Morowalikab.go.id-Bungku- Penjabat (Pj)  Bupati Morowali, Ir.H.A Rachmansyah Ismail,  M.Agr., MP., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, yang dirangkaikan dengan penyelenggaraan layanan Pemerintah Daerah kepada Disabilitas, secara virtual, dari Aula Kantor Bappelitbangda, Senin (05/02/2024)

Turut mendampingi Pj Bupati Morowali, diantaranya yaitu Sekretaris Daerah Morowali, Drs. Yusman Mahbub., M.Si., Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan,  Abd. Muttaqin Sonaru,  SP., Para Pimpinan OPD terkait Lingkup Pemkab Morowali. 

Rakor tersebut dipimpin Irjen Kemendagri Tomsi Tohir. Tampak hadir Perwakilan dari berbagai sektor terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Perdagangan, serta perwakilan dari asosiasi pengusaha dan pedagang lokal. 

Dalam Sambutannya Irjen Kemendagri Tomsi Tohir, berpesan kepada Kepala Daerah yang menghadapi angka inflasi di atas rata-rata nasional menekankan pentingnya untuk mengidentifikasi penyebab masalah tersebut dan mengambil langkah-langkah yang maksimal untuk mengatasinya. 

 “Komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada minggu keempat Januari adalah bawang putih, bawang merah, dan daging ayam ras. Sedangkan komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada minggu pertama Februari ada minyak goreng, beras, dan cabai merah,” Pungkasnya 

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, secara nasional terdapat peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sampai dengan minggu pertama Februari dibandingkan minggu sebelumnya, itu bisa menjadi indikasi perubahan dalam kondisi ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

“Harga minyak goreng sampai dengan minggu pertama Februari masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pada minggu keempat Januari 2024. Sedangkan harga beras, sampai dengan minggu pertama Februari relatif naik dibanding rata-rata harga di minggu keempat Januari 2024,” Ujarnya

Kehadiran Pemkab Morowali dalam Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2024 menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.