Home / Pemerintahan / Ini Kata Bupati di Sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Pertambangan MINERBA

Ini Kata Bupati di Sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Pertambangan MINERBA

PPID – morowalikab.go.id – Bungku – Kamis, (11/07/19), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Sosialisasi berlangsung di Hotel Metro, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, dengan menggunakan anggaran Dinas ESDM T.A. 2019.

Bupati morowali, Drs. Taslim, menghadiri acara sosialisasi sekaligus membuka acara. Mendampingi bupati, Kadis ESDM, Ir. Yanmart Nainggolan, CES., Kabiro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah, Asmir J Hanggi, Sekdis ESDM, Ir. Marlina Nirwana beserta jajaran. Selain itu, ikut serta dalam acara sosialisasi Pimpinan OPD lingkup Pemda Kab. Morowali, para Camat, Perwakilan Kapolsek Bungku, Radyanto, serta pimpinan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.

Dalam sambutan pembukaan sosialisasi, Bupati Morowali, Drs. Taslim, mengatakan bahwa Sulawesi Tengah, khususnya Kab. Morowali memiliki potensi sumber daya mineral logam. Bupati Taslim menegaskan bahwa pemanfaatan kekayaan alam mineral dan batubara harus dikelola secara profesional dan transparan agar memiliki nilai tambah bagi peningkatan pendapatan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sangat diharapkan menjadi salah satu penggerak pembangunan di Prov. Sulawesi Tengah. Disisi lain, perkembangan sektor pertambangan mineral dan batubara juga harus berdasarkan kaidah pertambangan yang baik dengan mempertimbangkan elemen dasar praktek pembangunan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup”, lanjut Taslim.

Bupati Taslim menegaskan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebeser-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sejatinya, penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang selama ini merupakan kewenangan kab/kota telah diserahkan kepada pemerintah provinsi, sehingga dalam pelaksanaan kewenangan tersebut pemerintah Prov. Sulawesi Tengah melaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

Di akhir sambutannya, Taslim berharap kepada dinas terkait dapat menjawab sejumlah permasalahan di bidang pertambangan khusus menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan pertambangan pasca diterbitkanya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kiranya Pergub harus segera disiapkan konsepnya, agar dapat diterbitkan untuk dijadikan rujukan dalam operasionalisasi aturan. Kepastian berusaha bagi masyarakat yang mengelolah pertambangan rakyat akan memiliki payung hukum sesuai dengan amanat UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (IKP/Tiya, Iksan)

About Tiya Lestari

Check Also

Pengumuman Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Morowali Tahun 2019

Berikut ini informasi pengumuman tentang seleksi terbuka calon pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kabupaten ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *