Pj Bupati Morowali Resmi Membuka Rapat Evaluasi dan Pengendalian APBD Dinas Kehutanan Sulteng Sekaligus Rakor Peningkatan Kinerja PBPHH T.A 2024

Morowalikab.go.id - Bungku – Penjabat (Pj) Bupati Morowali, Drs. Yusman Mahbub, M.Si., secara resmi membuka Rapat Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan APBD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024, yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Peningkatan Kinerja Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) tingkat provinsi, pada Rabu (9/10) di Aula Hotel Metro, Desa Bente.

Acara yang berlangsung selama dua hari ini, diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Hadir diantaranya yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Neng, ST., MM., para pejabat administrator lingkup kehutanan Provinsi Sulteng, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Kepala Taman Hutan Raya (Tahura), serta sejumlah tamu undangan dan peserta rapat.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui capaian realisasi pelaksanaan APBD serta mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan rapat peningkatan kinerja PBPHH tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah menekankan pentingnya evaluasi capaian realisasi pelaksanaan APBD dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, TNI, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan kehutanan, termasuk perambahan hutan dan keberadaan desa-desa di kawasan hutan.

Lebih lanjut, Muhammad Neng menyampaikan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan terkait urusan kehutanan berada di tangan provinsi, sehingga koordinasi dengan kabupaten/kota sangat krusial. "KPH dan Tahura menjadi garda terdepan dalam mengelola kawasan hutan tingkat tapak," ujarnya.

Sementara itu, Pj Bupati Morowali, Drs. Yusman Mahbub, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk membuka acara ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pengelolaan APBD secara profesional, efektif, dan efisien. “APBD yang kita kelola ini adalah uang rakyat, oleh karena itu harus dikelola sesuai ketentuan agar bisa memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pj Bupati juga menyoroti berbagai persoalan kehutanan di Kabupaten Morowali, terutama dalam konteks investasi. Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Morowali memiliki enam kawasan industri yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), menjadikannya kebanggaan Provinsi Sulawesi Tengah.

Yusman Mahbub berharap, rapat evaluasi dan pengendalian yang digelar tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi mampu menghasilkan progres nyata, terutama dalam percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan secara optimal dan tetap sasaran.

Acara ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dalam upaya meningkatkan kinerja dan mengatasi berbagai permasalahan di sektor kehutanan Sulawesi Tengah.