Home / Pemerintahan / Plt. Kadis Kominfo sebagai Narasumber Konsultasi Publik Ranperda Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK

Plt. Kadis Kominfo sebagai Narasumber Konsultasi Publik Ranperda Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK

PPIDMorowalikab.go.idBUNGKU – Dihadapan Bupati Morowali dan Tim Konsultan Perda Universitas Tadulako (UNTAD), Plt. Kadis Komunikasi dan Informatika Daerah, Drs. Syahrur, MM mempresentasikan Rancangan Perda tentang Penyelenggaran Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari konsultasi publik terhadap 2 ranperda yang digelar oleh Bagian Hukum, Sekretariat Daerah, bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Morowali, Rabu (30/10).

Konsultasi Publik tersebut dibuka oleh Bupati Morowali, Drs. Taslim, dan sebagai narasumber Plt. Kadis Kominfo, Drs. Syahrur, MM, Kadis Perindagkop, Zainal, SE., MH, Konsultan Perda UNTAD / Tim Pusat Kajian Pengembangan Masyarakat dan Kawasan UNTAD, Randy Atma R. Massi, SH., MH dan Rusli, SH.,MH.

Ruang lingkup ranperda tersebut terdiri dari: penyelenggaraan e-government; pengelolaan nama domain dan sub domain; pengelolaan informasi dan komunikasi publik; kemitraan dan peran masyarakat serta dunia usaha; pembinaan pengawasan dan pengendalian; dan pembiayaan. Menurut Syahrur, ranperda TIK menekankan pada pengembangan infrastrutur TIK dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola infrastruktur dan aplikasi.

“Ranperda yang terdiri dari 24 pasal menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur TIK dan SDM yang diarahkan sebagai pengelola infrastruktur dan aplikasi yang akan ditempatkan seluruhnya di Kominfo”, kata Syahrur.

Dalam infrastruktur TIK, secara khusus digunakan untuk mendukung sepenuhnya penyelenggaran pemerintahan berbasis e-government. Di mana infrastruktur tersebut mencakup seluruh perangkat TIK, yang terdiri dari perangkat keras, perangkat pusat data, perangkat jaringan data dan komunikasi, dan saluran data yang harus disiapkan oleh pemda serta dikelola oleh Diskominfo.

Sedangkan berhubungan dengan SDM penyelenggara e-government, ditegaskan dapat sebagai ASN maupun PHL yang memiliki kompetensi di bidang TIK yang direkrut sesuai dengan kebutuhan. Mereka yang dimaksud terdiri dari tenaga ahli dan pengelola webside resmi pemda serta media sosial lainnya. Ranperda juga menegaskan tentang insentif khusus yang diberikan berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU) setiap tahun.

Ranperda juga mengatur mengenai kemitraan atau kerjasama yang dapat dijalin antara pemda dengan media massa maupun media online sebagai dunia usaha pers. Untuk mendorong hal tersebut, ranperda telah menentukan beberapa persyaratan sebagai dasar dalam bekerja sama. Selain itu, ranperda juga mengakomodir keterlibatan atau persan serta masyarakat, baik perorangan maupun kelompok untuk ikut serta dalam pengembangan TIK.

“Karena dunia informasi dan komunikasi berada dalam semangat keterbukaan informasi, maka ranperda ini juga telah mengakomodir peran serta masyarakat serta dunia usaha untuk mendukung proses pengembangan TIK”, jelasnya

Di akhir penjelasannya, Syahrur mengharapkan semua OPD agar benar-benar tunduk terhadap ranperda yang akan disahkan sebagai perda. Hal ini penting untuk menjamin semangat dalam penyelenggaran pemerintahan berbasis TIK.

“Ke depan, seluruh aplikasi yang telah ada dan yang akan dikembangkan harus tersimpan di Diskominfo dan akan dikelola oleh tenaga teknis yang mumpuni secara komprehensif, efisien, dan efektif, sehingga fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dapat secara maksimal dilakukan”, tutup Syahrur. (IKP/ pr47/Tiya) Foto: Iksan

 

About Tiya Lestari

Check Also

Video Teleconference, Bupati Morowali Laporkan Progres Penanganan Covid-19 Ke Gubernur Sulteng.

Bungku – morowalikab.go.id – Mengantisipasi penyebaran Virus Corona Desease 2019 (Covid-19) di wilayah Provinsi Sulawesi ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *