Refleksi Tiga Tahun Pemerintahan “TAHAJUD”

Morowali.go.id - Bungku - 26 September 2018, atau tepat 3 (tiga) tahun yang lalu, Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Longki Djanggola, M.Si melantik dan mengambil sumpah bapak Drs. Taslim dan Dr. H. Najamudin, S.Ag., M.Pd sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali Periode 2018 - 2023. Pasangan yang menggunakan Ikon TAHAJUD (Taslim Haji Najamudin) ini memenangkan kontestasi Pilkada tahun 2018 mengungguli 4 pasangan lainnya dengan suara yang cukup signifikan. Dalam kampanyenya, Tahajud Memilih Visi MOROWALI SEJAHTERA BERSAMA yang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa Misi dan Program Unggulan. Hari ini, 26 September 2021 usia Pemerintahan Tahajud genap berjalan 3 (tiga) tahun, atau telah melebihi separuh dari satu periode pemerintahan Kepala Daerah. Berikut refleksi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

TAHUN 2018

Sesaat setelah dilantik, Bupati Taslim didampingi Wakil Bupati H. Najamudin memerintahkan TAPD bahkan terlibat langsung memimpin perhitungan riil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari hasil perhitungan tersebut, diputuskan langkah-langkah untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik. Beberapa langkah-langkah itu di antaranya rasionalisasi, penjadwalan kembali kegiatan serta penundaan program/kegiatan yang dipandang tidak mendesak.

Rasionalisasi dilakukan khususnya terhadap target pendapatan yang secara kalkulatif tidak dapat dicapai targetnya maupun objek yang dipastikan tidak diperhitungkan dengan baik. Adapun beberapa program/kegiatan yang dipandang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya dilakukan penjadwalan kembali. Sedangkan untuk kegiatan yang dianggap masih belum mendesak dan belum prioritas, Bupati Taslim memerintahkan untuk menunda pelaksanaannya.

Upaya-upaya ini dilakukan oleh Pemerintahan Tahajud, karena dalam perhitungan target penerimaan daerah, mengalami defisit lebih dari 300 Miliar Rupiah. Deviasi Penerimaan yang tidak sesuai target tersebut harus diikuti dengan pengurangan belanja. Dari hasil Rasionalisasi tersebut di akhir Tahun Anggaran 2018, Keuangan Daerah masih mengalami defisit sekitar 164 Miliar Rupiah. Defisit sebesar ini disebabkan oleh penetapan beberapa target penerimaan daerah terlampau tinggi sehingga tidak dapat dicapai, seperti Bagi Hasil dan Retribusi Daerah.

TAHUN 2019

Pada Tahun pertama Pelaksanaan RPJMD 2018 - 2023 ini, Pemerintahan Tahajud baru mulai melaksanakan beberapa Program Prioritasnya, karena harus menyelesaikan terlebih dahulu beberapa program/kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018.  Sesuai dengan salah satu Misinya yakni memacu peningkatan penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Tahajud melakukan beberapa langkah untuk memperluas objek penerimaan daerah yang menjadi kewenangannya. Sektor-sektor yang didorong dan diupayakan menjadi penerimaan daerah antara lain izin perpanjangan Tenaga Kerja Asing, memastikan seluruh bangunan industri telah memiliki IMB, dan Peningkatan Pajak maupun Retribusi lainnya.

Pada Tahun 2019, adapun beberapa program unggulan Tahajud yang mulai dilaksanakan antara lain :

1)      Pembangunan Rumah Layak Huni (anggaran 50 juta rupiah).

2)      Pembangunan Infrastruktur Dasar berupa Jalan di Menui Kepulauan sebesar 57 Miliar (multi years).

3)     Menaikan Honor PHL Pada Pemerintah Daerah sesuai UMK sehingga menjadi 2,1 Juta untuk sarjana dan 1,7 juta untuk SMA/Sederajat.

4)      Menaikan insentif pengurus rumah ibadah.

5)      Memberikan Anggaran bagi Kelurahan sebesar 1 Miliar.

6)      Pemberian Bantuan Perahu (Fiber) dan Mesin kepada Nelayan.

7)      Bantuan 1 Miliar bagi 6 Pesantren tahfiz quran.

8)      Bantuan biaya Pendidikan Santri di Yaman.

Dalam pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati Taslim dan Wakilnya Dr. H. Najamudin, melakukan kontrol yang ketat terhadap pelaksanaan APBD tersebut baik dari segi pendapatan maupun dari aspek Belanja Daerah. Dengan berbagai upaya ini, hingga akhir pelaksanaan APBD TA 2019, daerah hanya memiliki Deviasi belanja dan pendapatan sebesar 20,1 Miliyar.

