yang membiayai seluruh program dan kegiatan agar tepat sasaran serta efektif dan efesien.

Selanjutnya mengenai pendapat frakisi golkar, terhadap peningkatan potensi pendapatan asli daerah, yang masih terbuka lebar 31% untuk pemerintah daerah meminta dukungan penuh agar strategi terkait kebijakan pendapatan yang ditetapkan dengan kerangka optimisme terukur, dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan itu, diharapkan ada perbaikan kinerja, pemulihan ekonomi daerah yang dapat menstimulasi structural, sehingga dapat memulihkan serta meningkatkan daya saing daerah.

2. Pemerintah daerah akan mengambil langkah-langkah strategis untuk mencari potensi baru, pendapatan asli daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstentifikasi, dengan memperhatikan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, serta meningkatkan pengawasan evaluasi atas kinerja aparatur penagih dilapangan, sehingga loss potensu yang disebabkan karena factor sistematik dan mentalitas dapat diminimalisir dan dihilangkan.

Mengenai usulan dalam menarik kesimpulan pelaku usaha ekonmi kreatif, melalui program Csr, pemerintah daerah sangat sependapat dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, sehingga iklim investasi dareah tetap terjaga, serta msyarakat juga dapat menerima manfaat langsung dari kehadiran pelaku didaerah.

Ditambahkanya bahwa, Mengenai rencana kerja tahunan yang disusun oleh organisasi, perangkat daerah yang terkesan rutinitas dan monoton hal tersebut terkait dengan pembagian urusan pemerintah daerah, yang bersifat wajib untuk dilaksanakan dalam rangka menjalankan strategi pencapaian misi RPJMD 2018-2023.

Selanjutnya, atas saran fraksi Golkar agar pemerintah daerah memberikan kemudahan dan dukungan kepada pelaku UMKM, pemerintah daerah menyatakn kesepahaman atas saran fraksi golkar karena ini termasuk ke dalam strategi epncapaian sasaran prioritas pembangunan.

3. Atas usulan fraksi golkar untuk pendataan obyek dan subjek pada kecamatan zona industry serta digitalisasi retribusi daerah, pemerintah daerah menyampaikan bahwa usulan tersebut telah dilaksanakan dan akan terus ditingkatkan oleh perangkat daerah teknis yang membidangi urusan pendapatan. Mengenai usulan revitalisasi BUMD, pemerintah daerah bersepakat dengan usulan tersebut dan akan mengevaluasi kinerja BUMD dalam rangka optimasliasi penerimaan PAD.

E. fraksi partai Hanura

1. Terhadap pandangan fraksi hanura atas nota keuangan, dan rancangan APBD tahun 2022 yang berupa dukungan dan apresisasi pemerintah daerah menyambut baik dukungan dan apresiasi tersebut, berharap agar penyelenggaraan pemerintahan ini, mulai dari tahapan perencanaan, penganggran penatausahaan, dan pelaporan serta pengawasan terus sama-sama kita laksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah dibawah kepemimpinan “tahajud” sangat berkomitmen untuk memprioritaskan belanja public atau belanja pegawai. Hal tesebut sangat nyata dalam struktur APBD yang setiap tahunnya, mengalami peningkatan khususnya, belanja modal infrastruktur dan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, serta menjadi komitmen pemerintah daerah Bersama seluruh stakeholder untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

F. Fraksi Bintang Persatuan dibacakan oleh Putra Bonewa

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD menuju kemandirian daerah yaitu;

1. Ependapatan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan wajib pajak/ wajib retribusi baru. Pengelolaan penerimaan baru terutama untuk lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah karena penerimaan dari DPRD sudah dibatasi atas pemungutan pajak tertentu atau tidak memiliki keleluasaaan  memungut pajak lain di luar pajak tersebut.

2. Intesifikasi pendaptan daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan sesuai  potensi daerah, serta optimalisasi penerimaan dari piutang. Salah satu kunci untuk mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah.

3. Penguatan kelembagaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam optimaliasi penerimaan daerah.

Olenya, mengenai saran fraksi Bintang Persatuan kepada pemerintah daerah harus dapat memberikan stimulus untuk mendukung reformasi structural guna memulihkan ekonomi, penyesuaian dengan budaya kerja baru menggunakan teknologi digital dalam rapat/pertemuan, efesiensi belanja, menigkatkan iklim investasi, menerapkan kebijakan umum TKDD mengenai besaran alokasi belanja tidak terduga.