2020, BUMDes dapat Kucuran Dana 200 Juta dari APBD

  Thursday 07 November 2019   kary kabidikp     2820

PPID / morowalikab.go.id / Bungku. Salah satu janji politik Taslim - H. Najamudin (Tahajud) pada pilkada 2019, adalah memberikan bantuan dana 200 Juta tiap desa. Janji politik ini diimplementasikan melalui visi, misi, program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas daerah sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAs).

Untuk tahun 2020, melalui program 200 juta tiap desa sepertinya akan segera terwujud. Hal tersebut dikuatkan dengan statement yang disampaikan oleh Bupati Morowali, Taslim pada pembukaan Diseminasi dan Pelatihan BUMDes TA. 2019 di Gedung Serbaguna, Kel. Matano, Kec. Bungku Tengah.

"Saya tegaskan, bahwa sesuai dengan janji kami (rek. Tahajud) tentang 200 juta untuk desa akan segera direalisasikan di TA. 2020", ucap Taslim.

Penyampaian ini mendapat sambutan yang luar biasa dari peserta diseminasi dan pelatihan BUMDes. Apalagi jika penyalurannya dilakukan melalui BUMDes yang ada di desa masing-masing, sebagaimana yang diinginkan oleh Bupati Taslim.

Lebih lanjut Taslim menjelaskan jika dana 200 juta tersebut akan direalisasikan melalui kucuran dana pada BUMDes yang telah memiliki legalitas. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kadis PMD-P3A, Alamsyah, jika hingga saat ini terdapat 96 desa yang telah memiliki BUMDes dari 126 desa yang ada di Kab. Morowali.

"Dana 200 juta itu akan dikucurkan melalui BUMDes, sehingga secara legalitas dana tersebut dapat dijadikan alat untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap masyarakat desa secara keseluruhan", lanjutnya.

Melalui suntikan dana 200 juta bagi BUMDes, diharapkan menjadi cambuk bagi desa dalam mengembangkan inovasi pelayanan kepada masyarakat desa. Taslim ingatkan jika 200 juta merupakan dana publik, bukan dana milik segelintir orang. Olehnya, BUMDes harus mampu menciptakan kebersamaan untuk memutus rantai ijon, sehingga kerjasama antar BUMDes mutlak untuk dilakukan.

"Karena 200 juta merupakan dana publik, bukan dana milik segelintir orang, maka wajib bagi pengurus BUMDes untuk memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat secara benar", pesan Taslim. (IKP/pr47&winda).

Berita Terkait

wabup-najamudin-apresiasi-dan-dukung-aksi-donor-darah-pmi-kab-morowali

Hadiri Hari Donor Sedunia; Wabup Najamudin Apresiasi Keberadaan PMI Kab. Morowali

Morowalikab.go-id-Bungku- Wakil Bupati Morowali Dr.H.Najamudin, S.Ag, S.Pd, M.Pd, membuka secara resmi kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Kabupaten Morowali. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati

bupati-morowali-resmikan-pencanangan-kampung-tangguh-covid-19-desa-tofuti

Bupati Morowali Resmikan Pencanangan Kampung Tangguh Covid-19 Desa Tofuti

morowalikab.go.id - Bungku - Bupati Morowali, Drs. Taslim meresmikan Pencanangan Posko Kampung Tangguh Covid-19 Desa Tofuti, Rabu (07/04). Acara tersebut merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Bupati Morowali Nomor 188.5/0370/DPMDP3A/14/2021 yang

wakil-bupati-morowali-iriane-iliyas-hadiri-dzikir-akbar-di-kelurahan-marsaoleh

Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas, Hadiri Dzikir Akbar di Kelurahan Marsaoleh

Morowalikab.go.id - Bungku- Minggu (11/05/2025) – Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, menghadiri acara Dzikir Akbar yang diselenggarakan oleh komunitas Wanita Islam Akhirat (WIA) Kelurahan Marsaoleh, bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Ke

rombongan-tim-ii-safari-ramadhan-tiba-di-kec-menui-kepulauan

Rombongan Tim II Safari Ramadhan Tiba di Kec. Menui Kepulauan

  PPID -morowalikab.go.id - Ulunambo - Rombongan Tim II Safari Ramadhan 1440 H tiba di Kel. Ulunambo, Kec. Menui Kepulauan pada Minggu, (12/05/19). Tim II dipimpin oleh Wakil Bupati Morowali, Dr. H. Najamudin, S.Ag, S.Pd, M.Pd, dan didampingi o

implementasi-sistem-kerja-pasca-penyederhanaan-birokrasi

Implementasi Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi

Bayu Rahmawati, S. Kom (Analis Kebijakan Ahli Muda) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali   Morowalikab.go.id-Bungku- Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda strategis pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemer