2020, BUMDes dapat Kucuran Dana 200 Juta dari APBD

  Thursday 07 November 2019   kary kabidikp     2668

PPID / morowalikab.go.id / Bungku. Salah satu janji politik Taslim - H. Najamudin (Tahajud) pada pilkada 2019, adalah memberikan bantuan dana 200 Juta tiap desa. Janji politik ini diimplementasikan melalui visi, misi, program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas daerah sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAs).

Untuk tahun 2020, melalui program 200 juta tiap desa sepertinya akan segera terwujud. Hal tersebut dikuatkan dengan statement yang disampaikan oleh Bupati Morowali, Taslim pada pembukaan Diseminasi dan Pelatihan BUMDes TA. 2019 di Gedung Serbaguna, Kel. Matano, Kec. Bungku Tengah.

"Saya tegaskan, bahwa sesuai dengan janji kami (rek. Tahajud) tentang 200 juta untuk desa akan segera direalisasikan di TA. 2020", ucap Taslim.

Penyampaian ini mendapat sambutan yang luar biasa dari peserta diseminasi dan pelatihan BUMDes. Apalagi jika penyalurannya dilakukan melalui BUMDes yang ada di desa masing-masing, sebagaimana yang diinginkan oleh Bupati Taslim.

Lebih lanjut Taslim menjelaskan jika dana 200 juta tersebut akan direalisasikan melalui kucuran dana pada BUMDes yang telah memiliki legalitas. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kadis PMD-P3A, Alamsyah, jika hingga saat ini terdapat 96 desa yang telah memiliki BUMDes dari 126 desa yang ada di Kab. Morowali.

"Dana 200 juta itu akan dikucurkan melalui BUMDes, sehingga secara legalitas dana tersebut dapat dijadikan alat untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap masyarakat desa secara keseluruhan", lanjutnya.

Melalui suntikan dana 200 juta bagi BUMDes, diharapkan menjadi cambuk bagi desa dalam mengembangkan inovasi pelayanan kepada masyarakat desa. Taslim ingatkan jika 200 juta merupakan dana publik, bukan dana milik segelintir orang. Olehnya, BUMDes harus mampu menciptakan kebersamaan untuk memutus rantai ijon, sehingga kerjasama antar BUMDes mutlak untuk dilakukan.

"Karena 200 juta merupakan dana publik, bukan dana milik segelintir orang, maka wajib bagi pengurus BUMDes untuk memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat secara benar", pesan Taslim. (IKP/pr47&winda).

Berita Terkait

pengurus-cabang-ika-untad-morowali-resmi-di-kukuhkan

Pengurus Cabang IKA UNTAD Morowali, Resmi di Kukuhkan.

Morowalikakb.go.id -  Bungku - Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Tadulako, yang terdiri dari Koordinator Presidium, Arifin Sunusi, SH.,M.BT, Sekjen IKA Pusat Dr. Muzakir Tawil, M.Si, Dr. Nur Sang Aji, dan sejumlah anggota, mengukuhkan Penguru

ramah-tamah-purna-bakti-di-bungku-pesisir

RAMAH TAMAH PURNA BAKTI DI BUNGKU PESISIR

BUPATI PAPARKAN MAHAKARYA SELAMA DUA PERIODE Morowalikab.go.id: Didampingi kepala Organisasi Perangkat Daerah, Bupati Drs. H. Anwar Hafid, M.Si, dan Wakilnya Drs. SU. Marunduh, M. Hum, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mrowali Ny. Sri Nirwant

pemkab-morowali-sosialisasikan-perbup-stunting-nomor-24-tahun-2020

Pemkab Morowali Sosialisasikan Perbup Stunting Nomor 24 Tahun 2020

Morowalikab.go.id - Bungku - Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020, di Aula Hotel Anunta Baru, Kecamatan

wakil-bupati-buka-sosialisasi-konsultasi-publik-terkait-ranperda-pengelolaan-barang-milik-daerah

Sosialisasi Konsultasi Publik terkait Ranperda pengelolaan Barang Milik Daerah Dilaksanakan

Morowalikab.go.id-Bungku-Melalui inisiatif pemerintah daerah Kabupaten Morowali, Lembaga Studi dan Informasi Pendidikan Daerah Kota Palu gelar konsultasi publik bersama seluruh OPD Lingkungan Pemkab Morowali  Senin, (10/8/2020).  Bertempat

buka-forum-opd-bupati-ingatkan-setiap-perencanaan-harus-disesuaikan-pad

Buka Forum OPD, Bupati Ingatkan, Setiap Perencanaan Harus Disesuaikan PAD.

Morowalikab.go.id - Bungku – Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Ruang Rapat Kantor Bupati pada Senin (18/3/19). Forum yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapped