Wakili Pj Bupati Morowali, Asisten I Pimpin Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Bersama Tim Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing

  Friday 17 May 2024   Ketut Suta     332

WhatsApp Image 2024-07-01 at 09-36-56 Morowalikab.go.id, Bungku - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Morowali, mengadakan rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah bersama Tim Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Kabupaten Morowali. Bertempat di Kantor Kesbangpol Kabupaten Morowali, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah.

Rapat tersebut dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati Morowali diwakili, Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Ir. Moh. Rizal Badudin, didampingi Kaban Kesbangpol Morowali, Drs. Bambang S. Soerojo, M.Si,.pada Jumat (17/5/2024).

Membuka rapat, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setkab Morowali, Moh. Rizal Badudin menjelaskan bahwa, rapat ini merupakan rapat rutin kewaspadaan yang dilaksanakan untuk kesekian kalinya.

WhatsApp Image 2024-07-01 at 09-36-55 Dalam rapat ini akan dibahas terkait perkembangan terkini keberadaan orang asing di Morowali, perkembangan masalah upah buruh dan beberapa tuntutan dari serikat SPIM dan FNPBI, dan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.

“Termasuk juga pembahasan terkait isu-isu aktual lainnya, seperti soal kelistrikan, keberadaan tambang di Kecamatan Bungku Barat, akibat perubahan iklim dan keberadaan tiga warga yang hilang dalam laka laut,” ujar Asisten I saat membuka rapat tersebut.

Adapun hadir dalam Rapat Tim Kewaspadaan Dini tersebut diantaranya, Kasdim 1311/Morowali, Mayor Arm Nofri Poli, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Kasi Intel Kejaksaan Morowali, Kasat Intelkam Polres Morowali, Kadis Disnakertrans, Ahmad, S.T., M.Si.,Gaswil BIN Morowali, Sekretaris Pol PP, dan Perwakilan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai Luwuk Morowali.

Setelah rapat dibuka, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian terkait situasi atau kondisi pada tupoksi masing-masing instansi atau lembaga, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi guna dapat mencari solusi jika ada persoalan-persoalan di lapangan yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban.

Berita Terkait

menko-perekonomian-airlangga-hartarto-resmikan-groundbreaking-indonesia-growth-project-morowali

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Resmikan Groundbreaking Indonesia Growth Project Morowali

Morowalikab.go.id - Bungku - Rangkaian Acara Groundbreaking Indonesia Growth Project (IGP) Morowali, resmi digelar di Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Pesisir dan di Port Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Timur, Jumat (10/02/2023). Acara tersebut m

bupati-morowali-meletakkan-batu-pertama-pembangunan-masjid-nurul-iman-desa-parilangke

Bupati Morowali Meletakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Nurul Iman Desa Parilangke

Morowali, IKP Kominfo, Bupati Morowali, Drs. Taslim meletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Iman Desa Parilangke, Kecamatan Bumi Raya, Senin (31/08/20). Hadir dalam acara tersebut diantaranya, Anggota DPRD Kabupaten Morowali, Abd. Rauf, C

sukseskan-visi-dan-misi-pemda-bupati-pimpin-rakerda-tahun-2021

Sukseskan Visi dan Misi Pemda, Bupati Pimpin Rakerda Tahun 2021

BUNGKU, morowalikab.go.id, Memasuki tahun ketiga memimpin Kabupaten Morowali, pasangan Drs. Taslim dan Dr. H. Najamudin, S.Ag., S.Pd., M.Pd, terus menggenjot program unggulannya dalam menggapai cita-cita mewujudkan masyarakat Morowali sejahtera be

pemkab-morowali-gelar-asesmen-terbuka-bagi-pejabat-administrator-eselon-iii

Pemkab Morowali Gelar Uji Kompetensi Pejabat Administrator Eselon III

  Morowalikab.go.id, Bungku, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, melalui Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) menggelar uji kompetensi bagi pejabat Eselon III/a dan III/b, lingkup Pemkab Morowali, di Ruang P

sekda-morowali-yusman-mahbub-buka-konsultasi-publik-terkait-3-buah-ranperda-kabupaten-morowali-tahun-2025

Sekda Morowali Yusman Mahbub Buka Konsultasi Publik Terkait 3 Buah Ranperda Kabupaten Morowali TA 2025

Morowalikab.go.id -Bungku- Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setkab) bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Kajian Hukum dan Perundang-Undangan Sulawesi Tengah melaksanakan konsultasi publik terkait 3 buah r