Maksimalkan Indikator Permintaan KPK, Sekda Morowali Ungkap Syarat Yang Harus Dipenuhi

  Sunday 20 November 2022   helman kaimu     940

WhatsApp Image 2022-11-21 at 14-36-08

Morowalikab.go.id, Bungku, Untuk memaksimalkan indikator permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Drs. Yusman Mahbub Pimpin Rapat Koordinasi bersama perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Morowali.

Rapat yang berlangsung di Ruang Pola Lantai I Kantor Bupati  dihadiri Sekretaris Inspektorat Daerah, Nur Alam, S.Pd., M.Pd, dan seluruh perwakilan OPD terkait rencana aksi pemberantasan korupsi. Senin (21/11/22) pagi.

WhatsApp Image 2022-11-21 at 14-36-58

Dikesempatan tersebut, Sekda Morowali, Yusman Mahbub mengatakan rapat bersama OPD terkait aksi pemberantasan korupsi bertujuan untuk memaksimalkan indikator permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait, guna mempersiapkan laporan kinerja Pemerintah Daerah pada seluruh OPD lingkup Pemkab Morowali.

‘’Pertemuan ini untuk mempersiapkan laporan kinerja Pemerintah Daerah dari semua OPD, mulai dari awal penyusunan APBD hingga pelaksanaan APBD, termasuk tepat atau tidaknya jadwal penyusunan APBD, laporan keuangan daerah, dan laporan Barang Milik Daerah (BMD), itu semua yang dia minta KPK,’’ ungkap Yusman Mahbub.

WhatsApp Image 2022-11-21 at 14-35-39

Tidak hanya itu, mantan Kepala DPMPTSP tersebut juga mengungkapkan indikator lainnya yang dipersyaratkan KPK.

‘’Selain indikator penyusunan APBD, laporan keuangan daerah, dan laporan BMD, juga terkait standar pemenuhan standar Unit Layanan Pengadaan (ULP), jumlah pegawai yang dibutuhkan, Perda Retribusi yang diatur  laporannya per triwulan, pelaksanaan bagi Pemdes terkait dengan ketentuan-ketentuan pembinaan masyarakat di Desa,’’ ujar Yusman Mahbub.

WhatsApp Image 2022-11-21 at 14-36-40

Dirinya menambahkan, dari hasil pemaparan OPD terkait, semua sudah hamper maksimal, kecuali Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari semua indikator yang diminta KPK sudah memenuhi syarat.

‘’Untuk pemenuhan indikator, semua OPD sudah hamper maksimal kecuali PTSP dari semua indikator yang diminta KPK sudah memenuhi syarat yang lainnya belum. Adapun indikator yang disyaratkan KPK diantaranya, regulasi, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, dan teknis pengawasan pelaporan kita. Inilah yang dievaluasi KPK. Untuk itu, saya berharap seluruh apa yang disyaratkan KPK dapat dipenuhi sesuai standar yang dipersyaratkan KPK,’’ pungkasnya.

Berita Terkait

tegas-bupati-morowali-tidak-penuhi-kewajiban-stopkan-aktifitas-pertambangan

Bupati Morowali Tegaskan, Tidak Penuhi Kewajiban Hentikan Aktifitas Pertambangan

Morowalikab.go.id, Bungku, Untuk memastikan terpenuhinya kewajiban perusahaan, Bupati Morowali, Drs. Taslim menggelar pertemuan dengan sejumlah investor pada Senin (19/04/21). Berlangsung di Ruang Kerja Bupati, pertemuan tersebut dihadiri Kadis P

dprd-morowali-gelar-rapat-paripurna-penyampaian-lkpj-bupati-tahun-anggaran-2022

DPRD Morowali Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022

Morowalikab.go.id, Bungku - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna ke-3 masa persidangan II, tentang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah Tahun 2022 oleh Pemerintah Daerah

rapat-tim-penilai-persiapan-lomba-desa-p2wkss-kabupaten-morowali

Jelang Lomba P2WKSS, DPMDP3A Morowali Gelar Rapat Koordinasi

Morowalikab go.id. – Bungku –  Jelang pelaksanaan penilaian lomba Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kabupaten Morowali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga

wabup-najamudin-fkub-wadah-pemersatu-antar-umat-beragama

Wabup Najamudin: FKUB Wadah Pemersatu Antar Umat Beragama

PPID – morowalikab.go.id – Bungku - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Morowali periode 2019-2023 melaksanakan rapat kerja (Raker) pada Kamis (12/9/19). Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Bungku, dihadiri oleh Wa

berikut-jawaban-bupati-atas-pandangan-umum-fraksi-terhadap-penyampaian-nota-keuangan-ranperda-tentang-pertanggungajwaban-apbd-ta-2020

Berikut Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penyampaian Nota Keuangan Ranperda tentang Pertanggungajwaban APBD TA 2020

morowalikab.go.id - Bungku - Jumat, (18/06) berlangsung di Ruang Sidang DPRD Rapat Paripurna ke-8 (delapan) Masa Persidangan III dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah ten