TINGKATKAN DISIPLIN DAN ETOS KERJA, DISKOMINFO GELAR RAPAT STAF

  Monday 17 September 2018   helman kaimu     2439

Kinerja aparatur Sipil Negara maupun Tenaga Honorer lingkup Dinas Kominfo Kabupaten Morowali sudah tidak diragukan lagi, hal ini terlihat pada saat jam kerja disibukkan dengan berbagai pekerjaan di bidangnya masing-masing. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu di tingkatkan utamanya kebersihan lingkungan kantor, evaluasi kinerja staf, dan perbaikan administrasi yang diperlukan utamanya persiapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Morowali, ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah, Drs. Abdurahman, saat memimpin rapat staf terkait peningkatan disiplin dan etos kerja.

‘’Rapat staf sengaja dilakukan untuk menindak lanjuti penyampaian Sekretaris Daerah H. Moh. Jafar Hamid, pada saat pelaksanaan upacara 17 bulan berjalan di halaman kantor bupati, Senin, 17 September 2018. Dimana beberapa poin penting perlu disampaikan keseluruh staf guna mengetahui persiapan yang harus dilaksanakan utamanya menjelang pelantikan Bupati dan wakil Bupati Morowali  terpilih periode 2018-2023, persiapan penyusunan KUA/PPAS di Banggar DPRD, serta mendukung program adipura yang selama ini digenjot secara bersama-sama’’ urai Kadis kominfo melanjutkan.

Sementara itu Sekretaris Dinas Kominfo, Bachtiar Peohoa, ST, menambahkan, selain persoalan disiplin, perlu adanya pengusulan pengadaan mobiler Dinas Kominfo pada saat penyusunan KUA/PPAS pada pembahasan di Banggar DPRD nantinya, hal ini menurutnya dikarenakan kurangnya fasilitas seperti meja dan kursi, tentunya jika mobiler terpenuhi suasana kerja staf akan menjadi lancar sesuai yang diharapkan.

Rapat dihadiri seluruh Kepala bidang, kepala Seksi, dan Staf berlangsung di Press room Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah, Senin (17/9/18). Setelah melalui proses diskusi, Kadis Kominfo menutup dengan berbagai kesimpulan untuk melakukakan kerjasama yang baik dalam setiap kegiatan utamanya dalam penyusunan program harus melibatkan staf yang memahami kebutuhan prioritas masing-masing bidang mulai dari proses penyusunan hingga perjuangan di Bappeda dan DPRD. Terang Abdurahman. Kominfo/HK

Berita Terkait

bupati-imbau-stakeholder-optimalkan-sumber-pendapatan-daerah-kabupaten-morowali

Bupati Imbau Stakeholder Optimalkan Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali

  morowalilkab.go.id - Bungku - Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Morowali menggelar Rapat Evaluasi dan Koordinasi Realisasi Penerimaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) semester

3300-2

119 ANGGOTA BPD KEC. MENUI KEPULAUAN DILANTIK BUPATI MOROWALI

Morowalikab.go.id – Menui Kepulauan. Bertempat di Pelataran Arena STQ, Kec Menui Kepulauan, Sabtu (10/11/18) Bupati Morowali, Drs. Taslim, melantik 119 orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bupati Morowali tiba di Ulunambo, Kec. Menui K

wabup-morowali-buka-sosialisasi-revolusi-mental-dan-pelatihan-pemuda-perintis-bagi-kaum-milenial-tahun-2023

Wabup Morowali, Buka Sosialisasi Revolusi Mental dan Pelatihan Pemuda Perintis Bagi Kaum Milenial Tahun 2023

  Morowalikab.go.id-Bungku- Wakil Bupati Morowali Dr.H. Najamudin S.Ag., S.Pd, M.Pd menghadiri sekaligus membuka Kegiatan Sosialisasi Revolusi Mental  dan Pelatihan Pemuda Perintis Bagi Kaum Milenial  di Daerah Kabupaten Morowali, R

hadiri-khotmil-al-quran-wabup-morowali-himbau-santri-terus-belajar-al-quran

Hadiri Khotmil Al Qur'an, Wabup Morowali Himbau Santri Terus Belajar Al Qur'an

Morowalikab.go.id-Bungku- Wakil Bupati Morowali Dr.H.Najamudin S.Ag., S.Pd., M.Pd menyampaikan agar pelaksanaan kegiatan pembinaan baca Al Quran terhadap anak-anak dan generasi muda perlu dilaksanakan secara kontinu. “Kita berharap khatam ha

pengadilan-agama-bungku-canangkan-zona-integrasi-wbk-dan-wbbm

Pengadilan Agama Bungku Canangkan Zona Integrasi WBK dan WBBM

morowalikab.go.id / BUNGKU TENGAH - Senin, 21/1/19, Kantor Pengadilan Bungku mengadakan acara Pencanangan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan