Morowalikab.go.id, Bungku - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali menggelar Rapat koordinasi (Rakor) kedaruratan bencana soal potensi terjadinya kekeringan dan kebakaran hutan (Karhutla) akibat musim kemarau sejak awal Agustus 2026.

Rapat koordinasi tersebut dibuka dan dipimpin langsung Wakil bupati (Wabup) Morowali, Iriane Iliyas bertempat di ruang rapat lantai I Kantor Bupati Morowali, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Selasa (15/9/2026).

Adapun rapat koordinasi itu turut dihadiri langsung Anggota DPRD Morowali, Puspa Bayu Nugraha, Unsur Forkopimda Morowali dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Lingkup Pemkab Morowali.

Dalam laporannya, Kalak BPBD Morowali, Bahdin Baid memaparkan, rakor ini dilaksanakan berdasarkan laporan dinas pertanian yang menyampaikan bahwa, dampak kemarau saat ini mengancam terjadinya kekeringan lahan pertanian di Kecamatan Bumi Raya, Wita Ponda dan Bungku Barat.

Ia menambahkan, berdasarkan ketentuan undang-undang, status kedaruratan ada tiga yakni, Siaga Darurat dimana potensi ancaman mengarah akan terjadi bencana dan memerlukan koordinasi antar instansi, kemudian status Tanggap Darurat yakni ancaman bencana telah terjadi dan memerlukan Sistem Komando Penanganan Darurat sesuai Juklak Kepala BNPB, terakhir status Transisi darurat pemulihan.

“Dari laporan Dinas Pertanian tersebut sehingga rapat koordinasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan BNPB, bertujuan agar dapat ditentukan keadaan daruratnya apakah siaga darurat, tanggap darurat atau transisi darurat pemulihan, sebelum dikeluarkannya SK bupati dalam penetapan status keadaan darurat yang dimaksud,” jelasnya.

Sementara itu membuka kegiatan tersebut, dalam arahannya, Wabup Iriane Iliyas menjelaskan bahwa, fenomena musim kemarau panjang ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dengan menimbulkan berbagai macam dampak yang dihadapi termasuk juga di Kabupaten Morowali.

Sehingga menurutnya, rapat koordinasi ini sangat penting dilakukan guna mendapatkan laporan dari masing-masing dinas terkait dan instansi vertikal untuk mengetahui situasi saat ini, seperti kekeringan lahan pertanian dan kebakaran hutan agar menjadi dasar dalam menentukan situasi kedaruratan bencana.

Meski demikian, Orang Nomor Dua di Bumi Tepe Asa Moroso itu juga menekankan, pengambilan keputusan terkait status kedaruratan bencana kekeringan lahan pertanian seperti yang disampaikan dinas pertanian harus diambil dengan cara seksama.

“Mungkin hari ini belum dapat disimpulkan terkait status kedaruratan bencana yang dibahas, karena selain melalui rapat koordinasi juga perlu dilakukan peninjauan langsung di lapangan guna memastikan kondisi nyata sebelum status kedaruratan bencana itu ditetapkan atau disimpulkan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD, Puspa Bayu Nugraha pada kesempatan itu menyebutkan bahwa, terkait persoalan kekeringan dan karhutla menjadi tanggung jawab bersama, olehnya kerjasama dan sinergitas setiap instansi terkait sangat diperlukan.

“Tindakan yang perlu dilakukan saat ini yakni dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait potensi bencana akibat kemarau ini, agar jangan nanti kita hanya berpikir praktis yakni nanti sudah kejadian baru dipikirkan, namun harus diantisipasi sejak dini” pesannya.

Adapun terkait hasil rapat koordinasi tersebut belum diambil kesimpulan atau rekomendasi yang ditentukan terkait status kedaruratan bencana yang dibahas, namun akan dilakukan peninjauan lapangan bersama untuk mengetahui sejauh mana dampak dari kemarau tersebut dan selanjutnya akan dibahas pada rapat koordinasi mendatang.