Pemkab Morowali Jawab Pandangan Umum Fraksi Soal RPJMD 2025-2029

Morowalikab.go.id, Bungku - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Morowali menyampaikan pidato jawaban atas pandangan umum fraksi tentang rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029.

Pidato itu disampaikan oleh, atas nama Bupati Morowali, Wakil bupati (Wabup), Iriane Iliyas saat menghadiri rapat paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, bertempat di Gedung DPRD Morowali, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Rabu (30/7/2025).

Rapat paripurna dibuka langsung Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marzuki didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta dihadiri para anggota dewan, Sekda Morowali, para asisten/staf ahli, para pimpinan OPD Lingkup Pemkab Morowali, Unsur Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.

Mengawali pidatonya, Wabup Iriane Iliyas menyampaikan ucapan terima kasih atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029. 

Atas pandangan fraksi Partai Nasdem, pemerintah daerah menyampaikan bahwa, dalam penyusunan dokumen Kabupaten Morowali telah melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan secara teknokratik, uji publik, forum perangkat daerah, evaluasi Pemprov Sulteng, pembahasan DPRD, dan Musrenbang RPJMD.

Selain itu, pemerintah daerah berpendapat bahwa, dalam penyusunan dokumen ini telah menelaah terhadap RPJMD Nasional, RPJMD Provinsi, dan  kabupaten Morowali 2025-2045. 

“Namun jika terdapat ketidak sinkronan akan menjadi perbaikan sebelum Perda ditetapkan,” ujar Iriane Iliyas dalam pidatonya.

Selanjutnya, atas pandangan umum fraksi Partai Gerindra, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas beberapa rekomendasi di empat bidang pembangunan yakni, di bidang ekonomi,  bidang  infrastruktur,  bidang  sosial, dan bidang pemerintahan. 

Dari beberapa rekomendasi ini, telah termuat dalam rancangan akhir RPJMD 2025-2029, seperti memprioritaskan mendorong hilirisasi dan diversifikasi ekonomi, penguatan koperasi dan umkm berbasis lokal, pengawasan ketat terhadap praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat lokal, hingga peningkatan kualitas guru dan tenaga medis dan lain sebagainya.

“Namun tentunya perlu penajaman kembali pada pembahasan bersama Pansus DPRD dan pemerintah daerah, dan beberapa rekomendasi lainnya akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan,” imbuhnya.

Kemudian, atas pandangan umum Partai Demokrat, pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi karena telah menerima dan menyetujui Ranperda RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029, untuk dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, dengan beberapa rekomendasi.

“Pemerintah daerah menyampaikan bahwa, rekomendasi fraksi Partai Demokrat telah termuat dalam dokumen rancangan akhir yang diajukan untuk mendapatkan saran dan masukan yang lebih komprehensif pada pembahasan bersama DPRD sesui jadwal yang ditentukan,” jelasnya.

Atas pandangan fraksi Partai Golkar, pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas koreksi terhadap rancangan akhir RPJMD, dan akan menjadikan catatan perbaikan terhadap rancangan akhir.

Terutama atas koreksi dalam penyajian data yang belum sesuai, dan pemerintah daerah menyampaikan apresiasi terhadap fraksi partai golkar yang akan mengikuti perkembangan pembahasan, khususnya pendalaman tentang program, indikator outcome, dan target.

“Untuk itu, pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan perangkat daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga barometer penilaian sasaran akhir dapat tercapai,” kata Wabup Morowali.

Kemudian atas pandangan umum Partai Perindo, pemerintah daerah akan menindaklanjuti beberapa rekomendasi yang disampaikan yaitu, melakukan audit menyeluruh terhadap pos-pos belanja daerah, merumuskan strategi penghematan yang konkret, meningkatkan alokasi belanja untuk sektor-sektor produktif, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

“Rekomendasi fraksi Partai Perindo akan menjadi masukkan bagi pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti oleh setiap perangkat daerah, sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik,” tutupnya.