Pembukaan Masa Sidang Kedua DPRD, Bupati Paparkan Agenda Penting

PPID – morowalikab.go.id – Bungku - Setelah melalui masa sidang pertama yang telah ditutup dengan pengesahan berbagai agenda penting,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kembali menggelar pembukaan masa sidang ke-2 di Ruang  Sidang DPRD, Jumat (31/5/19) sore.

Rapat dimulai sejak pukul 16.30 WITA, dihadiri Ketua DPRD Irwan Arya, Wakil Ketua I, Iriane Ilyas, Wakil Ketua II, Kuswandi, serta sejumlah Anggota DPRD. Selain unsur pimpinan Dewan, Hadir pula Bupati Morowali Drs. Taslim, Wakil Bupati DR. H. Najamudin, S.Ag.,S.Pd.,M.Pd, Sekretaris Daerah H. Moh. Jafar Hamid, SH.,M.M, dan seluruh Kepala OPD.  

Dalam Sambutannya, Bupati Taslim mengatakan, Masa sidang ini memiliki arti yang sangat penting karena merupakan masa sidang terakhir bagi Anggota Dewan yang terhormat setelah mengabdi dan bekerja sebagai mitra Pemerintah Daerah selama lima tahun.

‘’Saya percaya kerja keras, sumbangan pemikiran dan sumbangsih para Anggota Dewan selama ini telah memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta perbaikan kesejahteraan masyarakat,’’ Ujar Taslim .

Bupati menambahkan, pada masa persidangan ke-2 ini kita memiliki beberapa agenda penting yang ingin saya sampaikan diantaranya: pertama, pembahasan beberapa raperda baik inisiatif maupun yang diajukan Pemerintah Daerah. Kedua, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPA) Tahun 2020, sebagai pelaksanaan pembangunan tahun kedua pemerintahan kami. Ketiga, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan (KUA/PPA-P) Tahun 2019. Keempat, pembahasan perubahan APBD Tahun 2019.

‘’Khusus Anggaran Perubahan APBD Tahun 2019 ini, sangat penting kita lakukan dengan baik dan segera, mengingat salah satu catatan penting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tengah, dalam penyerahan opini beberapa saat lalu. Meskipun kita memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualaian atau WTP dari BPK, kita tetap serius memperhatikan catatan BPK karena, berkaitan dengan kemampuan finansial daerah, yang berarti besaran belanja harus dapat menyesuaikan dengan pendapatan yang dapat kita capai,’’ Jelas mantan Anggota DPRD Kabupaten Morowali tersebut.

Lebuh lanjut, Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai mitra harus dapat memfokuskan kinerja terhadap Pendapatan Daerah. ‘’Sebagai Kepala Pemerintahan, saya akan terus berusaha meningkatkan penerimaan daerah baik dari Dana-dana transer daerah, Pendapatan Asli Daerah, maupun penerimaan lainnya, sementara Dewan Perwakilan Daerah akan melakukan pengawasan dengan cermat,’’ Jelas Taslim. Kominfo/HK