Rapat Paripurna DPRD, Agendakan Penyampaian Ranperda Usul Pemda Morowali

  Jumat 21 Mei 2021   Winda Bestari     270

IMG-20210521-WA0012

morowalikab.go.id - Bungku - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna ke tiga (3), masa persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 Jumat, (21/05). Rapat dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Usul Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali berlangsung di ruang sidang DPRD,  dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Morowali, Asgar Ali dan diikuti sebanyak 15 orang anggota dewan. Hadir di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Ir. Rizal Badudin, para Kepala OPD, pejabat eselon III dan IV lingkup Pemkab Morowali serta insan pers.

Berkenaan dengan substansi materi Ranperda yang diajukan, Asisten I, Rizal Badudin dalam membacakan sambutan Bupati Morowali menyebut bahwa Pemda telah melakukan tahapan mekanisme pembentukan perda, yakni tahapan uji publik pada 9 Maret 2021 bersama stakeholder terkait. Selain itu, telah dilakukan permohonan harmonisasi Ranperda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dan telah mendapat tanggapan harmonisasi dengan Surat Nomor w.24-pp.02.02-1680 pada 5 Mei 2021 sebagai dasar perbaikan atas Ranperda.

IMG-20210521-WA0024

Berikut uraian maupun maksud dan tujuan Ranperda usul Pemerintah Daerah;

1. Ranperda tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan terdapat pembagian kewenangan antara instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Olehnya, sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang termaktub pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penetapan jalan Kab/Kota menjadi kewenangan daerah.

2. Ranperda tentang Pendapatan Desa
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat daerah diberikan sumber pendanaan sebagai salah satu fungsi pemberdayaan daerah sebagai daerah otonom salah satunya kewenangan daerah memungut pajak dan retribusi. Hasil retribusi desa, merupakan hasil dari pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan dan pendapatan lain asli desa yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada desa dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi desa.

3. Ranperda tentang Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berdampak pada jumlah angkatan kerja yang juga terus bertambah setiap tahun. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap angkatan kerja untuk masuk ke dalam pasar kerja. Serapan angkatan kerja di Morowali belum mampu optimal karena  menghadapi berbagai kendala baik tingkat pendidikan, maupun keterampilan atau keahlian tenaga kerja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah perlu membuat peraturan tentang pengelolaan pasar kerja sebagai tindaklanjut berdasarkan ketentuan lampiran huruf G angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja.

IMG-20210521-WA0027

Akhir sambutannya, Bupati berharap DPRD dapat membahas Ranperda tersebut melalui tingkat Komisi maupun Bapemperda untuk ditinjaklanjuti dan difasilitasi pada tingkat Provinsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kab. Morowali.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyampaian Ranperda usul pemerintah daerah dan diakhiri dengan penyerahan dokumen Ranperda kepada pimpinan DPRD dan masing-masing ketua Fraksi DPRD Morowali.

Berita Terkait

idul-adha-1442-h-pemda-morowali-putuskan-boleh-salat-berjamaah-di-masjid-dan-lapangan

Idul Adha 1442 H, Pemda Morowali Putuskan Boleh Salat Berjamaah di Masjid dan Lapangan

morowalikab.go.id - Bungku - Jumat, (16/07) bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati, Pemerintah Kabupaten Morowali beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi. Rakor dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti

pasar-ramadhan-1440-hpusat-kuliner-buka-puasa-di-bungku

Pusat Kuliner "Pasar Ramadhan" di Bungku, Meramaikan Ramadhan 1440 H.

PPID - Morowalikab.go.id - Bungku - Peresmian pasar ramadhan 1440 H digelar di Lapangan Sepak Bola Bungku Tengah pada Senin, (06/05/19). Acara dibuka langsung Bupati Morowali, Drs. Taslim,  dihadiri oleh Camat Kec. Bungku Tengah, beberapa Kepala OPD

bupati-morowali-hadiri-acara-pelantikan-dan-pengukuhan-perangkat-desa-kader-posyandu-dan-tp-pkk-desa-bahomoleo

Perangkat Desa, Kader Posyandu dan TP-PKK Desa Bahomoleo di Kukuhkan, Bupati dan Wabub Hadir

Morowalikab.go.id, Bungku, Bupati Morowali, Drs. Taslim menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan Perangkat Desa dan Kader Posyando serta TP-PKK Desa Bahomoleo Kecamatan Bungku Tengah, Senin (14/09/20). Acara berlangsung di Balai Desa Bahomoleo

bupati-morowali-prestasi-kapolres-akbp-dadan-wahyudi-di-morowali-sangat-luar-biasa

Taslim Sebut Prestasi Kapolres AKBP Dadan Wahyudi di Morowali Sangat Luar Biasa

PPID - Morowalikab.go id - Bungku. Senin (19/08) malam, Pemerintah Daerah Kab. Morowali gelar acara pisah sambut pejabat lama Kapolres Morowali Utara, AKBP Dadan Wahyudi SH, SIK, M.Crim, dan pejabat baru AKBP Bagus Setiawan, SH, SIK, diselenggarakan

wabup-morowali-safari-ramadhan-antar-pulau

Wabup Morowali Safari Ramadhan Antar Pulau

PPID - morowalikab.go.id - Tim II Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali berdakwah keliling antar pulau di Kecamatan Menui kepulauan dan Bungku Selatan. Rombongan yang dipimpin Wakil Bupati Morowali DR. H. Najamudin, S.Ag.,S.Pd.,M.Pd, m