PEMETAAN LANJUTAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI

11 OPD MOROWALI IKUTI RAKOR

Bertempat di ruang rapat kantor Wali Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Morowali mengikuti rapat koordinasi pemetaan lanjutan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi, rabu, (2/8/2017).  Dari 11 OPD tersebut diantaranya Bappeda, BKD, Dinas Pendapatan, Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas pengelolaan Keuangan dan asset, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Capil, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Tata Ruang.

Rapat yang dihadiri pimpinan OPD tersebut dipimpin langsung 3 fungsional KPK diantaranya Fungsional koordinasi supervisi KPK Asril, Fungsional Konsulda KPK Dani dan Fungsional pencegahan KPK Toni. Kegiatan yang merupakan kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan pemaparan masing-masing OPD terhadap aksi pencegaan korupsi terintegrasi.

Dalam pemaparannya, masing-masing kepala OPD menyampaikan program yang sudah terealisasi beserta kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi, sehingga Fungsional KPK memberikan solusi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah bahwa dalam menjalankan pengelolaan keuangan Daerah yang perlu diperhatikan adalah peraturan perundang-undangan yang final dan mengikat sebagi dasar hukum dalam mengambil suatu keputusan.

Dari ketiga fungsional KPK salah satu diantaranya Azril mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi hadir untuk penguatan organisasi bukan untuk menakut- nakuti pejabat penyelenggara Negara oleh karena itu melalui kesempatan ini mari kita samakan persepsi dalam merancang rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi dengan sebaik-baiknya. sehingga apa yang kita rencanakan bisa terwujud demi kemajuan daerah, bangsa dan Negara. (Kominfo Morowali/HK)