Bupati Morowali Tegaskan, Program Gratis Pemerintah tetap diberlakukan

BUNGKU: -morowalikab.go.id - Wujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan tentunya kita merujuk pada (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD sebagai pijakan atau rujukan dalam menjalankan Program pelayanan Pemerintahan harus disikapi oleh tim Anggaran Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Instansi terkait segera merampungkan APBD Tahun 2019 untuk segera menyelesaikannya, ini menjadi pedoman masing-masing Organisasi Perangkatan Daerah (OPD) untuk melakukan kegiatan dalam rangka pelayanan masyarakat secara umum. Hal ini dikatakan Bupati Morowali, Drs. Taslim, saat menjadi inspektur Upacara 17 bulan berjalan.

''Tahun 2019, banyak hal yang harus diselesaikan untuk memenuhi janji politik kami. Dengan demikian dibutuhkan kesiapan masing-masing OPD. Kesiapan yang dimaksud adalah bagaimana membuat suatu perencanaan yang matang berdasarkan skala prioritas, sehingga nantinya kegiatan kita bisa singkron dengan OPD satu dengan yang lainnya,'' Ujarnya.

Terkait Program Kesehatan gratis, Taslim menegaskan bahwa, Program tersebut tidak dicabut dan masih diberlakukan, hanya saja metodenya yang berbeda. Warga yang memiliki kartu jamsosda diintegrasikan kedalam BPJS, yang dananya bersumber dari APBD. Ini bukan kehendak Pemerintah Daerah akan tetapi regulasi yang menghendaki dari Pemerintah Pusat bahwa mulai Tanggal 1 Januari Tahun 2019 sudah tidak diperbolehkan menggunakan jamsosda. Kemudian untuk Pendidikan gratis tetap diberlakukan, dimana pada setiap sekolah yang tidak ditanggung Dana Bos, merupakan tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah termasuk menggaji Guru Honorer, begitu juga dengan bantuan mahasiswa untuk 2019 tetap diupayakan, lanjutnya.

Upacara yang diikuti seluruh pejabat eselon II, III, dan IV serta Staf Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Honorer, berlangsung dihalaman Kantor Bupati Morowali, Senin (17/1/19). Kominfo/HK.