Samakan Persepsi Rasionalisasi Anggaran, Pemkab Morowali Laksanakan Rakor Perubahan RKPD

Morowalikab.go.id, Bungku, Untuk melaksanakan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Gedung Serba Guna Ahmad Hadie, Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah, Senin (26/07/21).

Rakor yang dibuka Bupati Morowali, Drs. Taslim turut dihadiri Wakil Bupati, Dr. H. Najamudin, S.Ag., S.Pd., M.Pd, Kepala OPD, Sekretaris Dinas dan Camat lingkup Pemkab Morowali.

Bupati Morowali, Taslim dalam sambutannya mengungkapkan dasar pelaksanaan Rakor perubahan RKPD serta langkah-langkah untuk mengantisipasi efisiensi anggaran operasional ditengah situasi Pandemi Covid-19.

''Dasar pelaksanaan perubahan RKPD, adanya target pendapatan yang berubah atau tidak tercapai, adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya pada perhitungan APBD Tahun 2020 sebesar 67 Milyar Rupiah, serta adanya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 15,3 Milyar Rupiah. Untuk itu, pemerintah harus melakukan langkah-langkah antisipasi dengan melakukan efisiensi anggaran operasional atau anggaran aparatur diluar gaji, tunjangan honor Pegawai Harian Lepas (PHL) ditengah situasi pandemi Covid-19 yang belum pasti kapan berakhirnya,'' ujar Taslim.

Usai dibuka oleh Bupati, Rakor yang dikoordinir Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Husban Laonu, SE., M.Si dan Kepala Bappeda, Ramli Sanudin, SE., M.Si, menyepakati bahwa seluruh OPD siap melakukan efisiensi anggaran operasional, mempercepat pelaksanaan program yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat dan selanjutnya hasil efisiensi segera dilaporkan kepala Bappeda untuk diserahkan selambat-lambatnya hari Rabu Tanggal 29 Juli 2021.

Diketahui, pelaksanaan Rakor bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang adanya rasionalisasi anggaran akibat pemotongan Dana Transfer Umum (DAU), serta adanya refokusing sesuai perintah Menteri Keuangan, dan juga instruksi Bupati untuk segera melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang terkait kepentingan dan kebutuhan masyarakat.