Refleksi Capaian Kepemimpinan Tahajud Tahun 2021

Morowalikab.go.id-Bungku- Hari ini mentari ufuk timur bersinar cerah pertanda aktifitas rutin sosial masyarakat berjalan lagi dan seperti biasa hiruk pikuk kehidupan berjalan lagi. Namun tidak terasa bahwa sebenarnya hari ini adalah hari istimewa dan berbeda dengan hari-hari sebelumnya, karena hari ini adalah hari terakhir penanggalan tahun 2021 dan semua akan berpindah ke tahun 2022. Dia menjadi istimewa karena, banyak hal yang akan berubah setelah hari ini, salah satunya adalah aktifitas pemerintah berupa penganggaran dan pembangunan. Setelah hari ini, pelayanan pemerintah kepada masyarakat, baik terkait masalah sosial, ekonomi maupun penyelenggaran pemerintahan secara umum akan mulai menggunakan platform dan penamaan waktu baru.

Tahun 2021 adalah tahun ketiga penyelenggaraan pemerintahan “Tahajud” dalam memimpin Kabupaten Morowali setelah dikukuhkan pada tahun 2018 yang lalu. Sebelum memasuki tahun 2022, penulis melakukan refleksi capaian kepemimpinan Tahajud selama tahun 2021.  Hal ini dilakukan semata-mata agar dapat mengambil pelajaran untuk menjadi pedoman memulai tahun 2022 nantinya. Adapun beberapa capaian kepemimpinan Tahajud sampai tahun 2021 antara lain:

Tahun 2018

Sesaat setelah dilantik, Bupati, Taslim didampingi Wakil Bupati, H. Najamudin, memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahkan terlibat langsung memimpin perhitungan riil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali. Dari hasil perhitungan tersebut, diputuskan langkah-langkah untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik. Beberapa langkah itu antara lain rasionalisasi, penjadwalan kembali kegiatan serta penundaan program/kegiatan yang dipandang tidak mendesak.

Rasionalisasi dilakukan khususnya terhadap target pendapatan yang secara kalkulatif tidak dapat dicapai targetnya maupun objek yang dipastikan tidak diperhitungkan dengan baik.  Terkait beberapa program/kegiatan yang dipandang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya dilakukan penjadwalan kembali.  Sedangkan untuk kegiatan yang dianggap masih belum mendesak dan belum prioritas, Bupati Taslim memerintahkan untuk menunda pelaksanaannya.

Upaya-upaya ini dilakukan oleh pemerintahan Tahajud, karena dalam perhitungan target penerimaan daerah, mengalami defisit lebih dari 300 Miliar Rupiah.  Deviasi Penerimaan yang tidak sesuai target tersebut harus diikuti dengan pengurangan belanja. Dari hasil rasionalisasi tersebut di akhir Tahun Anggaran 2018, keuangan daerah masih mengalami defisit sekitar 164 Miliar Rupiah. Defisit sebesar ini disebabkan Penetapan beberapa target penerimaan daerah terlampau tinggi sehingga tidak dapat dicapai, antara lain Bagi Hasil dan Retribusi Daerah.

Tahun 2019

Pada Tahun pertama Pelaksanaan RPJMD 2018 - 2023 ini, Pemerintahan Tahajud baru mulai melaksanakan beberapa program prioritasnya, karena harus menyelesaikan terlebih dahulu beberapa program/kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD TA 2018.  Sesuai salah satu misinya, untuk memacu peningkatan penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Tahajud melakukan beberapa langkah untuk memperluas objek penerimaan daerah yang menjadi kewenangannya.  Sektor-sektor yang didorong dan diupayakan menjadi penerimaan daerah antara lain Izin Perpanjangan Tenaga Kerja Asing, memastikan seluruh bangunan industri telah memiliki PBG, dan Peningkatan Pajak maupun Retribusi lainnya.

Pada Tahun 2019 ini beberapa program unggulan Tahajud yang mulai dilaksanakan antara lain :

1) Pembangunan Rumah Layak Huni (anggaran 50 juta rupiah).

2) Pembangunan Infrastruktur Dasar berupa Jalan di Menui Kepulauan sebesar 57 Miliar (multi years).

3) Menaikkan Honor PHL pada Pemerintah Daerah sesuai UMK sehingga menjadi 2,1 Juta untuk sarjana dan 1,7 juta untuk SMA/Sederajat.

4) Menaikkan Insentif Pengurus Rumah Ibadah.

5) Memberikan Anggaran bagi Kelurahan sebesar 1 Miliar.

6) Pemberian Bantuan Perahu (Fiber) dan Mesin kepada Nelayan.

7) Bantuan 1 Miliar bagi 6 Pesantren Tahfiz Quran.

8) Bantuan Biaya Pendidikan Santri di Yaman.

Dalam pelaksanaan APBD, Bupati, Taslim dan Wakilnya, H. Najamudin, melakukan kontrol yang ketat terhadap pelaksanaan APBD tersebut baik dari segi pendapatannya maupun dari aspek Belanja Daerah.  Dengan berbagai upaya ini, sampai akhir pelaksanaan APBD 2019, daerah hanya memiliki Deviasi Belanja dan pendapatan sebesar 20,1 Miliar.

