Paripurna Ke-9, Berikut Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Pengantar Nota Keuangan dan RAPBD 2020

PPID - morowalikab.go.id - Bungku - DPRD menggelar rapat paripurna ke-9, masa persidangan ke-1 tahun 2019/2020, dengan agenda mendengar tanggapan Bupati atas pemandangan umun fraksi terhadap pengantar nota keuangan dan RAPBD TA 2020 di Ruang Sidang DPRD, Selasa (05/11).

Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kab. Morowali, Kuswandi, dan dihadiri oleh Bupati Morowali, Taslim, Wakil Ketua I, Sarifudin Hafid, Wakil Ketua II, Asgar Ali, bersama 20 orang anggota DPRD. Undangan lainnya yang hadir, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan insan pers.

Taslim dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas persetujuan seluruh fraksi untuk diteruskan pada pembahasan tahapan selanjutnya terhadap RAPBD tahun 2020. Walaupun dalam tanggapan fraksi terdapat beberapa catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Persetujuan semua fraksi memberikan makna adanya kesamaan komitmen antara eksekutif dengan legislatif untuk menyelesaikan pembahasan RAPBD tahun 2020 secara tepat waktu, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan berkelanjutan.

"Persetujuan seluruh fraksi ini, dapat dimaknai sebagai kesamaan komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat", ucapnya.

Berikut jawaban bupati atas tanggapan fraksi terhadap pengantar nota keuangan dan RAPBD tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban utang jangka pendek tahun 2018, baik yang telah diproses tahun 2019 maupun untuk tahun 2020;
2. Terhadap penurunan PAD, didasarkan pada penghitungan angka riil yang menjadi realisasi tahun 2019;
3. Terkait dengan penghapusan dana lembur PNS/non PNS, usulan fraksi yang berharap tetap diberlakukan dengan pengecualian terhadap BPKAD, BP3D, dan Sekretariat DPRD dapat dipahami, tetapi pemda tetap akan mengoptimalkan waktu kerja, sehingga lembur dapat dikurangi atau dihilangkan;
4. Berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan, pemda tetap berkomitmen memberikan alokasi dana pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kebutuhan, serta SPM;
5. Mengenai Rumah Sakit Pratama Paku, pemda berpendapat jika perhatian telah diberikan sejak tahun 2019 dengan menggelontorkan dana sebesar Rp.3.077.119.520,- dan Rp.4.633.772.518 untuk operasional dalam penyediaan sarana dan prasarana;
6. Untuk keberadaan dokter di Puskesmas La'antula Jaya, jika sejak Juli 2019 terdapat kekosongan dokter, maka akan segera diselesaikan dengan cara membantukan dokter dari RSUD Morowali;
7. Mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Kec. Bahodopi dan Bungku Tengah telah selesai tahun 2019, dan untuk tahun 2020 akan disusun RDTR untuk Kec. La'antula Jaya dan Bungku Timur;
8. Padi Organik akan menjadi program unggulan, sehingga akan terus dikembangkan, baik dari segi teknologi maupun dari segi luas lahan serta pemasaran hasil tanam;
9. Mengenai pemekaran desa, pemda berpendapat dapat dilakukan namun harus tetap memenuhi syarat sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Ground Water Exploration, secara khusus untuk daerah kepulauan akan dilakukan dengan pembahasan lebih lanjut;
11. Mengenai dana desa, pemda akan terus memberikan pembinaan dan pengawasan yang ketat selaku aparat pengawas APIP, agar dalam penatausahaan dan pertanggungjawabannya tetap optimal dilakukan;
12. Dana 1 M per kelurahan, pemda berpendapat bahwa program ini merupakan program prioritas dalam RPJM, dengan tetap mengacu pada Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan dan Surat Edaran Menkeu Nomor S-702/MK-07/2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020;
13. Untuk masalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kel. Matano ternyata masih menyisahkan permasalahan dalam pengelolaannya yang diakibatkan oleh kelalaian pihak ketiga, sehingga terdapat utang pembayaran listrik sebesar Rp.223.225.687,-;
14. Mengenai pengalokasiaan anggaran dari pendapatan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), sebesar 2 M. Dimana anggaran tersebut sebagian dimanfaatkan untuk program prioritas daerah; dan
15. Usulan pembangunan pelabuhan peti kemas dan pemberian beasiswa oleh pemda diapresiasi, namun perlu dilakukan kajian dan pembahasan yang lebih mendalam.

Di akhir jawabannya, Taslim menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan legislatif terhadap RAPBD tahun 2020. Menjadi catatan penting, jika proses ini akan dilanjutkan pada pembahasan di tingkat Panitia Anggaran (Banggar).

"Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang diberikan pihak legislatif, sehingga proses pembahasan RAPBD tahun 2020 dapat dilanjutkan ke tingkat Banggar DPRD", tutupnya. (Kominfo/pr47&winda).