Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, TAPD Morowali Konsultasikan Penerapan E-budgeting

  Saturday 21 September 2019   Winda Bestari     2090

PPID - morowalikab.go.id - Palu - Dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran yang partisipatif, transparan, akuntabel dan berkualitas serta dapat dikontrol oleh masyarakat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyediakan aplikasi SIMDA Perencanaan (e-planning) yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan (e-budgeting).

Namun, dalam proses penyusunan anggaran di Kabupaten Morowali nyatanya belum terintegrasi dengan sistem informasi berbasis E- budgeting. Hal ini disebabkan oleh database aplikasi awal perencanaan belum tersedia. Olehnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowali dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Morowali, dalam hal ini diwakili oleh Moh. Aswad, SE., Ak., melakukan beberapa langkah konkret berupa konsultasi dan koordinasi tentang proses penerapan penyusunan anggaran berbasis online dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulteng, Selasa, (17/09).

"Konsultasi dan koordinasi ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka e-planning penting diterapkan yang juga terintegrasi dengan e-budgeting untuk menjaga akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran", ujar Aswad saat ditemui di Kantor BPKP Sulteng.

Hal senada juga disampaikan Korwas JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Sulteng, Eko Suwahyo, SE., menyarankan agar penggunaan sistem informasi manajemen daerah (Simda) keuangan mesti dipadukan dengan aplikasi pendukung lainnya guna proses pengelolaan keuangan daerah khususnya penyusunan anggaran agar lebih transparan dan akuntabel.

"Hal ini wajib dilakukan untuk mendukung program pemerintah pusat guna mengontrol proses berjalannya administrasi di daerah khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah" imbuhnya.

Seperti yang dilansir di beritasatu.com, dari hasil evaluasi Kementerian PANRB atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), baik pemerintah pusat (kementerian/lembaga) maupun pemerintah daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan tidak efektif dan efisien karena sejak tahun 2016, masih terdapat potensi pemborosan sebesar Rp 392,87 Triliun rupiah. Maka penerapan e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting telah sesuai  dengan implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah guna memperbaiki sistem keuangan untuk lebih efektif dan efisien.

Adapun hasil koordinasi dengan pihak BPKP yang diperhatikan dalam proses penyusunan anggaran berbasis online adalah: 1. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan program Kerja Kepala Daerah; 2. Hasil Analisis Harga di sesuaikan dengan jarak dengan membagi zona wilayah; 3. Proses Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disesuaikan dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang Memperhatikan Jenis Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan; 4. Perlakuan Penempatan Akun Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Berkenaan; 5. Hasil Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) selanjutnya diproses melalui aplikasi SIMDA Keuangan guna proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) selanjutnya dilakukan transfer data pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan menggunakan Email resmi di masing-masing OPD; 6. Proses Pembahasan RAPBD melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Provinsi di lakukan secara tepat waktu; 7. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Mendatang akan dilakukan ekspose melalui website resmi pemerintah daerah (Dalam Bentuk Ringkasan Lampiran 1 RAPBD) yang selanjutnya akan di paparkan pada Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kemenkeu RI. (IKP/Winda&Tiya)

Berita Terkait

bupati-morowali-dan-ketua-tp-pkk-shalat-idul-fitri-1442-hijriyah-di-alun-alun-rujab

Bupati dan Ketua TP-PKK Morowali Shalat Idul Fitri 1442 Hijriyah di Alun-alun Rujab

Morowalikab.go.id, Bungku, Didampingi Kaban Bappeda, Ramli Sanudin dan Kasat Pol PP, Ambo Lewa, Bupati Morowali, Drs. Taslim dan Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Ny. Asnoni Taslim melaksanakan Shalat Idul Fitri 1442 H

desa-harapan-jaya-wakili-kabupaten-morowali-ikuti-lomba-desa-tingkat-provinsi-sulteng-tahun-2024

Desa Harapan Jaya Wakili Kabupaten Morowali Ikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi Sulteng Tahun 2024

Morowalikab.go.id, Bumi Raya - Tim lomba Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), melakukan penilaian di Desa Harapan Jaya Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, bertempat di halaman Kantor Desa Har

dprd-morowali-sampaikan-pokir-dalam-rapat-paripurna-kedua-masa-persidangan-ii

DPRD Morowali Sampaikan Pokir dalam Rapat Paripurna Kedua Masa Persidangan II

Morowalikab.go.id - Bungku - Rapat Paripurna Kedua Masa Persidangan II, Tahun sidang 2022/2023 dengan agenda Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Morowali, digelar di Ruang Sidang DPRD Morowali, Selasa (07/03/2023).  Paripurna yang

panen-perdana-padi-organik-di-wosu-bupati-harapkan-ketersediaan-lahan-diperluas

Panen Perdana Padi Organik di Wosu, Bupati Harapkan Ketersediaan Lahan Diperluas

morowalikab.go.id - Wosu - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dirjen PKTrans) dan Transmigrasi Sulawesi Tengah Gelar Panen Perdana Padi Pro

vertikal-drayer-30-ton-pertama-di-sulawesi-tengah-morowali-diresmikan-wujud-pemda-untuk-kesejahteraan-petani

VERTIKAL DRAYER 30 TON PERTAMA DI SULAWESI TENGAH-MOROWALI DIRESMIKAN : WUJUD PEMDA UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI

morowalikab.go.id - Bungku- Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, dalam hal ini Bupati Morowali, Drs.Taslim meresmikan Instalasi pengering Gabah (Vertikal Drayer) Kapasitas 30 Ton, bertempat di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumiraya, Ming