2020, BUMDes dapat Kucuran Dana 200 Juta dari APBD

  Thursday 07 November 2019   kary kabidikp     2623

PPID / morowalikab.go.id / Bungku. Salah satu janji politik Taslim - H. Najamudin (Tahajud) pada pilkada 2019, adalah memberikan bantuan dana 200 Juta tiap desa. Janji politik ini diimplementasikan melalui visi, misi, program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas daerah sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAs).

Untuk tahun 2020, melalui program 200 juta tiap desa sepertinya akan segera terwujud. Hal tersebut dikuatkan dengan statement yang disampaikan oleh Bupati Morowali, Taslim pada pembukaan Diseminasi dan Pelatihan BUMDes TA. 2019 di Gedung Serbaguna, Kel. Matano, Kec. Bungku Tengah.

"Saya tegaskan, bahwa sesuai dengan janji kami (rek. Tahajud) tentang 200 juta untuk desa akan segera direalisasikan di TA. 2020", ucap Taslim.

Penyampaian ini mendapat sambutan yang luar biasa dari peserta diseminasi dan pelatihan BUMDes. Apalagi jika penyalurannya dilakukan melalui BUMDes yang ada di desa masing-masing, sebagaimana yang diinginkan oleh Bupati Taslim.

Lebih lanjut Taslim menjelaskan jika dana 200 juta tersebut akan direalisasikan melalui kucuran dana pada BUMDes yang telah memiliki legalitas. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kadis PMD-P3A, Alamsyah, jika hingga saat ini terdapat 96 desa yang telah memiliki BUMDes dari 126 desa yang ada di Kab. Morowali.

"Dana 200 juta itu akan dikucurkan melalui BUMDes, sehingga secara legalitas dana tersebut dapat dijadikan alat untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap masyarakat desa secara keseluruhan", lanjutnya.

Melalui suntikan dana 200 juta bagi BUMDes, diharapkan menjadi cambuk bagi desa dalam mengembangkan inovasi pelayanan kepada masyarakat desa. Taslim ingatkan jika 200 juta merupakan dana publik, bukan dana milik segelintir orang. Olehnya, BUMDes harus mampu menciptakan kebersamaan untuk memutus rantai ijon, sehingga kerjasama antar BUMDes mutlak untuk dilakukan.

"Karena 200 juta merupakan dana publik, bukan dana milik segelintir orang, maka wajib bagi pengurus BUMDes untuk memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat secara benar", pesan Taslim. (IKP/pr47&winda).

Berita Terkait

lantik-penjabat-kades-boelimau-bupati-tegaskan-jangan-jadikan-jabatan-untuk-melanggar-aturan

Lantik Penjabat Kades Boelimau, Bupati Tegaskan, Jangan Jadikan Jabatan Untuk Melanggar Aturan

Morowalikab.go.id, Bungku Selatan, Bupati Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Taslim, melantik Penjabat Kepala Desa (Kades) Boelimau Kecamatan Bungku Selatan pada Senin (23/05/22). Pengambilan sumpah dan janji tersebut dilaksanakan di Lapang

soal-penggunaan-ruas-jalan-di-kawasan-pt-btiig-pemkab-morowali-gelar-sosialisasi-jalan-dipakai-bersama

Soal Penggunaan Ruas Jalan di Kawasan PT BTIIG, Pemkab Morowali Gelar Sosialisasi: Jalan Dipakai Bersama

Morowalikab.go.id, Bungku Barat - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Morowali menggelar rapat dalam rangka sosialisasi terkait penggunaan ruas jalan yang ada di dalam kawasan Perusahaan BTIIG, Kecamatan Bungku Barat.Sosialisasi tersebut dipimpin l

tinjau-pengelolaan-lingkungan

TINJAU PENGELOLAAN LINGKUNGAN

KOMISI VII DPR RI SAMBANGI KAWASAN INDUSTRI MOROWALI Morowalikab.go.id: Didampingi Pjs. Bupati Morowali DR. Ir. Bartholomeus Tandigala, SH.,CES, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bidang Energi Sumber Daya Mineral

pemkab-morowali-teken-mou-dengan-unhas-makassar

Pemkab Morowali Teken MoU dengan Unhas Makassar

Morowalikab.go.id - Bungku - Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menjalin kerjasama dengan  Universitas Hasanuddin Makassar tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Sumber Daya Daerah. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan

pemkab-morowali-dengan-bkkbn-sulteng-gelar-konsolidasi-dan-rekonsiliasi-percepatan-penurunan-stunting

Pemkab Morowali dengan BKKBN Sulteng Gelar Konsolidasi dan Rekonsiliasi Percepatan Penurunan Stunting

Morowalikab.go.id - Bungku - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) menggelar T