Sosialisasi Konsultasi Publik terkait Ranperda pengelolaan Barang Milik Daerah Dilaksanakan

  Tuesday 11 August 2020   Octaviana Latong     1351

Morowalikab.go.id-Bungku-Melalui inisiatif pemerintah daerah Kabupaten Morowali, Lembaga Studi dan Informasi Pendidikan Daerah Kota Palu gelar konsultasi publik bersama seluruh OPD Lingkungan Pemkab Morowali  Senin, (10/8/2020). 

Bertempat di Ruang Aula Kantor Bupati Lantai dasar. Konsultasi publik ini terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Morowali tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Turut hadir Wakil Bupati Morowali Dr. H. Najamudin, S. Ag, S. Pd, M. Pd, para Kepala OPD, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, serta Pengurus Barang di lingkungan Pemkab Morowali. 

Kegiatan ini dipimpin oleh moderator Rusli S. H, M. H, didampingi Randy Atma R Massi S.H, M.H Selaku Narasumber Dosen peneliti dan konsultasi daerah Kota Palu Bersama Agus zulkifli Garusu, S.H., M.H Kepala seksi infentarisasi dan penghapusan bidang aset Daerah pemkab Morowali. 

Wakil Bupati H. Najamudin dalam sambutannya, mengatakan konsultasi publik merupakan komunikasi dua arah yang dilakukan untuk meminta pandangan dari Stakeholder, sehingga dalam penyusunan perda dapat diperoleh masukan yang berkualitas.

Lebih lanjut, Ranperda Ini nantinya akan melahirkan Peraturan Daerah yang menjadi payung hukum dalam setiap kegiatan Pemerintah Daerah.

 "Saya berharap agar seluruh stakeholder dapat mengikuti dan memberikan masukan dengan sebaik-baiknya, demi untuk kepentingan daerah yang lebih baik’’. Pungkasnya. 

Dijelaskan Randy tujuan dilakukannya konsultasi publik ini untuk memberikan ruang kepada seluruh OPD untuk memberikan masukan, saran atau pendapat demi menyempurnakan Raperda.

Randy juga menyebut Ranperda yang diinisiasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali tersebut memiliki semangat untuk menginventarisasi seluruh aset di setiap OPD.

"Untuk itu, dengan disahkannya Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah diharapkan nantinya seluruh OPD dapat melakukan inventaris seluruh harta milik Pemkab Morowali". Ujarnya.

Berita Terkait

tingkatkan-kapasitas-nelayan-bupati-serahkan-39-unit-perahu-fiber

Tingkatkan Kapasitas Nelayan, Bupati Serahkan 39 Unit Perahu Fiber

Morowalikab.go.id – BUNGKU –  Di dampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Morowali Hj. Iriane Ilyas, dan Sekretaris Daerah H. Moh. Jafar Hamid, SH.,M.M, Bupati Morowali Drs. Taslim, menyerahkan 39 unit perahu fiber kepada kelompok nelayan Desa Pula

tim-gabungan-tni-polri-pol-pp-bersama-pemda-morowali-lakukan-operasi-penertiban-distribusipenjualan-bbm-di-spbu-bahomoni

Tim Gabungan TNI, POLRI, POL-PP dan Pemda Morowali lakukan Operasi Penertiban Distribusi BBM di SPBU Bahomoni.

Morowalikab.go.id-Bungku- Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Bagian ekonomi, dalam hal ini Tim Penerbitan Distribusi/Penjualan Bahan Bakar Minyak yang tidak memiliki Ijin di Kabupaten Morowali melakukan kegiatan pengawasan terhadap distribu

kesbangpol-morowali-sosialisasi-pembinaan-ideologi-pancasila-dan-wawasan-kebangsaan

Kesbangpol Morowali Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

PPID – morowalikab.go.id – Bungku - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Kabupaten Morowali menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di Gedung Serba Guna Ahmad Hadi, Kelurahan Mat

pemkab-morowali-sosialisasikan-undang-undang-ormas-wabup-ungkapkan-hal-ini

Pemkab Morowali Sosialisasikan Undang-Undang Ormas, Wabup Ungkapkan Hal ini

Morowalikab.go.id - Bungku - Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah menggelar Sosialisasi Undang-undang Ormas di Ruang Pola Lantai II Kantor Bupati, Rabu (6/7/22) pagi. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil

bakal-beroperasi-di-sambalagi-pt-ati-gelar-konsultasi-publik

Bakal Beroperasi di Sambalagi, PT ATI Gelar Konsultasi Publik

Morowalikab.go.id - Bungku Pesisir - PT. Anugrah Tambang Industri (ATI) melaksanakan Konsultasi Publik di Balai Pertemuan Desa Lafeu, Kecamatan Bungku Pesisir, Sabtu (07/01/2022). Konsultasi Publik digelar dalam rangka persiapan rencana operasi kaw