Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024

Morowalikab.go.id – Bungku - PLH Bupati Morowali, Drs.Yusman Mahbub, M.Si diwakili Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Elinat Beti, ST, MM buka secara resmi Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 mengungsung tema “Gerak Cepat Penurunan Kemiskinan Ekstrem Menuju Kabupaten Morowali Berkelanjutan yang maju, Sejahtera dan Merata”.

Rapat tesebut bertempat di Aula Bappelitbangda Morowali, Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, turut dihadiri Unsur Forkopimda, Para Camat, Lurah dan Kepala Desa, Kepala OPD Lingkup Pemkab Morowali, para perwakilan dari berbagai Perusahaan dan tamu undangan Lainnya, Rabu (31/07/24).

Perencana Ahli Muda, Rosmaladewi Tope, SE dalam laporannya bahwa maksud kegiatan rakor TKPKD yaitu mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Morowali dan diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya berpartisipasi aktif dalam proses percepatan Pembangunan baik di tingkat Desa maupun Kecamatan.

“menciptakan komitmen Pemerintah di semua tingkatan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan secara sinergis melalui peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan mewujudkan harmonisasi, dan sinergitas di berbagai Program Penanggulangan Kemiskinan melalui penyelarasan dokumen RPKD ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali”, Ujar Rosmala.

Pada kesempatan itu Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Elinat Beti, ST, MM mengatakan bahwa pada Rapat Koordinasi Kali Ini Mengambil Tema “Gerak Cepat Penurunan Kemiskinan Ekstrem Menuju Kabupaten Morowali Berkelanjutan Yang Maju, Sejahtera Dan Merata”. Yang Merupakan tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menjadi Nol Persen Ditahun 2024.

berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor97 tahun 2023 tentang insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat, terdapat 3(tiga) indikator yang digunakan dalam menilai kinerja percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan pemerintah daerah, yaitu:

1.    realisasi belanja pendanaan kemiskinan ekstrem

2.    kepatuhan pemerintah daerah dalam penggunaan, verifikasi, dan pelaporan data pelaksanaan P3KE.

3.    kinerja penanggulangan kemiskinan daerah.

”Indikator tersebut merupakan tugas dan fungsi kita bersama dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem.olehnya itu apresiasi diberikan atas kerja keras tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) kabupaten morowali atas penghargaan kinerja penurunan kemiskinan ekstrem sehingga mendapatkan insentif fiskal di tahun 2023 yang diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Presiden RI”, Ujar Elinat.

Dirinya menambahkan bahwa berdasarkan keputusan menteri keuangan no. 350 tahun 2023 tentang rincian alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun anggaran 2023, kabupaten morowali mendapatkan penghargaan insentif fiskal dalam kategori upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun anggaran 2023 yang diberikan oleh wakil presiden republik indonesia pada tanggal 9 november 2023 sebesar 5,8 milyar.

Diakhir sambutan Elinat berharap agar percepatan penanganan kemiskinan ekstrem wajib melalui kolaborasi intervensi dan mempertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan, serta tidak lupa peran sektor swasta untuk berperan sebagai off taker produk kelompok miskin ekstrem.

Diakhir kegiatan dilanjutkan dengan Pemaparan materi dari narasumber terkait dan sesi tanya jawab oleh para peserta yang hadir.