Bupati Morowali Taslim Hadiri Kegiatan Advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba

Morowalikab.go.id-Bungku- Bupati Morowali Drs. Taslim menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan Rapat Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba dilingkungan Pemerintah Desa Kecamatan Bungku Tengah dan Bungku Barat yang di gelar oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Morowali, Kamis (6/2/2020) di Ruang Rapat KPUD Kabupaten Morowali. Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 6 sampai 7 Februari 2020. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala BNN Kabupaten Morowali AKBP Mulyadi. SH,  Sekretaris BNN Nursalam SH, Camat Bungku barat  dan Camat Bungku Tengah, Mohammad Asfar. S.STP, Kepala desa Se-Kecamatan Bungku Barat, Kepala Desa se-kecamatan Bungku Tengah.

Dalam sambutannya Drs, Taslim menyampaikan apresiasi kepada BNN Kabupaten Morowali yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut, tentunya dalam sebuah proses pembangunan membutuhkan kondisi yang kondusif salah satunya dalam bagaimana sebuah daerah itu bisa dalam keadaan aman.

“ Berbicara tentang keamanan  banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah narkoba. Narkoba ini punya dampak banyak disamping penyumbang angka kematian yang tinggi, juga penyebab meningkatnya kriminalitas di daerah kita. Dan masih banyak dampak-dampak lainnya termasuk mempengaruhi masa depan para generasi kita dan yang paling kita takutkan adalah berkaitan dengan SDM ,  ini adalah gambaran dari dampak yang ditimbulkan oleh narkoba. Oleh karena itu,  secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten  sampai di desa,kita adalah  pemangku kepentingan. Para kepala desa  bersama instansi lain  termasuk bupati , kita punya tanggung jawab besar utamanya di dalam melaksanakan proses pembangunan di Kabupaten Morowali. Selain itu mengenai soal pembangunan tentu semua tujuan kita sama, bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menuju kesejahteraan  harus melalui proses salah satunya ,adanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. “Tegasnya

Ditambahkannya, bahwa kondisi seperti ini  akan mempengaruhi semua proses pembangunan yang akan dilakukan kedepannya. Oleh karena itu, alasan mengapa dibutuhkan kondisi yang aman karena membangun daerah tidak cukup hanya dengan pemerintah tetapi butuh keterlibatan stakeholder/pemangku kepentingan, pihak lain yaitu pihak swasta.

 “Jika pemerintah yang melaksanakan pembangunan tanpa dukungan masyarakat ini juga tidak bisa berjalan. Seperti halnya, kita yang membangun ada yang merusak. Contoh kecilnya, majelis taklim kita menghimbau bagaimana pendidikan agama di sekolah bisa maksimal, tetapi di sisi lain di tengah masyarakat, ada  sekelompok orang yang sengaja merusak hasil pembangunan, sehingga lewat advokasi ini,pemerintah sebagai pemangku kepentingan, bagaimana  proses pembangunan ini dimasukkan kedalam program kegiatan pemda atau dibuat kebijakan yang mengarah pada proses pembangunan yang wawasan anti narkoba.” Tegasnya.

Akhir sambutannya, Taslim menegaskan, "yang terpenting adalah pemberian informasi penyalahgunaan narkoba harus secepatnya,oleh pemerintah desa atau kecamatan agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah  penting dalam mengatasi masalah pengedaran dan penyalahgunaan narkoba.

.