PEMKAB MOROWALI GELAR FGD BERSAMA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS : PENDALAMAN EVALUASI TEMATIS

morowalikab.go.id -Bungku- Kabupaten Morowali termasuk dari Tujuh daerah terpilih di Indonesia yang menjadi Studi Kasus Pendalaman evaluasi tematis, hal itu terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) Pendalaman Evaluasi Tematis Optimalisasi Inklusivitas Sektor Ekonomi Dominan didaerah, di Ruang Pola Kantor Bupati, pada Rabu (27/7/22).

FGD dimulai pukul 09.00 WITA dan dihadiri sejumlah pihak terkait. Dalam kegiatan yang digagas oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tersebut, dibahas Pelaksanaan Evaluasi Tematis Optimalisasi Inklusivitas Sektor Ekonomi Dominan Didaerah, Paparan IPEI oleh Tim IPEI Bappenas, serta pemaparan terkait oleh kadis Nakertrans, kadis Perindag, dan kadis Sosial Lingkup Pemkab Morowali.

FGD yang digelar secara tatap muka tersebut di buka Oleh Assisten III Bidang Administrasi dan Umum, Husban Laonu, di hadiri oleh jajaran Bappenas dan  Pejabat Teras Pemerintah Lingkup Pemkab Morowali.

Dalam sambutannya, Husban menjelaskan harapan dalam pelaksanaan FGD ini serta dampak masuknya berbagai investasi di Morowali terhadap pembangunan dan perekonomian.

"Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang untuk Knowledge Sharing/berbagi wawasan dan mendiskusikan isu-isu terkait optimalisasi Inklusivitas Sektor Ekonomi Dominan didaerah. Kita melaksanakan FGD sebagai acuan Pengambilan kebijakan untuk daerah, melalui FGD ini juga diharapkan dapat mengevaluasi secara mendalam berdasarkan isu strategis untuk kemudian dapat di susun rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi yang dilihat adalah kemampuan dasar atau ekonomi andalan agar dapat berimbas besar pada pembangunan. Seperti kita ketahui, Kita memiliki beberapa perusahaan yang berdiri di Morowali, Dampak ekonomi maupun dampak sosial yang pasti akan sangat luar biasa, jika kita tidak mengambil langkah-langkah inovasi, menjadikan kemampuan pemerintah daerah sebagai satu elemen dan juga  dukungan pemerintah Pusat dalam pembangunan daerah yang sangat kita Butuhkan dan berimbang. serta dengan cukup waktu  harapanmya apa yang kita sepakati hari ini untuk perbaikan ekonomi dan kesejahteraan morowali demi tercapainya visi pemerintah daerah", Jelasnya.

Sementara itu,mengawalai FGD Pihak Bappenas mengatakan Evaluasi tematis berdasar pada peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman evaluasi pembangunan nasional. Setiap tahunnya evaluasi rencana pembangunan nasional harus dilaksanakan untuk menjadi masukan bagi penyusunan rencana kerja pada periode Berikutnya. Kemudian acara berlangsung dengan pemaparan dari beberapa dinas terkait serta dilanjutkan dengan diskusi oleh Peserta FGD.