Tahun 2020

Tahun 2020, Tahajud melakukan berbagai langkah untuk melaksanakan Pembangunan melalui pengelolaan keuangan yang baik. Langkah-langkah itu berupa meningkatkan Penerimaan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah.  Upaya-upaya tersebut terbukti memberikan hasil yang signifikan, ditunjukkan oleh Pendapatan Asli Daerah mencapai 310 Miliar, yang sebelumnya hanya kurang lebih 170  Miliar. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas dan program unggulan yang telah dikampanyekan dan diprogramkan dalam RPJMD tahun 2018 - 2023.  Adapun beberapa program tersebut adalah :

1) Program Bantuan Usaha Nelayan dan Jaminan Ketersediaaan Bahan bakan minyak

2) Program Peningkatan Tunjangan Kinerja Honorer dan Aparatur Sipil Negara (ASN)

3) Program Bantuan bagi Petani Sawah dan Sawit, Perbaikan Jalan Tani, Pembukaan Lahan Sawah Baru dan Ketersediaan Pupuk

4) Peningkatan Bantuan Fasilitas Perikanan

5) Pembangunan Infrastruktur/Akses di Kepulauan; Penyelesaian Jalan Lingkar Menui 37 Km (Aspal)

6) Program Alokasi Dana Modal Usaha untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebesar Rp.200 Juta/Bumdes

7) Program Pembukaan Lapangan Kerja dengan Melibatkan Usaha Kecil dan Tenaga Kerja Lokal melalui Pelatihan dan Kursus

8) Program Beasiswa Bagi Sumberdaya Lokal yang Melanjutkan Studi Sarjana (S1)

9) Program Bantuan 2000 Unit Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat, Khususnya di Wilayah Pesisir dan Kepulauan

10) Program Bantuan Pondok Pesantren (1 Miliar)

11) Program Bantuan Air Bersih dan Listrik, Terutama bagi Masyarakat Kepulauan

Dengan Pengelolaan Keuangan yang baik ini, sampai akhir Desember 2020 keadaan keuangan daerah menunjukkan Surplus sekitar 67 Miliar Rupiah. Dan paling membanggakan, dalam tiga tahun penyelenggaraan pemerintahan Tahajud ini adalah Opini Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruhnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Di samping hal-hal tersebut, suatu hal yang sangat menggembirakan adalah kebijakan pemerintahan Tahajud untuk mendorong pembangunan Pabrik Pengolah Sawit (CPO) dilakukan PT. Bukit Jajar Sejahtera (BJS).  Kebijakan pemberian izin dan mendukung beroperasinya pabrik pengolahan produksi Perkebunan ini sangat menguntungkan para petani sawit khususnya, karena adanya kompetitor market dari produksi hasil perkebunan/kebun milik masyarakat, yang mengakibatkan peningkatan harga sawit Tandan Buah Segar (TBS) sampai 2.600 Rupiah per Kg TBS, yang sebelumnya hanya sekitar 400 - 600 rupiah per Kg TBS.

Tahun 2021

Pada tahun 2021, program dan kegiatan Pemerintahan Tahajud mulai memberikan hasil dan menggambarkan perkembangan yang mengembirakan khususnya dalam indikator makro maupun indikator pembangunan lainnya. pada tahun 2021 ini, IPM Kabupaten Morowali mencapai 72,21, sementara nasional dan Sulawesi Tengah masing-masing sebesar 71,94 dan 69,55.  Demikian Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten Morowali tumbuh 28,93 persen, sementara secara nasional mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen dan Sulawesi Tengah 4,86 persen. Sementara Gini Rasio mampu ditekan pada kisaran 0,290.

Dari beberapa indikator makro tersebut, menunjukkan terjadi perbaikan perekonomian di Kabupaten Morowali, walaupun persentase kemiskinan masih cukup tinggi di atas rata-rata Nasional dan Sulawesi Tengah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai tahun 2019 tersebut mengalami banyak tantangan, yakni kondisi keuangan daerah dan situasi pandemi Covid-19 yang mulai mewabah tahun 2019.  Kondisi ini cukup menyulitkan Pemerintah Daerah, karena adanya pelbagai kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk penanganan dan pengendalian Wabah Covid-19.

Capaian pemerintahan Tahajud belumlah sempurna, namun mencermati kondisi keuangan dan penyelenggaran pemerintahan yang ada, tidaklah berlebihan jika saat ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali telah berhasil meletakkan fondasi yang baik dalam penyelenggaran pembangunan khususnya kebijakan perencanaan dan penganggaran.  Kita semua berharap, di sisa waktu pemerintahan Tahajud ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan lompatan-lompatan capaian pembangunan, sehingga MOROWALI SEJAHTERA BERSAMA yang menjadi Visi Pemerintah Daerah, dapat tercapai. Oleh: Husban Laonu, SP., M.Si (Asisten III Administrasi Umum)