Memuat...
Menuju Percepatan Zona Integritas : Inspektorat Morowali Perkuat Komitmen Reformasi Birokrasi
Kategori: posts Tanggal: 10 April 2025 Penulis: Maisarah Publisher: albakarah firmansyah 672x dibaca

Menuju Percepatan Zona Integritas : Inspektorat Morowali Perkuat Komitmen Reformasi Birokrasi

Morowalikab.go.id -Bungku- Pemerintah Daerah Morowali melalui Inspektorat Morowali dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good government menegaskan pentingnya re...

Morowalikab.go.id -Bungku- Pemerintah Daerah Morowali melalui Inspektorat Morowali dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good government menegaskan pentingnya reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat secara efektif. 

IMG-20250410-WA0023

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Inspektorat, Nur Alam saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Inspektorat Morowali, Kompleks KTM Desa Bahomohoni, Kamis (10/04).

IMG-20250410-WA0018

Sekretaris Inspektorat, Nur Alam menyampaikan ada empat pilar pentingnya reformasi birokrasi, yaitu diantaranya: menciptakan birokrasi yang profesional, bersih dan bebas KKN, menciptakan birokrasi yang berorientasi pada manfaat untuk rakyat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperbaharui dan melakukan perubahan dasar terhadap sistem penyelenggaran pemerintah.

Selain itu, tantangan kedepannya bagaimana mendorong Kabupaten Morowali menuju Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).

“Percepatan pembangunan zona integritas adalah upaya Pemerintah Kabupaten Morowali dalam meningkatkan tata kelola yang baik dan serta menciptakan lingkungan bebas korupsi, transparan, akuntabel, dan integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.” Ungkapnya.

Olehnya itu, dirinya menuturkan yang akan menjadi perhatian bersama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik yang merugikan negara. 

Diharapkan seluruh OPD dapat berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, baik dalam aspek administrasi maupun pelaporan keuangan, demi terciptanya birokrasi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

Lebih lanjut, Nur Alam mengatakan Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pun perlu tingkatkan lagi. 

“Nilai SAKIP B menunjukkan bahwa instansi pemerintah telah cukup akuntabel dalam pengelolaan kinerjanya, harus tingkatkan lagi menjadi BB. Hal ini menjadi perhatian bagi OPD baik kadis, sekretaris dan kasubag program yang berkaitan dengan SAKIP.” Tambahnya.

Diakhir wawancara, Nur Alam juga mengungkapkan, dirinya sangat salut terhadap pola komunikasi pimpinan yang diterapkan Bupati dan Wakil Bupati dengan sikap santun dan humanis serta visioner dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

 

Statistik Pengunjung
Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Total Pengunjung
Sedang Online