Tidak Kuorum, Rapat Paripurna Penyampaian KUA/PPAS Tahun Anggaran 2023 Ditunda

  Tuesday 12 July 2022   Winda Bestari     3735

WhatsApp Image 2022-07-12 at 13-06-35 (1)

Morowalikab.go.id - Bungku - Selasa (12/07/2022), berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Morowali, Rapat Paripurna ke-13 (tiga belas) Masa Persidangan III tahun sidang 2021/2022, resmi dibatalkan atau ditunda. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Tahun Anggaran 2023 ditunda akibat jumlah anggota dewan yang hadir, tidak memenuhi kuorum sesuai tata tertib (tatib) DPRD. 

Meski pimpinan sidang sudah memberikan toleransi waktu 1 jam 10 menit lamanya melalui dua kali skorsing, tetap saja jumlah anggota dewan tidak kunjung memenuhi kuorum. Berdasarkan surat undangan yang telah dilayangkan, rapat sedianya akan dilaksanakan pukul 09.00 WITA, namun hingga pukul 11.10 kuorum tak jua terpenuhi yang hanya dihadiri sebanyak 10 orang dari 25 orang anggota dewan.

WhatsApp Image 2022-07-12 at 13-06-35

Penundaan Rapat Paripurna diputuskan oleh pimpinan sidang yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Morowali, H. Syarifudin Hafid, SH. Rapat juga dihadiri Wakil Bupati Morowali Dr. H. Najamudin S.Ag., S.Pd., M.Pd., dan unsur Forkopimda, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat eselon III lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali serta insan pers. 

Selanjutnya, mengacu pada aturan yang berlaku, Wakil Ketua I, H. Syarifudin Hafid kemudian memutuskan Rapat Paripurna diskorsing hingga Rabu (13/07/2022) pukul 09.00 WITA. Untuk diketahui, 10 orang anggota dewan yang hadir  berasal dari Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura dan Fraksi Bintang Persatuan, sementara Fraksi Gerindra tidak hadir dalam rapat tersebut.

Berita Terkait

musrenbang-witaponda-2025-pj-bupati-drsyusman-mahbub-mengedepankan-penurunan-angka-kemiskinan-di-wilayah-kabupaten-morowali

Musrenbang Witaponda 2025, PJ Bupati Drs.Yusman Mahbub Mengedepankan Penurunan Angka Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Morowali

Morowalikab.go.id-Bungku- Pemerintah Kabupaten Morowali menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025 di Gedung Serba Guna,Kecamatan Witaponda,pada Kamis (6/2/2025). Dalam pelaksanaan Musrenbang kali ini mengangkat tema " Mewuj

gunakan-aplikasi-sirekap-kpu-morowali-gelar-simulasi-pemungutan-dan-penghitungan-suara-tingkat-tps

Gunakan Sirekap, KPU Morowali Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat TPS

morowalikab.go.id - Bungku - Menjelang pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dijadwalkan pada 9 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Morowali menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi rekapitulasi

dukung-reformasi-birokrasi-puskesmas-fonuasingko-perkuat-sistem-kerja-dan-inovasi-layanan-masyarakat

Dukung Reformasi Birokrasi, Puskesmas Fonuasingko Perkuat Sistem Kerja dan Inovasi Layanan Masyarakat

Morowalikab.go.id – Bungku – Dalam rangka evaluasi 100 hari program kerja Bupati Morowali Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Wakil Bupati Iriane Ilyas, salah satu fokus utama yang diangkat adalah reformasi birokrasi melalui peningkatan pel

pemkab-morowali-gelar-harkitnas-ke-117-bupati-iksan-bacakan-amanat-menkomdigi-ri

Pemkab Morowali Gelar Harkitnas ke-117, Bupati Iksan Bacakan Amanat Menkomdigi RI

Morowalikab.go.id – Bungku – Meski diguyur hujan, semangat kebangsaan tak surut dalam Upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 yang digelar Pemerintah Kabupaten Morowali, melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

reposisi-strategis-badan-kesatuan-bangsa-dan-politik-dalam-pelaksanaan-urusan-pemerintahan-umum-di-kabupaten-morowali

Reposisi Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Di Kabupaten Morowali

Morowalikab.go.id – Bungku - Kepala Bidang Ekonomi, Sosial Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Morowali, Zulkifly Bagenda, menegaskan bahwa Urusan Pemerintahan Umum merup