DPRD Sampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Penyampaian Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019

morowalikab.go.id - Bungku - DPRD Morowali menggelar Rapat Paripurna  di Ruang Sidang pada Jumat, (26/06). Agenda Rapat Paripurna ke sembilan (9) masa sidang ke tiga (3) tersebut adalah tentang pandangan umum fraksi terhadap penyampaian nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Morowali, Kuswandi, dihadiri oleh Bupati Morowali, Drs. Taslim, Wakil Ketua II DPRD Morowali, Asgar Ali, 17 orang anggota DPRD, pimpinan OPD serta jajaran.

Pada pandangan Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Hasnain S.Sos., terkait realisasi PAD TA 2019 sebesar Rp. 221.946.739.695,07 dari target Rp. 320.368.646.789,16 atau 69,28%. PAD menunjukan peningkatan yang signifikan namun belum menggambarkan hasil capaian program OPD dalam berkreasi mengoptimalkan potensi daerah. Olehnya Fraksi Nasdem mengusulkan harus dilakukan kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan berada di angka yang moderat. Mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2019 sebesar Rp. 10.785.438.665,30 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.919.851.781,14 dari SILPA TA 2018. Fraksi nasdem menilai aspek perencanaan masih banyak kegiatan yang tertunda dan tidak terlaksana. Hal ini harus diatasi dengan kajian menyeluruh pada perencanaan program kegiatan. Pada orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi khususnya pada pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Fraksi Nasdem meminta penjelasan terkait dasar perumusan perencanaan kegiatan hibah di TA 2019 hanya terealisasi 21,59% atau sebesar Rp. 1.535.000.000 dari target Rp. 7.110.000.000. Sedangkan realisasi hibah TA 2018 adalah sebesar Rp. 43.355.252.393. Sebab hibah yang diperuntukkannya langsung dapat dirasakan masyarakat mestinya bertambah luas dan anggarannya meningkat tiap tahunnya. Merujuk pada TA 2018 terkait anggaran bansos, pada TA 2019 justru berkurang drastis. Fraksi Nasdem menilai, jika berkurangnya anggaran maka berimbas pula pada penerima bansos. Dalam kegiatan dimaksud, perlunya sanksi tegas bagi kelalaian pejabat teknis sebagai peringatan agar tidak lalai dan menyebabkan potensi kerugian keuangan daerah.

Dalam pandangan umum anggota fraksi Demokrat yang dibacakan oleh H. Aksa Ishak, pada Laporan Keuangan Daerah, fraksi Demokrat meminta penjelasan lebih komprehensif terkait permasalahan intern yang dihadapi beberapa dinas khususnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. Selanjutnya, fraksi Demokrat menyoroti faktor hambatan sulitnya pengukur capaian kinerja pemerintah. Olehnya, dibutuhkan penjelasan  mengapa belum diterbitkannya Perbup tentang Kinerja Utama dan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja OPD. Pada sektor pendapatan, fraksi Demokrat mempertanyakan tidak tercapainya PAD yakni hanya sebesar 69,28%. Mereka juga menyebut bahwa dalam menetapkan target harus memperhitungkan potensi riil pendapatan sesuai rekomendasi BPK. Pada pos belanja, fraksi Demokrat mempertanyakan sumber anggaran kegiatan yang diseberangkan pembayarannya pada TA 2019. Terakhir, sesuai rekomendasi BPK, fraksi Demokrat menekankan agar pengelolaan anggaran harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Terkait pandangan umum fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Moh. Ihwan Taiyeb ST, Pertama, mengenai rekomendasi BPK, dalam penetapan APBD maupun perubahan harus didasarkan pada potensial keuangan yang ada. Sedang dalam pengelolaan aset khususnya yang tidak bergerak (tanah dan bangunan), Pemda harus membuat program sertifikasi tanah untuk mengantisipasi digugatnya Pemda oleh pihak lain akibat belum adanya hak alas Pemerintah atau tidak sesuai dengan prosedur perolehan. Kedua, mengenai sektor pendapatan, fraksi Gerindra menilai bahwa kedepan target pendapatan dari denda atas keterlambatan pekerjaan tidak perlu dicantumkan karena secara sosiologis, mencantumkannya maka sama halnya menginginkan pelaksanaan pekerjaan terlambat sehingga dapat memperoleh pendapatan. Ketiga, mengenai laporan keuangan, fraksi Gerindra menyarankan agar dalam pengambilan solusi harus mempertimbangkan solusi jangka panjang. Solusi yang dikemukakan tidak hanya menjadi catatan dalam laporan keuangan namun merupakan dokumen penting sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan kedepan.

Selanjutnya pandangan umum fraksi Golkar, yang dibacakan oleh Iryane Ilyas, SE., sehubungan rekomensasi BPK, bahwa kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan asas yang harus dipedomani oleh semua pemangku kepentingan. Rekomendasi BPK harus dijalankan pada pengelolaan keuangan daerah baik pendapatan maupun belanja serta pembiayaan. Kedua, terkait dengan sistem pengendalian intern yakni dalam penyusunan APBD yang tidak berdasarkan potensial keuangan daerah dan prosedur yang berlaku, fraksi Golkar sependapat dengan Pemda agar dalam penyusunan APBD terutama Perubahan APBD 2020 dimana dihadapkan pada situasi pandemi, perlu dibangun kesepakatan bersama terhadap struktur APBD dengan memperhatikan potensi riil pendapatan dan kemampuan keuangan daerah.

Terakhir, pandangan umum fraksi Hanura yang dibacakan oleh Sumardin, SM., jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Namun, hal ini masih jauh dari target. Olehnya, fraksi Hanura meminta penjelasan mengapa target tersebut tidak dapat tercapai. Selain itu, fraksi Hanura juga mempertanyakan tidak tercapainya Dana Perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Selanjutnya, pada permasalahan dan rencana tindak lanjut dalam Laporan Keuangan, khususnya Dinas Perikanan salah satu hambatannya adalah tidak tersedianya sumber benih udang dan bandeng untuk pengembangan budidaya air payau. Fraksi Hanura berpendapat bahwa potensi budidaya air payau Morowali cukup besar maka solusi jangka panjangnya adalah dengan membangun balai benih udang dan bandeng di Morowali. Terakhir, Fraksi Hanura menyoroti hambatan Pengelolaan Keuangan Daerah yakni penagihan PBB dan Retribusi Daerah tidak maksimal karena kurangnya SDM penagih dan keterbatasan biaya operasional sehingga sulit untuk menjangkau semua objek pajak di desa - desa. Mengenai hal tersebut, karena penagihan PBB selama ini dilakukan oleh aparat desa maka fraksi Hanura menilai solusi yang ditawarkan untuk masalah tersebut tidak relevan karena tindak lanjut mengatasi masalah tersebut hanya sosialisasi kepada wajib pajak hak dan kewajibannya.

Diketahui bahwa dari seluruh fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya, seluruh fraksi mengapresiasi pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali TA 2019 oleh BPK RI. Selain itu, seluruh fraksi juga menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2019 untuk dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya.