Maksimalkan Indikator Permintaan KPK, Sekda Morowali Ungkap Syarat Yang Harus Dipenuhi

  Monday 21 November 2022   helman kaimu     2749

WhatsApp Image 2022-11-21 at 14-36-08

Morowalikab.go.id, Bungku, Untuk memaksimalkan indikator permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Drs. Yusman Mahbub Pimpin Rapat Koordinasi bersama perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Morowali.

Rapat yang berlangsung di Ruang Pola Lantai I Kantor Bupati  dihadiri Sekretaris Inspektorat Daerah, Nur Alam, S.Pd., M.Pd, dan seluruh perwakilan OPD terkait rencana aksi pemberantasan korupsi. Senin (21/11/22) pagi.

WhatsApp Image 2022-11-21 at 14-36-58

Dikesempatan tersebut, Sekda Morowali, Yusman Mahbub mengatakan rapat bersama OPD terkait aksi pemberantasan korupsi bertujuan untuk memaksimalkan indikator permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait, guna mempersiapkan laporan kinerja Pemerintah Daerah pada seluruh OPD lingkup Pemkab Morowali.

‘’Pertemuan ini untuk mempersiapkan laporan kinerja Pemerintah Daerah dari semua OPD, mulai dari awal penyusunan APBD hingga pelaksanaan APBD, termasuk tepat atau tidaknya jadwal penyusunan APBD, laporan keuangan daerah, dan laporan Barang Milik Daerah (BMD), itu semua yang dia minta KPK,’’ ungkap Yusman Mahbub.

WhatsApp Image 2022-11-21 at 14-35-39

Tidak hanya itu, mantan Kepala DPMPTSP tersebut juga mengungkapkan indikator lainnya yang dipersyaratkan KPK.

‘’Selain indikator penyusunan APBD, laporan keuangan daerah, dan laporan BMD, juga terkait standar pemenuhan standar Unit Layanan Pengadaan (ULP), jumlah pegawai yang dibutuhkan, Perda Retribusi yang diatur  laporannya per triwulan, pelaksanaan bagi Pemdes terkait dengan ketentuan-ketentuan pembinaan masyarakat di Desa,’’ ujar Yusman Mahbub.

WhatsApp Image 2022-11-21 at 14-36-40

Dirinya menambahkan, dari hasil pemaparan OPD terkait, semua sudah hamper maksimal, kecuali Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari semua indikator yang diminta KPK sudah memenuhi syarat.

‘’Untuk pemenuhan indikator, semua OPD sudah hamper maksimal kecuali PTSP dari semua indikator yang diminta KPK sudah memenuhi syarat yang lainnya belum. Adapun indikator yang disyaratkan KPK diantaranya, regulasi, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, dan teknis pengawasan pelaporan kita. Inilah yang dievaluasi KPK. Untuk itu, saya berharap seluruh apa yang disyaratkan KPK dapat dipenuhi sesuai standar yang dipersyaratkan KPK,’’ pungkasnya.

Berita Terkait

tingkatkan-wawasan-pengelolaan-pajak-daerah-bapenda-buol-studi-banding-ke-kabupaten-morowali

Tingkatkan Wawasan Pengelolaan Pajak Daerah, Bapenda Buol Studi Banding ke Kabupaten Morowali

Morowalikab.go.id- Bungku - Bupati Morowali Drs. Taslim menerima dengan hangat kunjungan Kerja Rombongan Badan Pendapatan (Bapenda) Daerah Kabupaten Buol, di Ruang Pola Kantor Bupati, Rabu (16/11/22).   Turut mendampingi Bupati Morowali, Sekre

drs-yusman-mahbub-koperasi-berbasis-lingkungan-terbentuk-di-desa-bahomakmur

Drs Yusman Mahbub M,Si, Koperasi Berbasis Lingkungan Terbentuk di Desa Bahomakmur

Morowalikab,go,id--Bahomakmur, Masyarakat Desa Bahomakmur melalui rapat bersama dengan Kepala Desa dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Morowali, hari ini gelar rapat pembentukan koperasi. Dari hasil rapat bersama dengan masyarakat setempat, Pem

wabup-iriane-iliyas-apresiasi-dprd-tegaskan-komitmen-perbaikan-kinerja-pemerintahan

Wabup Iriane Iliyas Apresiasi DPRD, Tegaskan Komitmen Perbaikan Kinerja Pemerintahan

Morowalikab.go.id – Bungku - Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Morowali atas dedikasi dan kerja keras selama masa persidangan II tahun sidang 202

dpkp-morowali-gelar-halalbihalal-sekaligus-penandatanganan-mou-dengan-bpjamsostek

DPKP Morowali Gelar Halalbihalal Sekaligus Penandatanganan MoU dengan BPJamsostek

  Morowalikab.go.id - Bungku - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Morowali menggelar Halalbihalal di pelataran Kantor DPKP Kabupaten Morowali, Kamis (12/05/2022). Acara tersebut sekaligus dirangkaikan dengan penandatanganan

jawaban-bupati-morowali-atas-pandangan-umum-fraksi-dprd-terhadap-nota-keuangan-rapbd-perubahaan-ta-2022

JAWABAN BUPATI MOROWALI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD TERHADAP NOTA KEUANGAN RAPBD PERUBAHAAN TA 2022

morowalikab.go.id -Bungku- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna ke-5, Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2022-2023 diruang Sidang DPRD, Rabu (7/9/22). Paripurna memuat agenda jawaban Bupati Morowali atas