Pemkab Morowali ikuti Zoom Meeting Sosialisasi Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI

Morowalikab.go.id-Bungku- Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali mengikuti Zoom Meeting terkait Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) di ruang Media Center Kantor Bupati, Selasa (22/03).

Turut hadir dari Pemkab Morowali, Wakil Bupati Morowali Dr.H.Najamudin, M.Pd., Sekretaris Dinas Kesehatan Bidang PP dan KB Nirmawati S.KM., M.Ph., Perwakilan Bappeda Elinar Beti, S.T., MM., Perwakilan TP PKK Morowali Aminah Candra, SKM.

Sosialisasi ini, Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dalam hal ini, BKKN ditunjuk menjadi ketua pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat pusat. Salah satu tugas utama tim pelaksana adalah melakukan koordinasi sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan.

Dalam hal ini, Wakil Bupati Morowali Dr.H.Najamudin, M.Pd, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah berkomitmen untuk menurukan prevalensi angka stunting di Kabupaten Morowali, dengan melibatkan semua stakeholder terkait.

 “ Penurunan stunting ini harus melibatkan semua elemen baik pemerintah daerah, Kecamatan, dan desa, sehingga dengan adanya keterlibatan tersebut, program-program akan sinkron dan ini akan berhubungan secara tidak langsung dalam penanganan penurunan stunting di Kabupaten Morowali”. Pungkasnya.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa Kabupaten/kota tidak lagi mendesain secara langsung terkait juknis stunting, namun juknis secara nasional (RAN-PASTI akan diikuti dan diimplementasikan oleh seluruh kabupaten/kota se Indonesia.

“ Informasi hari ini, bahwa kabupaten/kota tidak lagi mendesain secara langsung, jadi sudah ada juknis secara nasional. langkah-langkah ini yang nantinya akan kita ikuti. Perihal data stunting Morowali tadi sudah ditampilkan dari tim pusat, dan teori/langkah-langkah strategis yang disampaikan oleh tim pusat sudah sangat lengkap. Sehingga, dalam menangani stunting ini kita tidak lagi bekerja sendiri tetapi sudah dibantu oleh pihak pusat. Alhamdulillah sosialisasi hari ini yang diikuti dari 2 provinsi yaitu Sulawesi Tengah dan Papua berjalan lancar.” Ungkapnya.

Wabup Najamudin berharap, dengan adanya langkah-langkah yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat, dengan mensinergikan seluruh kabupaten/kota. Insyaallah di Tahun 2023-2024 Zero Morowali Stunting dapat tercapai.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Siti Magfirah, S.KM Menyampaikan sesuai dengan pertemuan sosialisasi 2 provinsi hari ini melalui rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia (RAN-PASTI), dasarnya adalah Kabupaten Morowali mempunyai angka prevalensi stunting di Tahun 2021 5,2% sementara targert kita Tahun 2022 harus turun tergaetnya mencapai 14% itu target prevalensi stunting di Kabupaten Morowali. Dalam hal ini, aksi nasional diturunkan menjadi aksi kabupaten.

“ Tindaklanjut RAN-PASTI tidak jauh dari apa yang sudah direncanakan, kita hanya melanjutkan sampai ke daerah dalam hal ini tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Terkait prevalensi stunting, jika kita menggunakan data E-PPBGM yang pengukurannya dilakukan oleh teman-teman Puskesmas dan kader yang ada di Posyandu itu cenderung menurun yaitu di akhir 2019, kemarin stunting di angka 12% sampai dengan Agustus 2021 sudah di angka 5.2%. Akan tetapi jika kita menggunakan pengukuran hasil survey dari Kementerian Kesehatan itu sedikit ada peningkatan kasus. Sehingga masing-masing mempunyai perbedaan dalam beberapa hal. Sasarannya kalau E-PPBGM ini seluruh total populasi semua balita yang di ukur, tapi kalau untuk survey ini menggunakan sampel. Jadi, dalam satu kecamatan ada beberapa desa dan dalam satu desa ada beberapa satu rumah tangga yang dijadikan sampel.kemudian dari aspek pelaksana pengukuran, dari kementerian itu betul-betul dilakukan oleh tenaga profesional yang terlatih dan alat sudah sesuai SOP. Walaupun bisa dikatakan cenderung menurun, walaupun ini ada peningkatan dari 2019 di angka 26 sekian persen dari hasil riset naik di tahun 2021 menjadi 29%.” Pungkasnya.

Diketahui, peserta sosialisasi dari Provinsi Sulawesi Tengah, diantaranya Kepala dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah ( Selaku Ketua Bidang Pelayanan Intervensi spesifik dan sensitive); Kepala OPD KB Provinsi Sulawesi Tengah ( selaku Ketua Bidang Perubahan perilaku dan pendampingan keluarga); Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah (Selaku Ketua Bidang koordinasi dan konvergensi); Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah ( Selaku Ketua pelaksanan TPPS).

Diketahui, Narasumber Sosialisasi diantaranya Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Wakil Ketua Bidang Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian dan Pengawalan Pelaksanaan, Wakil ketua Bidang Koordinasi Intervensi Spesifik, Wakil Ketua Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan.