Hadiri Musrenbang Bungku Selatan, Pj Bupati Morowali Tegaskan Kades dan Kepala OPD Fokus Tuntaskan Program Skala Prioritas Bagi Masyarakat

Morowalikab.go.id – Bungsel – Penjabat (Pj) Bupati Morowali, Ir. H. A. Rachmansyah Ismail, M.Agr., MP, didampingi Sekda Morowali, Drs. Yusman Mahbub, M.Si, Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Morowali, Dr. Hj. St. Asma Ul Husna Syah, SE., M.M., M.Si, serta sejumlah pejabat Eselon II dan III lingkup Pemkab Morowali menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bungku Selatan pada Jumat (23/02/24).

Acara yang mengusung Tema ‘’Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah’’ berlangsung di Kompleks pasar desa Kaleroang. Hadir dalam kegiatan itu diantaranya, Camat Bungku Selatan, Fadli, S.STP, unsur Forkopimcam Bungku Selatan, Kades dan Ketua TP-PKK Desa se Kecamatan Bungku Selatan.

Pj. Bupati Morowali, Rachmansyah Ismail, dalam sambutannya mengatakan Musrenbang tahun ini memiliki makna yang sangat penting karena dapat bertatap muka langsung dengan para pemangku kepentingan perencanaan pembangunan dan masyarakat di kecamatan Bungku untuk melaksanakan musyawarah.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Bumi Tepe Asa Moroso itu menuturkan bahwa pelaksanaan Musrenbang bertujuan untuk mendapatkan saran, masukan dan pokok-pokok pikiran dalam menetapkan rencana kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali tahun 2025.

Ditambahkannya, Rachmansyah Ismail meminta kepada seluruh peserta Musrenbang untuk bermusyawarah dengan pikiran terbuka, memiliki visi kedepan, terintegratif dan inovatif sehingga mampu menghasilkan program-program prioritas yang benar-benar mengatasi masalah yang ada di Kecamatan Bungku Selatan .

Diakhir sambutannya, Kadis ESDM Provinsi Sulawesi Tengah itu menegaskan penyelenggaraan pembangunan tahun 2025 akan lebih  terarah, terukur dan akuntabel, serta menjawab isu-isu strategis yang ada dan mampu menjawab permasalahan maupun tantangan yang dihadapi pemda dan masyarakat Morowali secara tepat dan strategis. Olehnya seluruh Kades dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk fokus membiayai program untuk menuntaskan masalah yang prioritas utamanya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menurunkan jumlah masyarakat miskin di desa masing-masing.