TAHUN 2020

Tahun 2020, Tahajud melakukan berbagai langkah untuk melaksanakan pembangunan melalui pengelolaan keuangan yang baik. Langkah-langkah itu berupa meningkatkan Penerimaan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah. Upaya-upaya tersebut terbukti memberikan hasil yang sangat baik, yang ditunjukkan oleh Pendapatan Asli Daerah dapat mencapai 310 Miliar, yang sebelumnya hanya menyentuh angka sebesar kurang lebih 170 Miliar.

Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program-program Prioritas dan Program Unggulan, yang telah dikampanyekan dan diprogramkan dalam RPJMD tahun 2018 - 2023.  Adapun beberapa program tersebut adalah :

1)        Program Bantuan Usaha Nelayan dan Jaminan Ketersediaaan BBM

2)        Program Peningkatan Tunjangan Kinerja Honorer dan Aparatur Sipil Negara (ASN)

3)  Program Bantuan Bagi Petani Sawah dan Sawit, Perbaikan Jalan Tani, Pembukaan Lahan Sawah Baru dan Ketersediaan Pupuk

4)        Program Bantuan Fasilitas Perikanan (lebih besar)

5)        Pembangunan Infrastruktur/Akses di Kepualauan; Penyelesaian (pengaspalan) Jalan Lingkar Menui Sepanjang 37 Km

6)        Program Alokasi Dana Modal Usaha untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebesar Rp200 JUTA/Bumdes

7)        Program Pembukaan Lapangan Kerja dengan Melibatkan Usaha Kecil dan Tenaga Kerja Lokal

8)      Program Beasiswa Bagi Sumberdaya Lokal yang Melanjutkan Studi Sarjana (S1) Penyelenggaraan Pendidikan Gratis untuk Semua

9)        Program Bantuan 2000 Unit Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat, Khususnya di wilayah Pesisir dan Kepulauan.

10)     Program Bantuan Pondok Pesantren (1 Miliar)

11)     Program Bantuan Air Bersih dan Listrik, Terutama bagi Masyarakat Kepulauan

Dengan Pengelolaan Keuangan yang baik ini, sampai akhir Desember 2020, keadaan keuangan daerah menunjukkan Surplus sekitar 67 Miliar Rupiah.  Selain itu, selama tiga tahun penyelenggaraan Pemerintahan Tahajud ini, Opini Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruhnya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Di samping hal-hal tersebut, suatu hal yang sangat menggembirakan adalah kebijakan pemerintahan Tahajud untuk mendorong pembangunan Pabrik Pengolah Sawit (CPO) yang dilakukan PT Bukit Jajar Sejahtera (BJS). Kebijakan pemberian izin dan mendukung beroperasinya pabrik pengolahan produksi perkebunan ini sangat menguntungkan para petani sawit karena adanya kompetitor market dari produksi hasil perkebunan/kebun milik masyarakat, yang mengakibatkan peningkatan harga Sawit Tandan Buah Segar (TBS) mencapai 2.600 Rupiah per  kilogram TBS, yang sebelumnya hanya sekitar 400 - 600 rupiah per kilogram TBS.

TAHUN  2021

Pada tahun 2021, program dan kegiatan Pemerintahan Tahajud mulai memberikan hasil dan menggambarkan perkembangan yang menggembirakan khususnya dalam indikator makro maupun indikator pembangunan lainnya. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Morowali mencapai 72,21 persen sementara nasional dan Sulawesi Tengah masing-masing sebesar 71,94 persen dan 69,55 persen.  Demikian Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten Morowali tumbuh sebesar 28,93 persen, sementara secara Nasional mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen dan Sulawesi Tengah 4,86 persen. Sementara Gini Rasio mampu ditekan pada kisaran 0,290 persen. Dari beberapa indikator makro tersebut, menggambarkan terjadi perbaikan perekonomian di Kabupaten Morowali, walaupun persentase kemiskinan masih cukup tinggi di atas rata-rata Nasional dan Sulawesi Tengah.

Penyelenggaraan yang dimulai tahun 2019 tersebut mengalami banyak tantangan, yakni kondisi keuangan daerah dan situasi Pandemi Covid-19 yang mulai mewabah tahun 2019.  kondisi ini cukup menyulitkan Pemerintah Daerah, karena adanya berbagai kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk penanganan dan pengendalian Wabah Covid-19.

Capaian pemerintahan Tahajud sampai Tahun ke-3 Pemerintahannya, belumlah sempurna, namun mencermati kondisi keuangan dan penyelenggaran pemerintahan yang ada, tidaklah berlebihan jika saat ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah telah berhasil meletakkan Fondasi yang baik dalam penyelenggaran pembangunan yang diharapkan dapat menjadi pijakan pemerintahan selanjutnya.

Oleh : Husban Laonu (Asisten Administrsi Umum-selaku TAPD Kabupaten Morowali)