Home / Pemerintahan / Pemda Morowali Gelar Konsultasi Publik Terhadap dua Ranperda

Pemda Morowali Gelar Konsultasi Publik Terhadap dua Ranperda

PPIDMorowalikab.go.idBUNGKU Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali gelar Konsultasi Publik Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern dan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ruang Pola Kantor Bupati Morowali, Rabu (30/10).

Kegiatan konsultasi publik tersebut dibuka resmi oleh Bupati Morowali, Drs. Taslim yang dihadiri oleh Tim dari Provinsi Sulawesi Tengah, Konsultan Perda dari Untad, Rusli, SH., MH, dan Randy Atma R. Massi, SH., MH.

Selain itu, pejabat daerah lainnya yang hadir, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dra. Siti Samria Sia,  Tim Pusat Kajian Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Universitas Tadulako serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Morowali. Adapun pemateri yang dihadirkan yaitu, Staf Ahli Bidang Hukum, Fauziah Islam, SE, Plt Kadis Kominfo, Drs. Syahrur, MM,  Kadis Perindakop, Zainal, SE., MH, dan Kabag Hukum Sekdakab Morowali,  Bahdin SH., MM.

Dalam sambutannya, Bupati Morowali, Drs. Taslim mengatakan bahwa semua perda yang ada belum dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat di Morowali. banyak perda yang pelaksanaannya belum maksimal dan hampir tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Tentunya tentu adanya dua Raperda tersebut sangat penting juga dibutuhkan dalam rangka mengembangkan Morowali agar lebih ke depan maju. Olehnya itu, Bupati berharap dengan dua perda tersebut dapat didasari hukum yang jelas agar tidak menghambat usaha daerah melainkan mensejahterakan masyarakat di Kab. Morowali.

Menurut bupati, uji publik tersebut sudah sering dilakukan namun masih perlu melakukan koreksi ulang terhadap konsultasi publik yang selama ini dilaksanakan, sehingga nantinya perda dapat memberikan kontribusi baik bagi Daerah. Beliau mencontohkan dengan membangun Alfamidy di Morowali, maka tentunya pemda akan  membuat regulasi agar semua proses dapat berjalan dengan baik.

“Semoga  di konsultasi publik kali ini semua peserta yang hadir bisa memberikan masukan yang bersifat konstruktif. Di era keterbukaan saat ini, tidak ada celah bagi pemerintah daerah untuk menutup diri, masyarakat harus diajak serta dibukakan ruang bagi mereka untuk berkembang dalam menyampaikan saran/usul sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan di daerah ini”, jelasnya.

Berbicara mengenai ranperda tentang Penyelenggaraan  Pemerintahan  Berbaris Teknologi informasi dan Komunikasi, Taslim menjelaskan mengenai kondisi telekomunikasi dan infrastruktur ada beberapa daerah yang belum memadai, sehingga hal itu perlu menjadi catatan penting untuk dipertimbangkan ke depan. Diharapkan perda tidak hanya mengambang, tetapi dapat juga mengakomodir bagi daerah yang kondisi jaringannya masih tergantung daerah lain. Olehnya, jaminan regulasi akan diberikan oleh pemerintah daerah, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Mengakomodir kepentingan masyarakat dalam meningkatkan informasi komunikasi adalah langkah yang akan terus diambil oleh pemda dalam meningkatkan posisi tawar dengan provider penyedia jasa telekomunikasi (PT. Telkom dan PT. Telkomsel), sebagai bentuk keperpihakan pemda terhadap masyarakatnya. IKP/ Tiya

About Tiya Lestari

Check Also

Video Teleconference, Bupati Morowali Laporkan Progres Penanganan Covid-19 Ke Gubernur Sulteng.

Bungku – morowalikab.go.id – Mengantisipasi penyebaran Virus Corona Desease 2019 (Covid-19) di wilayah Provinsi Sulawesi ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *