Pemkab Morowali Sosialisasi Perbup Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan PNS

  Thursday 17 September 2020   helman kaimu     2336

1

Morowalikab.go.id, Bungku, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) bersama Bagian Organisasi Tatalaksana (Ortal) menggelar Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Morowali Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ruang Pola Kantor Bupati, Kompleks perkantoran Fonuasingko, Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah, Kamis (17/09/20).

Hadir dalam kegiatan sosialisasi diantaranya, Staf Ahli, Ambol Lewa, S.Pd., M.Pd, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Hj. Siti Samria M. Sia, S.I.P, Kepala BKPSDMD, Alwan H. Abubakar, dan Kepala Bagian Ortal, Husni Rais sebagai pemateri

Sosialisasi yang dibuka Bupati Morowali diikuti oleh Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

2

Mengawali kegiatan Sosialisasi, Ketua Panitia, Rifa’i Rone, S.Pd dalam laporannya mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman PNS terhadap Peraturan Bupati Morowali Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS.

Sementara itu, Bupati Morowali, Drs. Taslim dalam sambutannya mengatakan kegiatan sosialisasi merupakan upaya menyamakan persepsi terkait dengan pemberian Tambahan Penghasilan PNS sehingga bisa dilaksanakan dengan baik.

''Sosialisasi Perbup Morowali tentang pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS bertujuan untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi sehingga dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan tidak ada yang merasa dirugikan,'' ujarnya

Ia melanjutkan, Keterlambatan pembayaran Tunjangan Penghasilan (TP) PNS bukan keinginan Bupati namun mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat.

''Jika dalam pembayaran TP PNS mengalami keterlambatan, itu bukan keinginan Pemda dalam hal ini Bupati, namun menunggu kebijakan pemerintah pusat, sehingga dengan kebijakan tersebut Pemda harus melaksanakannya dengan tetap berpedoman pada regulasi ataupun peraturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan pembayaran nantinya tidak melanggar aturan,'' jelas mantan anggota DPRD Morowali.

Taslim berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan sosialisasi dengan sungguh-sungguh sehingga mampu mensosialisasikannya di OPD masing-masing.

''Saya berharap seluruh peserta mengikuti sosialisasi dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga nantinya bisa maksimal pelaksanaannya. Selain itu, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman bagi ASN dan mampu mensosialisasikan kembali pada ASN di OPD masing-masing terkait dengan apa yang dipenuhi untuk bisa mendapatkan tunjangan kinerja sesuai yang diharapkan. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini dapat menambah wawasan dan dapat mengembangkan SDM bagi ASN di Kabupaten Morowali,'' pungkas Taslim.

 

Berita Terkait

dukung-data-akurat-dinsos-gelar-verval-dtks

Dinsos Morowali : Melalui Aplikasi SIKS - NG, Menuju Finalisasi DTKS Yang Valid dan Berkualitas ( Kegiatan Hari ke Dua )

morowalikab.go.id - Bungku - Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali menggelar Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( Verval DTKS) di Aula Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Jumat (10/07/20). Hal ini penting dilaksanak

pemkab-morowali-sampaikan-jawaban-atas-pandangan-fraksi-terhadap-tiga-buah-ranperda-usul-pemda

Pemkab Morowali Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi Terhadap Tiga Buah Ranperda Usul Pemda

Morowalikab.go.id, Bungku, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali terhadap 3 (Tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul Pemerintah

imbauan-pemerintah-daerah-kabupaten-morowali-untuk-menggunakan-sosial-media-secara-bijak

Imbauan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk menggunakan sosial media secara bijak

Morowalikab.go.id- Morowali- Di era keterbukaan informasi hari ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) khususnya berbasis sosial media memberi dampak negatif bagi akhlak dan moral masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabu

rakerda-hukum-2025-di-morowali-bahas-produk-hukum-daerah-untuk-percepat-pembangunan

Rakerda Hukum 2025 di Morowali Bahas Produk Hukum Daerah untuk Percepat Pembangunan

Morowalikab.go.id – Bungku - Pemerintah Kabupaten Morowali menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Hukum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Sombori Hotel Metro, Desa B

tindak-lanjuti-tuntutan-warga-terdampak-banjir-bupati-taslim-gelar-rapat-mediasi

Tindak Lanjuti Tuntutan Warga Terdampak Banjir, Bupati Taslim Gelar Rapat Mediasi

PPID - morowalikab.go.id - Bungku - Bupati Morowali Drs. Taslim didampingi Wakil Bupati DR. H. Najamudin, S.Ag., S.Pd., M.Pd, menggelar rapat mediasi antara Masyarakat Tiga Desa yang terdampak banjir bandang Sungai Dampala bersama Pihak Perusahaan Pe