Evaluasi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, Bapenda Morowali Gelar Rakor

Morowalikab.go.id-Bungku- Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah serta evaluasi potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Morowali, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan Rapat Koordinasi di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin (26/12).

Rapat ini merupakan rapat rutin yang digelar Bapenda setiap tiga bulan sekali dalam rangka percepatan realisasi PBB-P2, yang dibuka secara resmi oleh Bupati Morowali Drs. Taslim.

Turut mendampingi di antaranya Kepala Bapenda Morowali, Drs. Harsono Lamusa, Inspektur Inspektorat Daerah Afridin, S.H., M.SA. Rakor ini diikuti oleh Seluruh Pimpinan OPD Lingkup Pemkab Morowali, dan Camat Se Kabupaten Morowali.

Kepala Bapenda Kabupaten Morowali, menyampaikan bahwa peran kolektor sangat dibutuhkan dalam usaha pencapaian target PBB-P2 Kabupaten Morowali. Dimana realisasi target PBB-P2 tahun 2022 ini sebesar  Rp. 41 Miliar melampaui capaian. 

" Dari Target PBB -p2 Tahun 2022 sebesar Rp 41 miliar telah melampaui target sebesar 108.18 % atau Rp. 44.338.741.413 Miliyar" Sementara untuk realisasi PBB P2 per kecamatan Tahun 2022, kecamatan Witaponda berada di posisi pertama Dengan potensi Rp. 886.187.996 Juta, posisi kedua disusul Kecamatan Bumi Raya dengan Potensi Rp. 723.056.696 Juta." Paparnya

Diharapkan dengan adanya rapat koordinasi ini pengelolaan PBB-P2 kedepan lebih baik lagi sehingga menghasilkan penerimaan PBB yang optimal dan mencapai target. 

Sementara itu Dalam arahannya, Bupati Taslim menegaskan kepada seluruh stakeholder terkait untuk bekerja dengan serius dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, pemerintah maupun negara. 

" Saya tekankan, bahwa tugas pokok kita sebagai ASN adalah mensejahterakan masyarakat. Olehnya bekerja bukan hanya menerima gaji, namun kita dituntut untuk mencari uang bagi masyarakat. Mudah mudah dengan adanya evaluasi ini, akan menjadi bahan masukan bagi kita semua untuk menghadapi tahun 2023." Harapannya 

Menurutnya, dari Target pendapatan, Pemerintah Daerah yang diperoleh tidak melampaui target hanya mencapai 81,10 %  artinya ada target yang tidak dapat direalisasikan. Diharapkan komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang baik.

" Pengelolaannya akan bagus, jika komunikasi dan koordinasi nya berjalan baik. Tentu ini akan melampaui dari target yang kita harapkan. Dimana di tahun sebelumnya persetujuan bangunan gedung merupakan salah satu potensi yang retribusinya mencapai target, namun ditahun ini hanya berkisar 1.23% saja. Ini menjadi catatan penting bagi OPD teknis!. Insyaallah Tahun depan dengan target 200 miliar, ini menjadi tanggung jawab bersama agar terealisasikan dengan bagus." Tegas Taslim. 

Melalui kesempatan ini, Taslim berpesan khususnya bagi para camat bersama seluruh unsurnya agar mempublikasikan syarat syarat izin persetujuan bangunan gedung kepada masyarakat dengan memasang baliho di tempat yang mudah dijangkau. 

" Jadi mohon kedepan agar memasang baliho di setiap desa atau ditempat yang mudah dijangkau, untuk mengingatkan kepada warga bahwa dalam membangun gedung, izin persetujuan harus terlebih dulu diurus. Dengan mengurus itu, akan memudahkan pekerjaan kita sebagai pelayan masyarakat untuk mengetahui berapa orang yang mau/sudah membangun, dan setelah itu kita lakukan penertiban.  ini yang penting kedepan kita perhatikan!" Ungkapnya 

Dalam pengelolaan PBB, sektor PBB P-2 juga diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu untuk dapat melaksanakan pemungutan dan memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka optimalisasi PAD, Tandas Bupati Morowali.