Morowalikab.go.id – Bungku – Pemerintah Kabupaten Morowali menggelar Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Morowali, sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional tersebut.

Kegiatan berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati Morowali, Selasa (10/11/2026), dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5/8545/SJ tanggal 27 Oktober 2026 tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah.

Rapat dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Morowali, Bambang Soerojo, mewakili Bupati Morowali. Turut hadir Anggota DPRD Morowali AKhmad Efendi, perwakilan Kejaksaan Negeri Morowali, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Morowali, Donny Braefar Alberki Tinadji, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sudarmin Moonai, pimpinan OPD terkait, anggota Satgas, serta peserta rapat lainnya.

Dalam sambutannya, Bambang Soerojo menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang membutuhkan dukungan, komitmen, dan keterlibatan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Ia menegaskan, rapat koordinasi tersebut bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap OPD yang tergabung dalam Satgas memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung penyelenggaraan Program MBG di Kabupaten Morowali.

“Untuk itu, saya berharap masing-masing OPD yang tergabung dalam Satgas dapat mengambil peran secara aktif sesuai kewenangan dan kompetensinya, sehingga kegiatan inspeksi nantinya dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terarah, dan objektif,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Morowali, Donny Braefar Alberki Tinadji, dalam pemaparannya menjelaskan teknis pelaksanaan inspeksi pada SPPG, termasuk 14 indikator penilaian yang menjadi dasar pemeriksaan dan penilaian kesesuaian satuan pelayanan.

Adapun indikator penilaian tersebut meliputi legalitas dokumen (12 persen), staf SPPG (5 persen), CHRF (6 persen), sumber air minum (7 persen), sumber air untuk memasak (9 persen), rantai dingin (11 persen), kompor dan skor (4 persen), sanitasi dasar 1/2 (6 persen), sanitasi dasar 2/2 (6 persen), APAR (5 persen), label kemasan ompreng (3 persen), jenis dan luasan SPPG (7 persen), gudang kering dan basah (8 persen), video alur produksi (8 persen), serta CCTV pengawasan dapur (3 persen).

Melalui pemaparan tersebut, peserta rapat mendapatkan penjelasan mengenai aspek teknis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan inspeksi, sehingga penilaian terhadap masing-masing SPPG dapat berjalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat 12 SPPG di Kabupaten Morowali yang menjadi bagian dari pelaksanaan program, yakni:

1. SPPG Morowali Witaponda Emea.
2. SPPG Morowali Witaponda Puntari Makmur.
3. SPPG Morowali Bumi Raya Parilangke.
4. SPPG Morowali Bungku Barat Umpanga.
5. SPPG Morowali Bungku Tengah Bahomohoni.
6. SPPG Morowali Bungku Tengah Bente 1.
7. SPPG Morowali Bungku Tengah Bente 2.
8. SPPG Morowali Bungku Timur Bahomotefe.
9. SPPG Morowali Bahodopi Lele 1.
10. SPPG Morowali Bahodopi Lele 2.
11. SPPG Morowali Bahodopi Dampala.
12. SPPG Morowali Bungku Pesisir Lafeu.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Morowali berharap sinergi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan semakin kuat, sehingga pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG dapat berjalan optimal serta mendukung penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang aman, berkualitas, dan sesuai standar bagi masyarakat penerima manfaat.