Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, TAPD Morowali Konsultasikan Penerapan E-budgeting

  Friday 27 September 2019   Winda Bestari     1813

PPID - morowalikab.go.id - Palu - Dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran yang partisipatif, transparan, akuntabel dan berkualitas serta dapat dikontrol oleh masyarakat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyediakan aplikasi SIMDA Perencanaan (e-planning) yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan (e-budgeting).

Namun, dalam proses penyusunan anggaran di Kabupaten Morowali nyatanya belum terintegrasi dengan sistem informasi berbasis E- budgeting. Hal ini disebabkan oleh database aplikasi awal perencanaan belum tersedia. Olehnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowali dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Morowali, dalam hal ini diwakili oleh Moh. Aswad, SE., Ak., melakukan beberapa langkah konkret berupa konsultasi dan koordinasi tentang proses penerapan penyusunan anggaran berbasis online dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulteng, Selasa, (17/09).

"Konsultasi dan koordinasi ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka e-planning penting diterapkan yang juga terintegrasi dengan e-budgeting untuk menjaga akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran", ujar Aswad saat ditemui di Kantor BPKP Sulteng.

Hal senada juga disampaikan Korwas JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Sulteng, Eko Suwahyo, SE., menyarankan agar penggunaan sistem informasi manajemen daerah (Simda) keuangan mesti dipadukan dengan aplikasi pendukung lainnya guna proses pengelolaan keuangan daerah khususnya penyusunan anggaran agar lebih transparan dan akuntabel.

"Hal ini wajib dilakukan untuk mendukung program pemerintah pusat guna mengontrol proses berjalannya administrasi di daerah khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah" imbuhnya.

Seperti yang dilansir di beritasatu.com, dari hasil evaluasi Kementerian PANRB atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), baik pemerintah pusat (kementerian/lembaga) maupun pemerintah daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan tidak efektif dan efisien karena sejak tahun 2016, masih terdapat potensi pemborosan sebesar Rp 392,87 Triliun rupiah. Maka penerapan e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting telah sesuai  dengan implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah guna memperbaiki sistem keuangan untuk lebih efektif dan efisien.

Adapun hasil koordinasi dengan pihak BPKP yang diperhatikan dalam proses penyusunan anggaran berbasis online adalah: 1. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan program Kerja Kepala Daerah; 2. Hasil Analisis Harga di sesuaikan dengan jarak dengan membagi zona wilayah; 3. Proses Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disesuaikan dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang Memperhatikan Jenis Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan; 4. Perlakuan Penempatan Akun Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Berkenaan; 5. Hasil Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) selanjutnya diproses melalui aplikasi SIMDA Keuangan guna proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) selanjutnya dilakukan transfer data pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan menggunakan Email resmi di masing-masing OPD; 6. Proses Pembahasan RAPBD melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Provinsi di lakukan secara tepat waktu; 7. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Mendatang akan dilakukan ekspose melalui website resmi pemerintah daerah (Dalam Bentuk Ringkasan Lampiran 1 RAPBD) yang selanjutnya akan di paparkan pada Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kemenkeu RI. (IKP/Winda&Tiya)

Berita Terkait

pemkab-morowali-peringati-hari-anak-nasional-meriahkan-hut-morowali-dan-hari-ibu-tahun-2022

Pemkab Morowali Peringati Hari Anak Nasional Meriahkan HUT Morowali dan Hari Ibu Tahun 2022

Morowalikab.go.id - Bungku - Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pendidikan Daerah menggelar peringatan Hari Anak Nasional dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Morowali ke-23 dan Hari Ibu tahun 2022, Jumat (23/12/2022). Acara

jelang-pelaksanaan-rakor-di-morowali-disperindag-kabupaten-kota-se-sulteng-gelar-ramah-tamah

Jelang Pelaksanaan Rakor di Morowali, Disperindag Kabupaten Kota se Sulteng Gelar Ramah Tamah

Morowalikab.go.id, Bungku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar ramah tamah di Coffee dan Restauran Bintang, Kelurahan Bungi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Min

resmi-buka-inia-ea-cup-2022-bupati-morowali-dukung-pembangunan-di-larobenu

Resmi Buka Inia Ea Cup 2022, Bupati Morowali Dukung Pembangunan di Larobenu

Morowalikab.go.id - Bungku Barat - Bupati Morowali, Drs. Taslim resmi membuka Inia Ea Cup Pekan Olahraga Desa Larobenu 2022 di Pantai Pesarapua Desa Larobenu, Minggu (15/05/2022).  Acara yang bakal dihelat selama sepekan (15 hingga 24 Mei 2022

pemkab-morowali-hadiri-undangan-silaturahmi-bersama-kalla-toyota-morowali

Pemkab Morowali Hadiri Undangan Silaturahmi Bersama Kalla Toyota Morowali.

Morowalikab.go.id-Bungku- Pemerintah Kabupaten Morowali menghadiri undangan silaturahmi, sekaligus makan bersama yang diselenggarakan oleh Kalla Toyota Morowali. Rabu (5/6/24)   Acara yang digelar di Puncak ipi, Resto Ba'a ini bertujuan untu

bupati-hadiri-pelantikan-paw-anggota-dprd-kabupaten-morowali

Bupati Hadiri Pelantikan PAW Anggota DPRD Kabupaten Morowali

Morowalikab.go.id, Bungku - Bupati Morowali, Drs. Taslim menghadiri Rapat Paripurna pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali masa bakti 2019-2024. Bertempat di Gedung DPRD Morowali, De